Mendorong Ekonomi Indonesia dari Kota Nusantara
JAKARTA. Indonesia sudah punya rencana memindahkan ibukota negara dari Jakarta sejak lama. Pada 1957 silam, Presiden Republik Indonesia (RI) pertama, Soekarno, sempat mengumumkan rencana pemindahan ibukota ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Namun, seperti diketahui, pemindahan ibukota tersebut gagal terwujud.
Kini, hampir tujuh dekade usai rencana pemindahan tersebut, pemindahan ibukota negara mulai berjalan. Di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo alias Jokowi, wilayah hutan di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, kini mulai berubah menjadi kota. Wilayah ini yang nantinya akan menjadi ibukota Indonesia baru, Nusantara, atau beken juga disebut IKN.
Sejak pertengahan September lalu, Jokowi juga sudah mulai berkantor di Istana Garuda, istana negara yang ada di ibukota baru tersebut. Rencananya, Jokowi akan berkantor di lokasi ini hingga akhir masa jabatannya.
Pemerintah juga kini tengah mempersiapkan proses pemindahan aparatur sipil negara (ASN) ke ibukota baru ini. Akhir pekan lalu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengecek sejumlah proyek di IKN.
"Saya mengecek kesiapan kantor-kantor Kemenko, untuk bisa dilaporkan kepada Pak Presiden dan Menpan RB untuk bisa merencanakan pemindahan ASN, termasuk huniannya yang kemarin 17 Agustus sudah selesai 12 tower, sekarang kami mau cek, katanya sudah ada lebih dari 12 tower," ujar Basuki saat ditemui di Gedung Kementerian PUPR, Jakarta, Jumat (4/10).
Menurut Basuki, pada pekan ini, pemerintah bakal menggelar peresmian beberapa prasarana IKN yang telah rampung. Pemerintah juga tengah mempersiapkan peletakan batu pertama (groundbreaking) proyek baru di IKN.
Strategi pemerataan
Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mencatat nilai investasi hingga groundbreaking ke-8 IKN mencapai Rp 57,47 triliun dari 60 groundbreaking. Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita IKN Agung Wicaksono mengatakan, investasi di IKN benar-benar berjalan dan terwujud.
Ini terlihat dari delapan groundbreaking selama setahun, sejak groundbreaking pertama di September 2023 hingga groundbreaking 8 di September 2024. Bahkan, sudah ada yang beroperasi dan diresmikan.
Pembangunan IKN ini bagian dari strategi pemerataan pembangunan yang selama ini sangat terkonsentrasi di Pulau Jawa. Kota ini dibangun sebagai smart forest city di atas lahan seluas 256.142 hektare (ha). IKN diarahkan dapat mengakomodasi dua juta penduduk.
Pemindahan ibukota ini diyakini bisa mendorong pembangunan di wilayah Timur Indonesia. "Pembangunan infrastruktur yang masif di Kalimantan akan meningkatkan akses dan kesempatan ekonomi bagi penduduk lokal, serta membuka lapangan pekerjaan baru," papar Josua Pardede, Ekonom Bank Permata, Minggu (6/10).
Josua juga menilai, pembangunan IKN dengan konsep smart city akan menguntungkan. Ini berpotensi meningkatkan efisiensi ekonomi dalam jangka panjang.
IKN akan menjadi pionir kota cerdas (smart city) yang berkelanjutan. "Kominfo akan berupaya agar pembangunan IKN tidak hanya menciptakan pusat pemerintahan baru yang efisien, tetapi juga menjadi model kota masa depan yang cerdas, terhubung, dan berkelanjutan," kata Budi Arie Setiadi, Menteri Komunikasi dan Informatika, dalam siaran pers, beberapa waktu lalu.
Implementasi smart city di IKN mencakup adaptasi teknologi digital, mulai layanan publik hingga pengelolaan lingkungan. IKN akan memiliki infrastruktur telekomunikasi kuat, termasuk jaringan internet berkecepatan tinggi dan teknologi canggih seperti internet of things (IoT). Teknologi 5G akan menjadi tulang punggung sistem smart city di IKN, jelas Budi Arie.
Pemindahan ibukota ini masih menunggu Keputusan Presiden (Keppres). Jokowi menyampaikan, Keppres terkait pemindahan ibukota ke IKN akan diteken presiden berikutnya. "Ya mestinya gitu, presiden yang baru, Pak Prabowo," kata dia, Minggu (6/10).
Jokowi juga meminta, ketika ibukota pindah, fasilitas penting bagi kehidupan sehari-hari sudah siap, seperti rumahsakit, sekolah dan sebagainya. "Kalau sekarang apartemen siap, tapi kantor belum, terus mau apa?" ucap dia.
