Memahami Hubungan Antara Green Economy dan Greenflation

Senin, 29 Januari 2024 | 09:11 WIB
Memahami Hubungan Antara Green Economy dan Greenflation
[ILUSTRASI. Hans Kwee, Praktisi Pasar Modal, Dosen Magister Univeristas Trisakti dan Atma Jaya]
Reporter: Harian Kontan | Editor: Ahmad Febrian

KONTAN.CO.ID - JAKARTA.  Istilah greenflation menjadi pembicaraan setelah debat cawapres terakhir. Sehari setelah debat, penulis bertemu beberapa teman. Salah satu yang dibahas adalah greenflation. Teman tersebut mengatakan, anaknya yang sudah kuliah mempertanyakan istilah greenflation karena ketika di Google waktu itu tidak keluar. 

Greenflation adalah fenomena kenaikan harga barang dan jasa atau inflasi akibat konsekuensi dari transisi kegiatan ekonomi konvensional menjadi kegiatan perekonomian lebih ramah lingkungan atau net zero emissions. Net zero emissions atau nol emisi karbon adalah jumlah emisi karbon yang dilepas ke atmosfer tak melebihi jumlah emisi yang diserap bumi. Emisi karbon  yang naik ke atmosfer menimbulkan efek rumah kaca, sehingga meningkatkan suhu bumi. Lalu es kutub mencair, menaikkan permukaan laut dan menimbulkan bencana. 

Risiko kerusakan bumi mendorong konsep green economy atau ekonomi hijau. Green economy suatu konsep ekonomi meningkatkan kesejahteraan, kesetaraan sosial masyarakat dan mengurangi risiko kerusakan lingkungan. Kegiatan ekonomi tidak merusak lingkungan salah satunya tidak menghasilkan  karbondioksida. Selain itu ekonomi hijau adalah kegiatan ekonomi hemat sumber daya alam dan berkeadilan sosial. Dampak penerapan ekonomi hijau adalah greenflation.  

Greenflation bisa terjadi karena beberapa hal. Mulai naiknya inflasi akibat barang ramah lingkungan mengalami permintaan tinggi melebihi pasokan. Hal ini mendorong demand pull inflation. Greenflation juga terjadi karena konversi kegiatan ekonomi ke teknologi rendah karbon. Konversi ini membutuhkan investasi besar dan mahal. Juga riset dan development  mahal untuk menyempurnakan teknologi tersebut. 

Salah satu tantangan transisi ekonomi hijau adalah pembangkit listrik. Nanyak negara termasuk Indonesia masih mengandalkan batubara sebagai sumber energi utama. Ketika pemerintah ingin menggantikan menjadi energi baru terbarukan (EBT) tmenghadapi tantangan investasi dan biaya (harga jual yang lebih mahal). 

Beberapa EBT diklaim lebih murah daripada batubara. Namun EBT menghadapi beberapa kendala. Energi surya dan angin punya masalah atau pasokan tidak stabil. Panas bumi punya kendala di lokasi jauh dari pusat kegiatan masyarakat, sehingga meningkatkan biaya transmisi. 

Beberapa kendala ini ditambah biaya lebih mahal membuat sebagian EBT tidak feasible bila investasi. Hal ini mendorong banyak negara menerapkan pajak karbon untuk mendorong disinsentif kegiatan ekonomi tidak ramah lingkungan. Pajak karbon menaikkan biaya produksi yang berakibat harga jual produk meningkat. Kenaikan harga jual dapat mendorong kenaikan inflasi, menjadi salah satu sebab greenflation. 

Pemanfaatan bahan bakar nabati yang mengkonversi bahan nabati (bahan makanan) menjadi EBT juga menimbulkan masalah dalam jangka panjang. Jagung menghasilkan bahan bakar yang disebut etanol dengan melalui beberapa proses cukup panjang. Rencana biodiesel dengan mencampur minyak sawit ke bahan bakar sebenarnya sangat baik dan berpotensi menurunkan konsumsi minyak fosil yang akan semakin langka dan mahal. 

Baca Juga: Populer Istilah Greenflation alias Green Inflation Usai Debat Cawapres, Apa itu?

Namun saat dilakukan secara massal, terjadi perebutan bahan nabati atau pertanian, apakah untuk konsumsi atau energi? Bayangkan di tengah krisis pangan akibat perubahan iklim, terjadi peningkatan permintaan sebagian bahan pangan untuk dikonversi menjadi EBT. Di jangka panjang ini  mendorong kenaikan  harga barang-barang pertanian yang dikonversi menjadi bahan bakar nabati, sehingga terjadi greenflation. 

Konversi kendaraan berbasis energi fosil menjadi kendaraan listrik juga mendorong greenflation. Kendaraan listrik lebih mahal dibanding kendaraan berbahan bakar fosil. Banyak negara akan menaikan pajak kendaraan bahan bakar fosil. Hal ini mendorong inflasi transportasi dan industri kendaraan. 

Teknologi ramah lingkungan berpotensi menaikkan permintaan di jangka panjang. Seperti kendaraan listrik dan baterai. Permintaan baterai dan bahan baku pembuatnya meningkat dan mendorong komponen seperti nikel, litium mengalami kenaikan. Ketidakseimbangan demand dan supply berpotensi mendorong inflasi. Juga risiko kegiatan penambangan terhadap bahan baku baterai yang tidak sesuai aturan sehingga menimbulkan kerusakan lingkungan. 

