KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus berupaya mengurai permasalahan legalisasi aset tanah transmigrasi. Bersama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, mereka terus mendorong percepatan penyelesaian legalisasi aset tanah transmigrasi.
Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Surya Tjandra mengatakan, percepatan penyelesaian legalisasi aset tersebut melalui revisi Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria. Dengan melakukan revisi beleid itu, terdapat peluang percepatan untuk merampungkan masalah legalisasi aset tanah transmigrasi.
Ini Artikel Spesial
Agar bisa lanjut membaca sampai tuntas artikel ini, pastikan Anda sudah berlangganan.
Sudah Berlangganan? Masuk
Berlangganan dengan Google
Gratis uji coba 7 hari pertama dan gunakan akun Google sebagai metode pembayaran.
Business Insight
Artikel pilihan editor Kontan yang menyajikan analisis mendalam, didukung data dan investigasi.
Kontan Digital Premium Access
Paket bundling Kontan berisi Business Insight, e-paper harian dan tabloid serta arsip e-paper selama 30 hari.
Masuk untuk Melanjutkan Proses Berlangganan
