KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Momentum pergantian tahun sudah di depan mata. Tahun 2024 bakal segera berakhir. Setelah itu menapaki awal tahun 2025. Setiap momentum pergantian tahun salah satu hal yang krusial dan perlu disiapkan dengan baik adalah ketersediaan pangan, terutama beras. Ini terkait posisi strategis beras sebagai pangan seluruh warga dengan tingkat partisipasi sempurna: 100%. Nilai strategis ini tidak tergantikan. Dalam struktur pengeluaran rumah tangga, terutama warga miskin, beras mendominasi: rerata 24% dari total pengeluaran. Ketika harga beras naik lantaran pemerintah salah kelola, maka bisa berbuntut panjang.
Ketika harga beras naik bakal terjadi perebutan di pasar, panic buying bisa tidak terhindarkan. Hanya warga berkantong tebal yang bisa memborong beras. Tidak terbayang bagaimana kondisi sosial-politik apabila kondisi itu terjadi. Mengapa ketersediaan beras perlu dipastikan? Merujuk teori pasokan dan permintaan pangan Indonesia yang dikembangkan Noer Soetrisno (Memahami Siklus Perekononian Indonesia, UB Surakarta Press, 2015), pasokan komoditas pertanian mengikuti kalender matahari (Masehi) yang dipengaruhi angin muson, sehingga ada musim tanam dan musim panen tiap komoditas.
Kalender pangan
Di sisi lain, permintaan pangan dipengaruhi oleh kalender bulan, dalam hal ini berdasarkan kalender Jawa Hijriyah yang didekritkan Sultan Agung pada 1625 M atau 1 Muharam 1035 H. Merujuk pengalaman selama ini, permintaan pangan naik signifikan pada bulan-bulan "pesta": Ruwah (Sya’ban), Puasa (Ramadan), Lebaran (Syawal) yang siklusnya berbeda dengan bulan panen. Karena kalender Jawa Hijriyah bergeser 10/11 hari setiap tahun, apabila pada bulan pesta berbarengan dengan musim paceklik, maka harga komoditas pangan yang bersangkutan bisa menjadi masalah yang amat serius.
Baca Juga: Indofarma Jual Separuh Aset, Hasilnya Untuk Rightsizing Karyawan, Akan Ada PHK?
Sya’ban, Ramadan dan Syawal bakal jatuh pada Februari, Maret dan April 2025. Volume produksi padi Februari 2025 diperkirakan masih rendah. Produksi bulanan tidak mampu menutup kebutuhan konsumsi alias defisit. Surplus besar diperkirakan terjadi pada Maret 2025 yang juga puncak panen padi. Pasokan gabah/beras akan melimpah. Ini berpeluang berlangsung hingga Mei 2025. Harga gabah/beras akan tertekan dan membuat pengadaan Bulog maksimal. Merujuk kondisi tersebut, situasi krusial hanya terjadi pada Februari 2025.
Meskipun demikian, merujuk stok beras di Bulog saat ini, ketersediaan beras pada Februari 2025 bisa dipastikan relatif aman. Per 10 Desember 2024, stok beras di gudang Bulog mencapai 2,07 juta ton. Stok ini masih akan terkuras untuk penyaluran bantuan pangan beras dan operasi pasar bernama Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) hingga akhir tahun. Bulog sudah menyalurkan bantuan pangan beras 1,76 juta ton dari total 2,64 juta ton. Artinya, masih tersisa 0,88 juta ton. SPHP sudah mencapai 1,33 juta ton dari perkiraan 1,45 juta ton hingga akhir tahun. Jadi, masih tersisa 0,12 juta ton.
Dengan asumsi pengadaan sampai akhir tahun bertambah 50.000 ton, stok akhir 2024 mencapai 1,12 juta ton beras. Ini akan menjadi stok awal tahun 2025. Stok ini akan terkuras untuk bantuan pangan beras selama Januari-Februari 2025 sebesar 0,32 juta ton.
Baca Juga: Sanksi 41 Pelaku Usaha Langgar Distribusi Minyak
Jika operasi pasar SPHP di dua bulan itu sebesar 0,2 juta ton, berarti awal Maret 2025 stok beras di Bulog mencapai 0,63 juta ton. Dengan asumsi belum ada penyerapan beras pada Januari-Februari 2025, jumlah ini lebih dari cukup karena di bulan Maret-Mei ada peluang penyerapan besar. Justru kekhawatiran yang muncul adalah beras hasil serapan itu.
Serap beras domestik
Volume produksi beras tahun 2025 diproyeksikan mencapai 32 juta ton, naik dari perkiraan produksi tahun ini yang hanya 30,3 juta ton. Kenaikan tersebut adalah hasil aneka langkah pemerintah, terutama Kementerian Pertanian, setahun terakhir. Dengan konsumsi sekitar 31 juta ton, ada surplus 1 juta ton beras. Inilah yang membuat pemerintah meyakini tahun 2025 tidak ada impor beras (oleh Bulog). Pengadaan beras Bulog diproyeksikan sepenuhnya dari suplai domestik. Bahkan diperkirakan penyerapan beras Bulog dari produksi domestik akan besar. Hal ini menggembirakan bagi pemerintah, tapi mengkhawatirkan buat Bulog.
Baca Juga: Dukung MBG, Sapi Perah Impor Mulai Masuk ke Indonesia
Beras itu ada umurnya. Idealnya setelah disimpan selama empat bulan, komoditas pangan ini harus disalurkan. Lebih dari itu memang masih bisa dikonsumsi jika gudang penyimpanannya baik. Jika tidak baik, beras akan turun mutu, bahkan rusak. Oleh karena itu, ketika ada kewajiban Bulog menyerap gabah/beras petani di hulu sebagai bagian memproteksi produsen dari risiko merugi perlu dipastikan ada penyaluran di hilir. Saat ini outlet pasti di hilir tidak ada. Kondisi ini terjadi sejak bantuan beras untuk keluarga miskin (raskin) diubah menjadi bantuan pangan nontunai pada tahun 2017. Sejauh ini, outlet pasti baru bantuan pangan beras 10 kilogram (kg) per bulan per keluarga pada Januari-Februari 2025 dengan sasaran sebanyak 16 juta keluarga. SPHP tidak bisa dipastikan karena tergantung pasar.
Bagi Bulog, menyerap beras produksi domestik dalam jumlah besar tanpa ada outlet pasti adalah ketidakpastian. Ketidakpastian tersebut semakin tinggi karena sejak 2019 terjadi perubahan penganggaran: dari prabayar menjadi pascabayar. Dengan skema ini, Bulog dari pengadaan beras, mengelola dan mendistribusikan, serta menyalurkan memakai dana bank berbunga komersial. Bulog baru akan mendapatkan penggantian dari pemerintah setelah beras disalurkan dan klaim dibayar, tentu setelah diaudit. Dari pengadaan hingga dibayar ini bisa memakan waktu tahunan. Dan sepanjang itu pula argo bunga bank terus berputar. Ini tidak adil. Belum terlambat bagi pemerintah untuk memperbaiki hal ini.
