Kubu Demokrat Berkompromi, UU Infrastruktur Lolos dari Kongres AS

KONTAN.CO.ID - WASHINGTON. Setelah terjebak dalam jalan buntu sepanjang hari, anggota parlemen dari Partai Demokrat berkompromi. Kubu progresif dan kubu tengah bersepakat meloloskan satu paket rancangan pembangunan infrastruktur, mulai jalan raya hingga jalur broadband bernilai $1 triliun, dan mengirimkannya ke Presiden Joe Biden untuk ditandatangani menjadi undang-undang.

Hasil pemungutan suara, 228 mendukung berbanding 206 yang menolak, merupakan kemenangan penting bagi Demokrat yang mendukung Biden. Selama berbulan-bulan, partai itu memperdebatkan rancangan anggaran pengeluaran ambisius, yang menyumbang sebagian besar agenda Administrasi Biden. 

Pemerintahan Biden akan mengawasi peningkatan terbesar dalam sistim infrastruktur di Amerika Serikat (AS), baik jalan, rel kereta api, dan infrastruktur transportasi lainnya dalam satu generasi. Agenda pembangunan infrastruktur ini dijanjikan Biden akan menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan daya saing AS.

Partai Demokrat masih memiliki banyak pekerjaan yang harus dilakukan pada pilar kedua program domestik Biden, yaitu memperluas jaring pengaman sosial dan program untuk memerangi perubahan iklim. 

Baca Juga: 50 tokoh Muslim paling berpengaruh di dunia 2022, Jokowi kembali masuk daftar ini

Dengan alokasi kebutuhan dana hingga US$ 1,75 triliun, paket itu akan menjadi perluasan terbesar jaring pengaman AS sejak 1960-an. Namun untuk mendukung pekerjaan rumah sebesar itu, Demokrat harus berjuang untuk satu suara.

Para pemimpin Demokrat berharap untuk meloloskan kedua RUU itu dari DPR pada Jumat (5/11). Namun rencana itu gagal karena kaum sentris menuntut perhitungan biaya yang nonpartisan, sebuah proses yang bisa memakan waktu berminggu-minggu.

Setelah berjam-jam menjalani pertemuan tertutup, kelompok sentris berjanji untuk mendukung RUU itu pada selambat-lambatnya 20 November. Asalkan, Kantor Anggaran Kongres nonpartisan menyatakan bahwa anggaran yang diusulkan sesuai dengan perkiraan Gedung Putih. DPR merencanakan pemungutan suara prosedural pada paket itu pada hari Jumat.

“Selamat datang di dunia saya. Ini adalah Partai Demokrat," kata Ketua DPR Nancy Pelosi kepada wartawan pada hari sebelumnya. "Kami bukan partai yang saling mengunci."

Baca Juga: India dan China bisa jadi pembeli pertama rudal S-500 Rusia, tengok kemampuannya

Kebuntuan itu terjadi hanya beberapa hari setelah kandidat dari Partai Demokrat menderita kekalahan dalam pemilihan di negara bagian yang diawasi ketat. Hasil itu meningkatkan kekhawatiran bahwa partai kemungkinan kehilangan kendali atas Kongres tahun depan.

Biden memanggil anggota parlemen untuk mendesak mereka meloloskan paket transportasi, yang telah mendapat persetujuan di Senat.

Pengesahan RUU infrastruktur juga menuai dukungan dari 13 anggota DPR dari Partai Republik. Ini sesuai dengan janji Biden untuk meloloskan undang-undang yang mendapat dukungan dari dua partai yang berkuasa. 

Partai Demokrat berambisi menunjukkan bahwa mereka dapat menggulirkan agenda kerja Presiden Biden sekaligus mempertahankan kendali atas kedua parlemen di Kongres dalam pemilihan mid term 2022. Posisi mayoritas direbut Demokrat dari tangan Partai Republik di saat Donald Trump, yang didukung Republik, berkuasa sebagai presiden.

Pekerjaan lain yang tak kalah penting bagi Kongres adalah mencegah penutupan pemerintah yang memalukan secara politik dan default bencana ekonomi pada utang pemerintah federal. Tenggat waktu untuk agenda tersebut semakin dekat, yaitu 3 Desember

Dengan hanya mengantongi mayoritas tipis di Kongres, sedang oposisi Republik sedang solid, Demokrat jelas harus bersatu untuk meloloskan undang-undang.

RUU infrastruktur, yang disahkan Senat pada Agustus dengan 19 suara Partai Republik, akan mendanai peningkatan besar-besaran jalan, jembatan, bandara, pelabuhan dan sistem kereta api Amerika, sementara juga memperluas layanan internet broadband.

Paket “Membangun Kembali agar Lebih Baik” mencakup ketentuan tentang penitipan anak dan prasekolah, pengasuhan warga lansia, perawatan kesehatan, penetapan harga obat resep, dan imigrasi.

Baca Juga: Kemendagri: Pemda diharapkan tak asal terima hibah asing

Ini akan meningkatkan kredibilitas janji Biden untuk mengurangi separuh emisi gas rumah kaca AS dari tingkat 2005 pada 2030 selama konferensi iklim PBB yang berlangsung di Glasgow, Skotlandia.

Partai Republik secara seragam menentang undang-undang itu, menjadikannya sebagai ekspansi dramatis pemerintah yang akan merugikan bisnis.

"Ini berpotensi menjadi hari yang sangat kelam bagi Amerika," kata Perwakilan Republik Glenn Grothman, yang mencirikan ketentuan undang-undang tentang pengasuhan anak dan prasekolah sebagai upaya "Marxis" agar pemerintah federal membesarkan anak-anak.

Komite Gabungan AS untuk Perpajakan yang nonpartisan memperkirakan RUU pengeluaran sosial akan meningkatkan pendapatan pajak baru sebesar $1,48 triliun selama dekade berikutnya, kurang dari biayanya yang $1,75 triliun.

Pelosi dan Demokrat top lainnya mengatakan bahwa gagal memperhitungkan peningkatan penegakan pajak dan penghematan dari harga obat resep yang lebih rendah.

Selanjutnya: Minat Investor Tinggi, Rivian Menaikkan Harga Saham IPO