Matahari Putra Prima (MPPA) Bakal Lepas 752 Juta Saham

Kamis, 10 Juni 2021 | 07:30 WIB
Matahari Putra Prima (MPPA) Bakal Lepas 752 Juta Saham
[]
Reporter: Dityasa H. Forddanta | Editor: Sanny Cicilia

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Matahari Putra Prima Tbk (MPPA) urung menggelar penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu (PMHMETD). Sebagai gantinya, pemilik gerai Hypermart ini bakal menambah modal dengan skema non-HMETD (PMTHMETD).

Berdasarkan prospektus, Rabu (9/6), MPPA bakal melepas 752,91 juta saham baru. Harga nominalnya Rp 50 per saham.

Sebagai gambaran, harga saham MPPA kemarin ditutup di Rp 1.235 per saham. Dengan asumsi harga pelaksanaan di level tersebut, entitas Grup Lippo ini bakal meraup dana segar Rp 922,32 miliar.

MPPA bisa menggelar aksi korporasi tersebut secara bertahap maupun sekaligus, selama periode dua tahun sejak persetujuan rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB). Rapat untuk meminta restu pemegang saham ini bakal dilakukan pada 16 Juli mendatang.

MPPA bakal menggunakan dana hasil aksi korporasi tersebut untuk mendukung pelaksanaan strategi bisnis ritel baik secara offline maupun online.

Tahun ini, harga saham MPPA melesat tinggi. Bila dihitung sejak awal tahun, harga saham ini tercatat sudah meroket 1.076,19%. Harga saham emiten ini meroket lantaran sentimen merger dengan GoMart, salah satu bisnis Gojek.

 

Bagikan

Berita Terbaru

Mengekor Emas, Perak Menuju US$ 100 per troi ons
| Sabtu, 27 Desember 2025 | 22:59 WIB

Mengekor Emas, Perak Menuju US$ 100 per troi ons

Harga logam putih ini naik tajam demi mengejar ketertinggalan rasio terhadap emas akibat lonjakan permintaan industri yang masif.

Strategi Samator Indo Gas Tbk (AGII) Ekspansi Sektor Pasar Gas
| Sabtu, 27 Desember 2025 | 22:56 WIB

Strategi Samator Indo Gas Tbk (AGII) Ekspansi Sektor Pasar Gas

Mengupas profil dan strategi bisnis PT Samator Indo Gas Tbk (AGII) untuk menggenjot kinerja pada tahun depan 

Penetapan UMP 2026: Pengusaha Teriak, Buruh Menggugat
| Sabtu, 27 Desember 2025 | 19:15 WIB

Penetapan UMP 2026: Pengusaha Teriak, Buruh Menggugat

Serikat pekerja akan menggugat kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2026 di DKI Jakarta ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Kewajiban B50 Menjadi Dasar Ekspansi Lahan Baru Kebun Kelapa Sawit
| Sabtu, 27 Desember 2025 | 19:05 WIB

Kewajiban B50 Menjadi Dasar Ekspansi Lahan Baru Kebun Kelapa Sawit

Sawit Watch mencium aroma ekspansi lahan secara massif, di balik ambisi pemerintah membidik implementasi B50 pada pertengahan 2026.

Kisah Sukes Danang Setyawan Berbisnis Wedangan
| Sabtu, 27 Desember 2025 | 18:41 WIB

Kisah Sukes Danang Setyawan Berbisnis Wedangan

Profil tempat kongkow Jahe Rempah Mbah Tolok, kedai minuman tradisional berbasis jahe asal Kudus, Jawa Tengah.

Peluang serta Tantangan Bisnis Waralaba Tanpa Gerai Fisik
| Sabtu, 27 Desember 2025 | 18:10 WIB

Peluang serta Tantangan Bisnis Waralaba Tanpa Gerai Fisik

Peluang utama dari waralaba tanpa outlet terletak pada pengelolaan struktur biaya. Tanpa biaya sewa yang mahal, titik impas bergeser lebih cepat.

Pemerintah Cairkan Rapel THR dan Gaji ke-13 Bagi Guru dan ASN di Daerah
| Sabtu, 27 Desember 2025 | 17:54 WIB

Pemerintah Cairkan Rapel THR dan Gaji ke-13 Bagi Guru dan ASN di Daerah

Menkeu menetapkan tambahan Dana Alokasi Umum (DAU) demi menuntaskan pembayaran THR dan gaji ke-13 bagi guru ASN daerah.

Lonjakan Investor Dorong Perkembangan Bisnis Kustodian Bank
| Sabtu, 27 Desember 2025 | 17:36 WIB

Lonjakan Investor Dorong Perkembangan Bisnis Kustodian Bank

BCA menilai, pertumbuhan asset under custody (AUC) mencerminkan prospek positif bisnis bank kustodian didorong kesadaran masyarakat berinvestasi.

MPX Logistics (MPXL) Diversifikasi Bisnis di Tahun Depan
| Sabtu, 27 Desember 2025 | 07:10 WIB

MPX Logistics (MPXL) Diversifikasi Bisnis di Tahun Depan

MPXL bakal mengoptimalkan strategi diversifikasi bisnis, termasuk dengan pengembangan angkutan komoditas.

Lanjutkan Pengejaran Pajak Kelas Kakap
| Sabtu, 27 Desember 2025 | 07:09 WIB

Lanjutkan Pengejaran Pajak Kelas Kakap

Kanwil LTO membidik 35 wajib pajak konglomerat dengan tunggakan Rp 7,52 triliun​                    

INDEKS BERITA

Terpopuler