Kubu Demokrat Berkompromi, UU Infrastruktur Lolos dari Kongres AS

Sabtu, 06 November 2021 | 14:10 WIB
Kubu Demokrat Berkompromi, UU Infrastruktur Lolos dari Kongres AS
[ILUSTRASI. Senator Amerika Serikat Bernie Sanders menyapa wartawan saat ia tiba untuk memberikan suara di US Capitol di Washington, Amerika Serikat, Senin (1/11/2021). REUTERS/Jonathan Ernst]
Reporter: Sumber: Reuters | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID - WASHINGTON. Setelah terjebak dalam jalan buntu sepanjang hari, anggota parlemen dari Partai Demokrat berkompromi. Kubu progresif dan kubu tengah bersepakat meloloskan satu paket rancangan pembangunan infrastruktur, mulai jalan raya hingga jalur broadband bernilai $1 triliun, dan mengirimkannya ke Presiden Joe Biden untuk ditandatangani menjadi undang-undang.

Hasil pemungutan suara, 228 mendukung berbanding 206 yang menolak, merupakan kemenangan penting bagi Demokrat yang mendukung Biden. Selama berbulan-bulan, partai itu memperdebatkan rancangan anggaran pengeluaran ambisius, yang menyumbang sebagian besar agenda Administrasi Biden. 

Pemerintahan Biden akan mengawasi peningkatan terbesar dalam sistim infrastruktur di Amerika Serikat (AS), baik jalan, rel kereta api, dan infrastruktur transportasi lainnya dalam satu generasi. Agenda pembangunan infrastruktur ini dijanjikan Biden akan menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan daya saing AS.

Partai Demokrat masih memiliki banyak pekerjaan yang harus dilakukan pada pilar kedua program domestik Biden, yaitu memperluas jaring pengaman sosial dan program untuk memerangi perubahan iklim. 

Baca Juga: 50 tokoh Muslim paling berpengaruh di dunia 2022, Jokowi kembali masuk daftar ini

Dengan alokasi kebutuhan dana hingga US$ 1,75 triliun, paket itu akan menjadi perluasan terbesar jaring pengaman AS sejak 1960-an. Namun untuk mendukung pekerjaan rumah sebesar itu, Demokrat harus berjuang untuk satu suara.

Para pemimpin Demokrat berharap untuk meloloskan kedua RUU itu dari DPR pada Jumat (5/11). Namun rencana itu gagal karena kaum sentris menuntut perhitungan biaya yang nonpartisan, sebuah proses yang bisa memakan waktu berminggu-minggu.

Setelah berjam-jam menjalani pertemuan tertutup, kelompok sentris berjanji untuk mendukung RUU itu pada selambat-lambatnya 20 November. Asalkan, Kantor Anggaran Kongres nonpartisan menyatakan bahwa anggaran yang diusulkan sesuai dengan perkiraan Gedung Putih. DPR merencanakan pemungutan suara prosedural pada paket itu pada hari Jumat.

“Selamat datang di dunia saya. Ini adalah Partai Demokrat," kata Ketua DPR Nancy Pelosi kepada wartawan pada hari sebelumnya. "Kami bukan partai yang saling mengunci."

Baca Juga: India dan China bisa jadi pembeli pertama rudal S-500 Rusia, tengok kemampuannya

Kebuntuan itu terjadi hanya beberapa hari setelah kandidat dari Partai Demokrat menderita kekalahan dalam pemilihan di negara bagian yang diawasi ketat. Hasil itu meningkatkan kekhawatiran bahwa partai kemungkinan kehilangan kendali atas Kongres tahun depan.

Biden memanggil anggota parlemen untuk mendesak mereka meloloskan paket transportasi, yang telah mendapat persetujuan di Senat.

Pengesahan RUU infrastruktur juga menuai dukungan dari 13 anggota DPR dari Partai Republik. Ini sesuai dengan janji Biden untuk meloloskan undang-undang yang mendapat dukungan dari dua partai yang berkuasa. 

Partai Demokrat berambisi menunjukkan bahwa mereka dapat menggulirkan agenda kerja Presiden Biden sekaligus mempertahankan kendali atas kedua parlemen di Kongres dalam pemilihan mid term 2022. Posisi mayoritas direbut Demokrat dari tangan Partai Republik di saat Donald Trump, yang didukung Republik, berkuasa sebagai presiden.

Pekerjaan lain yang tak kalah penting bagi Kongres adalah mencegah penutupan pemerintah yang memalukan secara politik dan default bencana ekonomi pada utang pemerintah federal. Tenggat waktu untuk agenda tersebut semakin dekat, yaitu 3 Desember

Dengan hanya mengantongi mayoritas tipis di Kongres, sedang oposisi Republik sedang solid, Demokrat jelas harus bersatu untuk meloloskan undang-undang.

RUU infrastruktur, yang disahkan Senat pada Agustus dengan 19 suara Partai Republik, akan mendanai peningkatan besar-besaran jalan, jembatan, bandara, pelabuhan dan sistem kereta api Amerika, sementara juga memperluas layanan internet broadband.

Paket “Membangun Kembali agar Lebih Baik” mencakup ketentuan tentang penitipan anak dan prasekolah, pengasuhan warga lansia, perawatan kesehatan, penetapan harga obat resep, dan imigrasi.

