Kinerja APBN Membaik Per Mei, Namun Pertumbuhan Penerimaan Negara Masih Lambat

Sabtu, 22 Juni 2019 | 07:08 WIB
Kinerja APBN Membaik Per Mei, Namun Pertumbuhan Penerimaan Negara Masih Lambat
[]
Reporter: Benedicta Prima, Grace Olivia | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 hingga akhir Mei lalu membaik dibanding bulan sebelumnya. Namun yang patut menjadi catatan, penerimaan pajak yang merupakan penyumbang pendapatan terbesar negara masih tumbuh melambat ketimbang periode sama pada 2018.

Total pendapatan dan hibah per akhir Mei mencapai Rp 728,45 triliun, setara 33,64% dari target APBN. Angka ini tumbuh 6,2% year on year (yoy). Pertumbuhan itu lebih baik dari bulan sebelumnya hanya 0,49%.

Lalu, realisasi belanja negara hingga Mei tumbuh 9,8% yoy atau mencapai Rp 855,91 triliun, setara 34,78% dari pagu APBN 2019. Bulan sebelumnya, pertumbuhan penyerapan belanja cuma 8,39%.

Keseimbangan primer juga membaik, hanya defisit Rp 0,4 triliun per Mei 2019. Angka itu terpangkas jauh dari defisit di bulan sebelumnya Rp 31,38 triliun.

Hanya, menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, perbaikan pendapatan negara belum cukup. Sebab saat bersamaan, terjadi pelemahan ekonomi yang memengaruhi pendapatan negara. Semua pertumbuhan komponen pendapatan negara melambat dibanding pencapaian periode yang sama tahun lalu.

Sementara realisasi penerimaan perpajakan termasuk bea dan cukai tercatat Rp 727,7 triliun atau 31,9% dari target APBN 2019 sebesar Rp 1.786,4 triliun. Realisasi itu hanya tumbuh 5,7% yoy, lebih rendah dari pertumbuhan Mei 2018 mencapai 14,5%.

Yang makin jadi masalah, penerimaan pajak termasuk pajak penghasilan (PPh) migas cuma tumbuh 2,4% yoy menjadi Rp 496,6 triliun. "Ini merupakan critical point (titik kritis) bagi kami untuk melihat terus tanda-tanda ekonomi, apakah steady(cenderung) menguat atau mengalami pelemahan," terang Sri Mulyani, Jumat (21/6).

Karena itu, Sri Mulyani menegaskan, jajarannya bakal semakin hati-hati mengelola APBN khususnya dari pos penerimaan. Sebab, kinerja penerimaan negara bukan pajak (PNBP) juga melemah, hanya tumbuh 8,6% yoy, di bawah pertumbuhan setahun sebelumnya sebesar 18,1.

Itu pun, Sri Mulyani mengungkapkan, kinerja PNBP terdorong signifikan dari pendapatan kekayaan negara yang dipisahkan dan dimiliki Bank Indonesia (BI). "PNBP tanpa ada pendapatan dari BI masih flat. Ini menggambarkan SDA (sumber daya alam) tertekan," kata dia.

Tumbuh minus 

Memang, Direktur Jenderal Pajak Robert Pakpahan bilang, kinerja penerimaan pajak tidak sebagus tahun lalu. "Penyebabnya adalah kondisi ekonomi dan ada kebijakan dari kami," ujarnya.

Semua komponen penerimaan pajak mengalami perlambatan pertumbuhan. Bahkan, pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) tumbuh negatif 4,4%.

Kebijakan percepatan restitusi lah yang membuat pertumbuhan PPN dan PPnBM minus. Kalau tanpa restitusi, pertumbuhannya bisa positif 2,8%. "Jadi secara ekonomi, konsumsi dalam negeri maupun impor memang melambat," ungkap Robert.

Pelambatan ekonomi juga melemahkan PPh nonmigas yang hanya tercapai Rp 294,1 triliun atau 35,5% dari target APBN 2019. Realisasi ini tumbuh 7,1%, melambat dibanding pertumbuhan periode sama 2018 mencapai 14,3%.

