Kinerja APBN Membaik Per Mei, Namun Pertumbuhan Penerimaan Negara Masih Lambat

Sabtu, 22 Juni 2019 | 07:08 WIB
Kinerja APBN Membaik Per Mei, Namun Pertumbuhan Penerimaan Negara Masih Lambat
[]
Reporter: Benedicta Prima, Grace Olivia | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 hingga akhir Mei lalu membaik dibanding bulan sebelumnya. Namun yang patut menjadi catatan, penerimaan pajak yang merupakan penyumbang pendapatan terbesar negara masih tumbuh melambat ketimbang periode sama pada 2018.

Total pendapatan dan hibah per akhir Mei mencapai Rp 728,45 triliun, setara 33,64% dari target APBN. Angka ini tumbuh 6,2% year on year (yoy). Pertumbuhan itu lebih baik dari bulan sebelumnya hanya 0,49%.

Lalu, realisasi belanja negara hingga Mei tumbuh 9,8% yoy atau mencapai Rp 855,91 triliun, setara 34,78% dari pagu APBN 2019. Bulan sebelumnya, pertumbuhan penyerapan belanja cuma 8,39%.

Keseimbangan primer juga membaik, hanya defisit Rp 0,4 triliun per Mei 2019. Angka itu terpangkas jauh dari defisit di bulan sebelumnya Rp 31,38 triliun.

Hanya, menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, perbaikan pendapatan negara belum cukup. Sebab saat bersamaan, terjadi pelemahan ekonomi yang memengaruhi pendapatan negara. Semua pertumbuhan komponen pendapatan negara melambat dibanding pencapaian periode yang sama tahun lalu.

Sementara realisasi penerimaan perpajakan termasuk bea dan cukai tercatat Rp 727,7 triliun atau 31,9% dari target APBN 2019 sebesar Rp 1.786,4 triliun. Realisasi itu hanya tumbuh 5,7% yoy, lebih rendah dari pertumbuhan Mei 2018 mencapai 14,5%.

Yang makin jadi masalah, penerimaan pajak termasuk pajak penghasilan (PPh) migas cuma tumbuh 2,4% yoy menjadi Rp 496,6 triliun. "Ini merupakan critical point (titik kritis) bagi kami untuk melihat terus tanda-tanda ekonomi, apakah steady(cenderung) menguat atau mengalami pelemahan," terang Sri Mulyani, Jumat (21/6).

Karena itu, Sri Mulyani menegaskan, jajarannya bakal semakin hati-hati mengelola APBN khususnya dari pos penerimaan. Sebab, kinerja penerimaan negara bukan pajak (PNBP) juga melemah, hanya tumbuh 8,6% yoy, di bawah pertumbuhan setahun sebelumnya sebesar 18,1.

Itu pun, Sri Mulyani mengungkapkan, kinerja PNBP terdorong signifikan dari pendapatan kekayaan negara yang dipisahkan dan dimiliki Bank Indonesia (BI). "PNBP tanpa ada pendapatan dari BI masih flat. Ini menggambarkan SDA (sumber daya alam) tertekan," kata dia.

Tumbuh minus 

Memang, Direktur Jenderal Pajak Robert Pakpahan bilang, kinerja penerimaan pajak tidak sebagus tahun lalu. "Penyebabnya adalah kondisi ekonomi dan ada kebijakan dari kami," ujarnya.

Semua komponen penerimaan pajak mengalami perlambatan pertumbuhan. Bahkan, pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) tumbuh negatif 4,4%.

Kebijakan percepatan restitusi lah yang membuat pertumbuhan PPN dan PPnBM minus. Kalau tanpa restitusi, pertumbuhannya bisa positif 2,8%. "Jadi secara ekonomi, konsumsi dalam negeri maupun impor memang melambat," ungkap Robert.

