KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Padamnya aliran listrik secara total (blackout) di sebagian Pulau Jawa berbuntut panjang.
Pemerintah minta PT Perusahaan Listrik Negara bertanggung jawab atas efek blackout yang terjadi sejak Minggu (4/8) hingga kemarin.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebutkan, 21,3 juta pelanggan terdampak pemadaman listrik.
Oleh karena itu, PLN harus memberikan kompensasi total Rp 1 triliun.
Kompensasi bukan berupa uang tunai tapi dari pengurangan biaya listrik pelanggan per kilowatt hour (KwH) yang harus ditanggung PLN.
Sejatinya, ketentuan kompensasi tercantum dalam Peraturan Menteri ESDM No 27/ 2017 tentang Tingkat Mutu Pelayanan Biaya Penyaluran Tenaga Listrik oleh PT PLN.
Lantaran dinilai kurang adil, Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Rida Mulyana minta kejadian blackout yang berdampak ke segala sektor itu mengesampingkan Permen ESDM tersebut.
Dengan demikian, kompensasi tetap akan diterima 21,3 juta pelanggan terdampak meski tak melapor ke call center PLN.
"Berdasarkan perhitungan kompensasi pengurangan Kwh sekitar Rp 1 triliun ke 21,3 juta pelanggan," ungkap Rida.
Pelanggan listrik prabayar juga akan menerima kompensasi berupa deposit saldo pada pengisian berikutnya.
Jika bulan depan pelanggan mengisi saldo, akan mendapatkan tambahan saldo melebihi jumlah yang ia bayar.
Bahkan, pemerintah berencana merevisi Permen ESDM No 27/2017. "Kami ambil sikap untuk memperbaiki itu," ucap Rida.
Pelaksana Tugas Direktur Utama PLN Sripeni Inten Cahyani bilang, PLN berkomitmen untuk memberikan kompensasi ke pelanggan terdampak, sesuai aturan berlaku.
"Nanti dihitung, diformulasikan, kemudian jadi pengurang tagihan berikutnya," ujar dia.
Sejumlah kelompok masyarakat ikut memprotes pelayanan PLN.
