KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Empati menjadi hal langka dan mungkin terasa asing di kalangan elite negeri ini. Tengok saja gelombang kritik masyarakat terhadap perilaku pejabat negeri yang ramai belakangan ini. Perilaku yang seperti abai dengan penderitaan atau kesulitan ekonomi yang dialami masyarakat.
Padahal, empati seharusnya menjadi dasar moral setiap keputusan maupun tindakan pejabat publik. Namun, di tengah kondisi ekonomi rakyat yang masih serba sulit, justru makin sering kita temui pernyataan atau tindakan pejabat publik yang mencerminkan jauhnya jarak batin mereka dengan penderitaan masyarakat. Empati seperti terasa asing di kalangan elite yang mestinya menjadi pengayom masyarakat.
Kasus mencolok dan sangat kontras bisa menggambarkan betapa rendahnya empati elite adalah kasus kematian tragis bayi Raya di Sukabumi yang meninggal dalam kondisi penuh cacing parasit. Tak lama berselang, muncul kasus penangkapan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dua kasus itu memang tidak ada hubungannya. Namun, ini menunjukkan masih adaya perilaku elite yang tak punya empati dengan kesusahan rakyat.
Di satu sisi, ada rakyat yang tak bisa hidup layak karena negara absen. Di sisi lain, ada pejabat yang justru menyelewengkan kekuasaan untuk memperkaya diri sendiri. Ini adalah ironi yang menyayat, sekaligus menggambarkan secara telanjang betapa jauhnya empati dari ruang-ruang kekuasaan.
Belum lagi yang belakangan viral soal gaji besar anggota DPR berikut sederet tunjangan yang bikin heboh, seperti makin menjauhkan elite dari realitas yang dihadapi masyarakat.
Ini bukan hanya soal ketidaktahuan, tetapi juga indikasi absennya kepekaan sosial di antara mereka yang diberi amanah kekuasaan. Padahal, tugas pejabat publik bukan hanya membuat kebijakan, tetapi memastikan kebijakan itu berpihak pada rakyat, khususnya yang paling rentan. Empati bukan cuma soal rasa atau soal kelembutan hati, melainkan fondasi pengambilan keputusan yang adil dan manusiawi. Tanpa empati, kebijakan dan perilaku pejabat atau elite politik menjadi elitis.
Masyarakat bukan sekadar objek dari program pemerintah, melainkan subjek yang seharusnya diperlakukan dengan hormat dan diperhatikan aspirasinya. Ketika pejabat atau elite politik tidak lagi mendengar, tidak lagi peduli atau tidak punya empati, maka kepercayaan publik akan runtuh.
Gelombang protes masyarakat yang belakangan muncul seharusnya menjadi peringatan bagi elite politik untuk lebih berhati-hati membuat kebijakan dan berperilaku. Lebih punya empati lah.