Tambang nikel menimbulkan limbah bila tidak diolah secara benar. Nikel diproses lewat smelter yang membutuhkan pembangkit listrik, sebagian besar berbasis fosil,  batubara.

Pemerintah perlu memberi perhatian  risiko greenflation ketika transisi kegiatan ekonomi ke ekonomi hijau. Jawaban Mahfud MD dalam debat: perlu banyak kebijakan terkait transisi ekonomi hijau, sangat tepat. Pemerintah harus berhati-hati mendorong transisi ke ramah lingkungan dengan memperhatikan dampak ke masyarakat. 

Pelestarian lingkungan sangat penting, tapi kesejahteraan masyarakat harus diperhatikan. Kegiatan riset dan pengembangan akan membuat penemuan dan berpotensi jadi solusi  masalah transisi ekonomi dan mengurangi risiko greenflation.      

Bagikan

Berita Terbaru

Merger Adira Finance dan Mandala Finance Tunggu Persetujuan BNI dan Pos Indonesia
| Senin, 09 Juni 2025 | 19:25 WIB

Merger Adira Finance dan Mandala Finance Tunggu Persetujuan BNI dan Pos Indonesia

Ada sebagian kecil kreditur dan mitra kerja sama yang belum menyatakan persetujuan penggabungann usaha (merger) ADMF dan MFIN.

Penjualan Semen di Kuartal I-2025 Merosot, Proyek IKN Hingga Daya Beli Pemicunya
| Senin, 09 Juni 2025 | 18:55 WIB

Penjualan Semen di Kuartal I-2025 Merosot, Proyek IKN Hingga Daya Beli Pemicunya

Pelemahan ekonomi dan turunnya aktivitas pembangunan infrastruktur dalam negeri cukup menahan laju industri semen di awal tahun ini.

Menilik Prospek PT Timah (TINS) Pasca Temuan BPK
| Senin, 09 Juni 2025 | 14:00 WIB

Menilik Prospek PT Timah (TINS) Pasca Temuan BPK

BPK mengungkapkan adanya potensi kerugian negara yang ditimbulkan dari kegiatan operasional PT Timah Tbk mencapai Rp 34,49 triliun.

ESG XLSmart (EXCL): Memadukan Strategi biar Jadi Paling Dicintai
| Senin, 09 Juni 2025 | 11:05 WIB

ESG XLSmart (EXCL): Memadukan Strategi biar Jadi Paling Dicintai

Usaha baru hasil merger XL Axiata dan Smartfren efektif berjalan pada tahun ini. Manajemen berjanji lebih ambisius untuk menerapkan ESG.

Gelombang PKPU Anak Usaha BUMN Karya Masih Berlanjut, Kali Ini Menerpa Anak WSKT
| Senin, 09 Juni 2025 | 10:54 WIB

Gelombang PKPU Anak Usaha BUMN Karya Masih Berlanjut, Kali Ini Menerpa Anak WSKT

Sebelumnya gugatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) juga diajukan terhadap anak usaha PTPP dan WIKA.

Proyeksi IHSG Usai Idul Adha, Minim Sentimen Domestik dan Waspadai Profit Taking
| Senin, 09 Juni 2025 | 09:56 WIB

Proyeksi IHSG Usai Idul Adha, Minim Sentimen Domestik dan Waspadai Profit Taking

Selama Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) tidak menembus ke bawah 7.000, outlook mingguan masih netral ke positif.

Emiten Kelapa Sawit Sinarmas (SMAR) Akan Jual Bio CNG dari Limbah Gas Metana
| Senin, 09 Juni 2025 | 09:23 WIB

Emiten Kelapa Sawit Sinarmas (SMAR) Akan Jual Bio CNG dari Limbah Gas Metana

DSNG menjadi salah satu pesaing PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk (SMAR) di bisnis bio CNG.

Di Tengah Kabar Spin Off, BRIS Jadi Laggard IHSG dengan Penurunan Harga Terdalam
| Senin, 09 Juni 2025 | 08:58 WIB

Di Tengah Kabar Spin Off, BRIS Jadi Laggard IHSG dengan Penurunan Harga Terdalam

Masuknya Danantara berpotensi membuat free float BRIS lebih tinggi, sehingga di atas kertas akan berefek positif pada perdagangan saham BRIS.​

Menolak Kenaikan Pajak Rumah Tapak
| Senin, 09 Juni 2025 | 08:56 WIB

Menolak Kenaikan Pajak Rumah Tapak

Kebijakan pajak dinilai perlu diisusun secara adil, transparan, dan bebas dari pengaruh kepentingan bisnis maupun jabatan ganda pejabat negara

Harga Minyak Membuka Ruang Fiskal Pemerintah
| Senin, 09 Juni 2025 | 08:47 WIB

Harga Minyak Membuka Ruang Fiskal Pemerintah

Pada bulan April 2025, Indonesia Crude Price (ICP) ditetapkan US$ 65,29 per barel di bawah asumsi US$ 82 per barel

INDEKS BERITA

Terpopuler