KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Baru saja mendarat di Tanah Air usai lawatan luar negeri, Presiden Prabowo Subianto langsung diberondong wartawan dengan pertanyaan seputar maraknya kasus keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kendati hampir sepekan di luar negeri, Presiden sadar program andalannya itu tengah mendapat sorotan. Ia pun berjanji melakukan perbaikan, dan akan memanggil Kepala Bagan Gizi Nasional (BGN) untuk meminta penjelasan.
Perbaikan MBG mutlak dilakukan. Petaka keracunan massal menunjukkan ada kegagalan sistemik dalam proses penyiapan, pengolahan, maupun distribusi makanan.
Faktanya memang demikian. Ada banyak ketidakwajaran dalam proses penyiapan menu MBG oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) alias dapur MBG.
Pertama, kapasitas pembuatan menu. Satu dapur MBG membuat 2.000 porsi setiap hari untuk TK, SD, dan SMP. Tentu itu bukan pekerjaan mudah, sehingga banyak dapur mengolah makanan sejak pukul 20.00 WIB. Celakanya, menu tersebut baru disantap pukul 11.00 WIB. Alhasil, banyak menu MBG yang basi dan terkontaminasi bakteri.
Kedua, pengadaan bahan baku. Penyiapan bahan baku oleh dapur MBG juga banyak membuat publik geleng-geleng kepala lantaran tidak memenuhi standar. Ambil contoh dapur MBG di Bandung Barat yang membeli bahan baku ayam hari Sabtu, tapi dimasaknya baru hari Rabu.
Ketiga, masalah sertifikasi. Sebagian besar dapur MBG belum mengantongi sertifikasi laik higiene dan sanitasi atau SLHS dari Kementerian Kesehatan. Menurut data KSP, dari 8.583 SPPG, hanya 34 SPPG memiliki SLHS dan 8.549 lainnya belum mengantongi.
Keempat, persoalan menu makanan. Menu makanan yang dibagikan juga menjadi sorotan. Pasalnya, dapur MBG banyak mendistribusikan menu ultra-processed food (UPF) yang dianggap tak sesuai standar gizi anak. Contohnya spaghetti, burger, sosis, bahkan snack.
Berbagai anomali seputar program makan bergizi itu menunjukkan bahwa masalah MBG bersifat sistemik, bukan sekadar teknis. Kini publik menanti aksi Prabowo di tengah banyaknya persoalan yang perlu diperbaiki.
Paling mendesak adalah menghentikan operasional dapur MBG bermasalah, memperbaiki kualitas tenaga gizi yang minim kompetensi, menghentikan distribusi makanan kering berbasis UP hingga menerapkan sistem monitoring, evaluasi, dan supervisi yang akuntabel.
