Menemui PM Jepang, Gubernur BOJ Akan Koordinasi untuk Merespon Pelemahan Yen

Senin, 20 Juni 2022 | 15:11 WIB
Menemui PM Jepang, Gubernur BOJ Akan Koordinasi untuk Merespon Pelemahan Yen
[ILUSTRASI. FILE PHOTO: Gubernur Bank of Japan (BOJ) Haruhiko Kuroda di Tokyo, Jepang, 21 September 2017. REUTERS/Toru Hanai/File Photo]
Reporter: Sumber: Reuters | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID - TOKYO. Gubernur Bank of Japan (BOJ) Haruhiko Kuroda pada Senin mengatakan bahwa bank sentral berharap untuk merespon pasar mata uang secara tepat, dan melakukaan koordinasi erat dengan pemerintah. Pernyataan Kuroda dinilai pasar sebagai peringatan baru Tokyo terhadap penurunan tajam yen baru-baru ini.

"Saya mengatakan kepada perdana menteri bahwa pergerakan yen yang cepat baru-baru ini tidak diinginkan," kata Kuroda kepada wartawan setelah pertemuan dengan Perdana Menteri Fumio Kishida di kediaman resmi perdana menteri.

"(Kishida) tidak mengatakan sesuatu yang istimewa tetapi saya mengatakan kepadanya bahwa penting bagi mata uang untuk bergerak secara stabil yang mencerminkan fundamental ekonomi," tambah Kuroda.

Baca Juga: Jika Masalah Para Pemain Besar Tak Terkendali, Pasar Kripto Akan Kembali Guncang

Pelemahan yen yang cepat seperti yang terlihat baru-baru ini akan membawa ketidakpastian pada perencanaan bisnis perusahaan, katanya.

"Saya akan sepenuhnya mengawasi pergerakan mata uang dengan hati-hati mulai sekarang dan akan menanggapinya dengan tepat sambil berhubungan dengan pemerintah."

Kuroda mengatakan dia bertukar pandangan dengan perdana menteri tentang ekonomi global dan pasar keuangan pada pertemuan itu, yang merupakan bagian dari pertemuan rutin kedua belah pihak.

BOJ mempertahankan suku bunga sangat rendah pada Jumat dan berjanji untuk mempertahankan batasnya pada imbal hasil obligasi dengan pembelian tak terbatas, melawan gelombang pengetatan moneter global dalam menunjukkan tekad untuk fokus mendukung pemulihan ekonomi yang hangat.

Bagikan

Berita Terbaru

Fiskal Ngegas, Menkeu Minta Moneter Longgar
| Sabtu, 29 November 2025 | 09:02 WIB

Fiskal Ngegas, Menkeu Minta Moneter Longgar

Menteri Keuangan menilai fiskal masih menjadi pendorong utama ekonomi dan meminta bank sentral melonggarkan moneternya

Reformasi Bea Cukai demi Menutup Kebocoran Ratusan Triliun Rupiah
| Sabtu, 29 November 2025 | 08:51 WIB

Reformasi Bea Cukai demi Menutup Kebocoran Ratusan Triliun Rupiah

Maraknya praktik underinvoicing dalam ekspor-impor mengindikasikan bahwa ukuran shadow economy di Indonesia masih besar

Menyemai Inovasi di Setiap Kebijakan
| Sabtu, 29 November 2025 | 07:05 WIB

Menyemai Inovasi di Setiap Kebijakan

Indonesia ternyata kekurangan terkait strategi pengembangan kebijakan yang berbasis pada dampak yang dihasilkan.​

Aroma Neo Orde Baru
| Sabtu, 29 November 2025 | 07:05 WIB

Aroma Neo Orde Baru

Menyerahkan kembali fungsi pemeriksaan kepada entitas asing merupakan bentuk pertaruhan kedaulatan yang nekat.

IHSG Sepekan Menguat 1,12% di Akhir November, Saham-Saham Ini Naik Paling Tinggi
| Sabtu, 29 November 2025 | 06:10 WIB

IHSG Sepekan Menguat 1,12% di Akhir November, Saham-Saham Ini Naik Paling Tinggi

Pada periode 24-28 November 2025, IHSG mengakumulasi kenaikan 1,12%. IHSG ditutup pada 8.508,71 pada perdagangan terakhir, Jumat (28/11). 

Target Kontrak Baru Wijaya Karya Gedung (WEGE) Rp 3 Triliun di Tahun 2026
| Sabtu, 29 November 2025 | 05:25 WIB

Target Kontrak Baru Wijaya Karya Gedung (WEGE) Rp 3 Triliun di Tahun 2026

WEGE mulai menerapkan pendekatan bisnis dengan menggandeng mitra strategis untuk menggarap sebuah proyek baru.

Target Kontrak Baru Wijaya Karya Gedung (WEGE) Rp 3 Triliun di Tahun 2026
| Sabtu, 29 November 2025 | 05:25 WIB

Target Kontrak Baru Wijaya Karya Gedung (WEGE) Rp 3 Triliun di Tahun 2026

WEGE mulai menerapkan pendekatan bisnis dengan menggandeng mitra strategis untuk menggarap sebuah proyek baru.

Wajib Setor Laporan Keuangan ke Pemerintah, Beban Bank Akan Bertambah
| Sabtu, 29 November 2025 | 04:50 WIB

Wajib Setor Laporan Keuangan ke Pemerintah, Beban Bank Akan Bertambah

PP Nomor 43 Tahun 2025 tentang Pelaporan Keuangan ini bertujuan untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas pelaporan keuangan nasional

Wajib Setor Laporan Keuangan ke Pemerintah, Beban Bank Akan Bertambah
| Sabtu, 29 November 2025 | 04:50 WIB

Wajib Setor Laporan Keuangan ke Pemerintah, Beban Bank Akan Bertambah

PP Nomor 43 Tahun 2025 tentang Pelaporan Keuangan ini bertujuan untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas pelaporan keuangan nasional

LPS Siapkan Skema Penjaminan Polis Asuransi, Ini Detailnya
| Sabtu, 29 November 2025 | 04:20 WIB

LPS Siapkan Skema Penjaminan Polis Asuransi, Ini Detailnya

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) kaji penjaminan polis asuransi hingga Rp 700 juta. Adatiga jenis jaminan untuk klaim dan pengalihan portofolio 

INDEKS BERITA

Terpopuler