Pelambatan ekonomi juga melemahkan PPh nonmigas yang hanya tercapai Rp 294,1 triliun atau 35,5% dari target APBN 2019. Realisasi ini tumbuh 7,1%, melambat dibanding pertumbuhan periode sama 2018 mencapai 14,3%.

Tapi, Ditjen Pajak belum mengkalkulasi shortfall atawa estimasi gagal dalam mencapai target penerimaan tahun ini. "Walaupun challenging untuk mencapai target 100%, kami upayakan terus untuk lebih baik," tegas Robert.

Bagikan

Berita Terbaru

Pungutan Ekspor Sawit Turun dari Target Awal
| Jumat, 22 November 2024 | 09:50 WIB

Pungutan Ekspor Sawit Turun dari Target Awal

Tahun ini BPDPKS menargetkan setoran pungutan ekspor sawit sebesar Rp 24 triliun, turun dari target awal

Rencana PPN Naik Menuai Petisi Penolakan
| Jumat, 22 November 2024 | 09:32 WIB

Rencana PPN Naik Menuai Petisi Penolakan

Ribuan masyarakat Indonesia menandatangani petisi yang menolak rencana kenaikan tarif PPN menjadi 12% tersebut

Tax Amnesty Bisa Gagal Tarik Dana
| Jumat, 22 November 2024 | 09:14 WIB

Tax Amnesty Bisa Gagal Tarik Dana

Menurut Direktur Eksekutif Indef Eko Listiyanto, tax amnesty tidak bisa diterapkan terus-menerus dalam waktu singkat

Cuan Tinggi Saham Pendatang Baru
| Jumat, 22 November 2024 | 09:12 WIB

Cuan Tinggi Saham Pendatang Baru

Kendati harga saham pendatang baru sudah naik tinggi hingga ratusan persen, waspadai pembalikan arah

Upaya Dorong Ekonomi Akan Memperlebar CAD
| Jumat, 22 November 2024 | 08:58 WIB

Upaya Dorong Ekonomi Akan Memperlebar CAD

Bank Indonesia memperkirakan defisit transaksi berjalan atau current account deficit (CAD) sepanjang tahun 2024 bisa melebar jadi 0,9% PDB

WTON Memangkas Target Nilai Kontrak Baru Jadi Rp 6 Triliun
| Jumat, 22 November 2024 | 08:52 WIB

WTON Memangkas Target Nilai Kontrak Baru Jadi Rp 6 Triliun

PT Wika Beton Tbk (WTON) memperkirakan, hingga akhir 2024 ini nilai kontrak baru hanya akan mencapai ke Rp 6 triliun.

Nobel Ekonomi 2024 dan Pengendalian Inflasi
| Jumat, 22 November 2024 | 08:15 WIB

Nobel Ekonomi 2024 dan Pengendalian Inflasi

Keberadaan tiga BUMD pangan yang ada di Jakarta jadi kunci pengendalian inflasi di Provinsi DKI Jakarta

Mimpi ke Piala Dunia
| Jumat, 22 November 2024 | 08:00 WIB

Mimpi ke Piala Dunia

Indonesia harus mulai membuat cetak biru pengembangan sepakbola nasional yang profesional agar mimpi ke Piala Dunia jadi kenyataan.

Status Belum Jelas, Swasta Tunda Proyek Hotel IKN
| Jumat, 22 November 2024 | 07:30 WIB

Status Belum Jelas, Swasta Tunda Proyek Hotel IKN

Sampai saat ini, Presiden Prabowo Subianto belum juga menandatangani Keputusan Presiden (Kepres) soal pemindahan ibu kota.

Daya Beli Lesu, Bisnis Sepeda Layu
| Jumat, 22 November 2024 | 07:20 WIB

Daya Beli Lesu, Bisnis Sepeda Layu

Minat masyarakat untuk membeli sepeda tampak menyusut paska pandemi dan diperparah dengan pelemahan daya beli masyarakat.

INDEKS BERITA

Terpopuler