KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Proses pembentukan Holding BUMN Panas Bumi berjalan alot. Salah satu musababnya, ada perbedaan pandangan terkait valuasi aset anggota holding, PT PLN Gas & Geothermal (PLN GG).
Informasi yang diperoleh KONTAN, aset PLN GG di atas kertas senilai Rp 16 triliun. Angka ini disebut-sebut tak sesuai kondisi riil di lapangan. Setelah melalui proses penilaian, aset PLN GG hanya Rp 8 triliun. Alhasil, Holding BUMN Panas Bumi yang meliputi PT Pertamina Geothermal Energy (PGE), PLN GG, PT Indonesia Power dan PT Geo Dipa Energi belum bisa menjalani konsolidasi.
Di tengah proses pembentukan holding yang berjalan alot, sumber KONTAN membisikkan, masalah ini memunculkan tiga opsi penyelesaian. Pertama, konsolidasi aset antara PGE, PLN GG dan Geo Dipa batal.
Kedua, membentuk perusahaan baru sebagai induk Holding BUMN Panas Bumi. Jadi, PGE maupun PLN GG tak menjadi induk. Ketiga, PGE tetap menjalani konsolidasi dengan mengambil alih dua dari lima aset pembangkit milik PLN GG.
Saat dikonfirmasi, Wakil Menteri BUMN, Pahala Nugraha Mansury menyangkal adanya tiga opsi tersebut. "Tidak benar (ada tiga opsi)," ungkap dia kepada KONTAN, Senin (1/11).
Pahala menegaskan, rencana IPO tetap jalan dan tidak ada pembatalan rencana holding BUMN Panas Bumi. "Tidak ada tarik menarik aset," ucap dia.
Sementara Direktur Operasi PLN GG, Yudistian Yunis mengatakan, proses pembentukan Holding BUMN Panas Bumi hanya membahas aset yang dikelola PLN Pusat dan Indonesia Power.
Yudistian memastikan, sejauh ini PLN GG belum memiliki aset Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) yang dikelola, tetapi bekerjasama dengan PGE dan pihak lain. Namun, tahun ini PLN GG ditargetkan mulai mengoperasikan dan mengelola aset PLTP milik PLN. Mereka juga berupaya mendorong pengembangan panas bumi di Tanah Air.
Sedangkan Sekretaris Perusahaan PGE, Muhammad Baron menjelaskan, rencana Holding BUMN Panas Bumi dan IPO dalam proses. "Semua masih on progress dan kami mengikuti arahan dari shareholder," jelas dia kepada KONTAN, kemarin.
Wakil Ketua Komisi VII DPR, Eddy Soeparno mengatakan, opsi merger maupun pembentukan Holding BUMN Panas Bumi sebaiknya direalisasikan demi meningkatkan efisiensi meningkatkan keselarasan kebijakan operasional manajemen maupun keuangan dari pembangkit geothermal yang ada.
Selain itu, Eddy juga menilai proses pembentukan Holding BUMN Panas Bumi sebaiknya berjalan dengan lancar tanpa ada gangguan. Sebab, Indonesia perlu mempercepat peningkatan kapasitas pembangkit panas bumi demi meningkatkan bauran energi baru terbarukan (EBT) nasional.
Oleh karena itu, dia berharap dan mengimbau semua pemangku kepentingan yang terlibat dalam rencana pembentukan Holding BUMN Panas Bumi menanggalkan ego sektoral masing-masing demi mencapai tujuan bersama.
"Tujuan bersama adalah bagaimana pembangkit-pembangkit geotermal yang saat ini sudah beroperasi maupun yang akan dikembangkan bisa dilaksanakan dan dioperasikan secara efisien. Harapannya agar dikelola dengan manajemen keuangan yang terbaik, manajemen operasional yang terbaik dan terpadu," ujar Eddy, kemarin.
Ini Artikel Spesial
Agar bisa lanjut membaca sampai tuntas artikel ini, pastikan Anda sudah berlangganan atau membeli artikel ini.