Baca Juga: Kemendagri: Pemda diharapkan tak asal terima hibah asing

Ini akan meningkatkan kredibilitas janji Biden untuk mengurangi separuh emisi gas rumah kaca AS dari tingkat 2005 pada 2030 selama konferensi iklim PBB yang berlangsung di Glasgow, Skotlandia.

Partai Republik secara seragam menentang undang-undang itu, menjadikannya sebagai ekspansi dramatis pemerintah yang akan merugikan bisnis.

"Ini berpotensi menjadi hari yang sangat kelam bagi Amerika," kata Perwakilan Republik Glenn Grothman, yang mencirikan ketentuan undang-undang tentang pengasuhan anak dan prasekolah sebagai upaya "Marxis" agar pemerintah federal membesarkan anak-anak.

Komite Gabungan AS untuk Perpajakan yang nonpartisan memperkirakan RUU pengeluaran sosial akan meningkatkan pendapatan pajak baru sebesar $1,48 triliun selama dekade berikutnya, kurang dari biayanya yang $1,75 triliun.

Pelosi dan Demokrat top lainnya mengatakan bahwa gagal memperhitungkan peningkatan penegakan pajak dan penghematan dari harga obat resep yang lebih rendah.

Selanjutnya: Minat Investor Tinggi, Rivian Menaikkan Harga Saham IPO

 

 

Bagikan

Berita Terbaru

BPI Danantara Kantongi Rp 50 Triliun untuk Proyek Sampah Lewat Patriot Bond
| Senin, 20 Oktober 2025 | 14:00 WIB

BPI Danantara Kantongi Rp 50 Triliun untuk Proyek Sampah Lewat Patriot Bond

Patriot Bond dijual secara private placement kepada konglomerat Tanah Air, dengan tawaran kupon 2% untuk tenor selama 5 tahun dan 7 tahun.

Menanti Taji BPI Danantara Mendorong Ekonomi dan Investasi
| Senin, 20 Oktober 2025 | 12:49 WIB

Menanti Taji BPI Danantara Mendorong Ekonomi dan Investasi

Salah satu upayanya mendongkrak ekonomi Indonesia adalah dengan melahirkan Danantara, sekaligus menandai babak baru cara pengelolaan aset negara.

Saham Big Banks Kompak Naik, BBCA Mendahului Ditopang Ekspektasi Kinerja Kuartal III
| Senin, 20 Oktober 2025 | 12:14 WIB

Saham Big Banks Kompak Naik, BBCA Mendahului Ditopang Ekspektasi Kinerja Kuartal III

Rebound saham BBCA ini sejalan dengan akumulasi oleh sejumlah investor asing institusi selama beberapa hari belakangan. 

 Market Kripto Masih Crash, Performa Mayoritas Token Berbasis AI Malah Naik
| Senin, 20 Oktober 2025 | 08:50 WIB

Market Kripto Masih Crash, Performa Mayoritas Token Berbasis AI Malah Naik

Untuk jangka menengah investor disarankan untuk selektif ke proyek-proyek yang terdapat utilitas nyata.​

Vanguard Hingga Blackrock Perlahan Beli Saham UNVR, namun Potensi Kenaikan Terbatas
| Senin, 20 Oktober 2025 | 08:20 WIB

Vanguard Hingga Blackrock Perlahan Beli Saham UNVR, namun Potensi Kenaikan Terbatas

Mayoritas analis berdasar konsensus Bloomberg menyematkan rekomendasi hold saham PT Unilever Indonesia Tbk (UNVR).

 Modal Besar Memoles Bisnis Logam Mulia
| Senin, 20 Oktober 2025 | 07:34 WIB

Modal Besar Memoles Bisnis Logam Mulia

Indonesia menjadi salah satu produsen emas terbesar dunia yang konsisten masuk dalam jajaram 10 besar

Emiten Telekomunikasi Berebut Pangsa Pasar yang Ketat
| Senin, 20 Oktober 2025 | 07:08 WIB

Emiten Telekomunikasi Berebut Pangsa Pasar yang Ketat

Mengupas perubahan persaingan emiten industri telekomunikasi usai lelang pita frekuensi radio 1,4 GHz

Rupiah Hari Ini Dibayangi Sentimen Eksternal
| Senin, 20 Oktober 2025 | 06:35 WIB

Rupiah Hari Ini Dibayangi Sentimen Eksternal

Pelemahan nilai tukar rupiah ke dolar AS sejalan sentimen risk-off di pasar keuangan, terutama di pasar saham

Soal Kualitas Kinerja
| Senin, 20 Oktober 2025 | 06:15 WIB

Soal Kualitas Kinerja

Pemeirntah diharapkan jangan mengerjar angka dan statistik sebagai patokan kinerja namun juga mengedepankan kualitas. 

Perbankan Tetap Pertimbangkan Rilis Obligasi
| Senin, 20 Oktober 2025 | 06:10 WIB

Perbankan Tetap Pertimbangkan Rilis Obligasi

Sejumlah bank tetap mempertimbangkan untuk menerbitkan surat utang sebagai salah satu sumber pendanaan tahun depan.​

INDEKS BERITA

Terpopuler