Tapi, Ditjen Pajak belum mengkalkulasi shortfall atawa estimasi gagal dalam mencapai target penerimaan tahun ini. "Walaupun challenging untuk mencapai target 100%, kami upayakan terus untuk lebih baik," tegas Robert.

Bagikan

Berita Terbaru

Kino Indonesia (KINO) Membidik Pasar Generasi Muda
| Kamis, 12 Februari 2026 | 07:02 WIB

Kino Indonesia (KINO) Membidik Pasar Generasi Muda

Strategi ini sebagai langkah antisipasi adanya potensi peningkatan permintaan, seiring meningkatnya aktivitas generasi Z (gen Z) dan milenial.

Industri Baja Nasional Minta Dukungan Pemerintah
| Kamis, 12 Februari 2026 | 06:14 WIB

Industri Baja Nasional Minta Dukungan Pemerintah

Industri baja menghadapi tantangan, yakni impor baja yang berlebih, praktik perdagangan yang tidak adil, dankapasitas produksi yang belum optimal.

Polusi Mobil Listrik
| Kamis, 12 Februari 2026 | 06:10 WIB

Polusi Mobil Listrik

Ekonomi hijau bukan sekadar ganti mesin, melainkan memastikan siklus produk dari tambang hingga daur ulang berjalan dalam prinsip keberlanjutan.

Perdana Gapuraprima (GPRA) Siapkan Belanja Rp 200 Miliar
| Kamis, 12 Februari 2026 | 06:04 WIB

Perdana Gapuraprima (GPRA) Siapkan Belanja Rp 200 Miliar

Dana ini difokuskan untuk pengembangan proyek existing serta optimalisasi aset. Salah satunya adalah meluncurkan klaster-klaster baru

Menanti Kembalinya Asing, Simak Rekomendasi Saham Hari Ini, Kamis (12/2)
| Kamis, 12 Februari 2026 | 06:04 WIB

Menanti Kembalinya Asing, Simak Rekomendasi Saham Hari Ini, Kamis (12/2)

Namun penguatan itu di tengah aksi asing yang kembali melakukan jual bersih alias net sell sekitar Rp 526,42 miliar.

Yield Melandai, Penerbitan Obligasi Korporasi Ramai
| Kamis, 12 Februari 2026 | 05:38 WIB

Yield Melandai, Penerbitan Obligasi Korporasi Ramai

Imbal hasil (yield) obligasi korporasi berpeluang melanjutkan tren penurunan,seiring potensi pelonggaran kebijakan moneter Bank Indonesia (BI).​

Harga Komoditas Energi Masih Bergerak Volatil
| Kamis, 12 Februari 2026 | 05:32 WIB

Harga Komoditas Energi Masih Bergerak Volatil

Meski mengalami koreksi, permintaan batubara dari sektor industri membuat harga batubara tidak terjun sedalam gas alam.​

Ada Ruang Pemulihan Kinerja, Simak Rekomendasi Saham SSIA
| Kamis, 12 Februari 2026 | 05:26 WIB

Ada Ruang Pemulihan Kinerja, Simak Rekomendasi Saham SSIA

Penjualan lahan kawasan industri dan membaiknya pendapatan berulang memoles prospek PT Surya Semesta Internusa Tbk (SSIA

Risiko Masih Tinggi, Laju Kredit Fintech Bisa Melambat
| Kamis, 12 Februari 2026 | 05:15 WIB

Risiko Masih Tinggi, Laju Kredit Fintech Bisa Melambat

OJK mencatat tingkat wanprestasi di atas 90 hari alias TWP90 fintech lending menembus 4,32% di ujung tahun 2025. 

Laba Melandai, Dividen Bank Tetap Royal
| Kamis, 12 Februari 2026 | 05:10 WIB

Laba Melandai, Dividen Bank Tetap Royal

Bank-bank besar seperti BNI dan Mandiri mempertahankan rasio dividen tinggi di 2025.                          

INDEKS BERITA

Terpopuler