Menghindari Risiko China Membalas, Bos JPMorgan Minta Maaf atas Pernyataannya

Kamis, 25 November 2021 | 13:39 WIB
Menghindari Risiko China Membalas, Bos JPMorgan Minta Maaf atas Pernyataannya
[ILUSTRASI. FILE PHOTO: Suasana di dalam kantor pusat JPMorgan di New York, 25 Oktober 2013. REUTERS/Eduardo Munoz/File Photo GLOBAL BUSINESS WEEK AHEAD]
Reporter: Sumber: Reuters | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID - HONG KONG/NEW YORK. Chief Executive JPMorgan Chase Jamie Dimon, Rabu (24/11), menyatakan bahwa dia menyesali pernyataannya bahwa raksasa keuangan Wall Street itu akan bertahan lebih lama daripada Partai Komunis China (PKC). Permohonan maaf itu diajukan Dimon untuk menghindari dampak jangka panjang dari leluconnya.

Komentar Dimon berisiko membahayakan ambisi JPMorgan untuk tumbuh di China. JPMorgan pada Agustus lalu mengantongi persetujuan otoritas untuk menjadi perusahaan asing pertama yang memiliki sepenuhnya perusahaan pialang. 

Pakar China di Amerika Serikat mengatakan permohonan maaf Dimon yang segera muncul, seharusnya mencegah kemungkinan terjadinya kerusakan yang serius. 

"Saya menyesal dan seharusnya tidak membuat komentar itu. Saya hanya mencoba untuk menekankan kekuatan dan umur panjang perusahaan kami," tutur Dimon, seperti dikutip dalam pernyataan tertulis yang dikeluarkan raksasa keuangan global itu.

Baca Juga: Wall Street naik didorong penguatan Nvidia yang imbangi koreksi Nordstrom dan Gap

Menurut sumber yang dekat dengan Dimon, orang nomor satu di JPMorgan itu segera menyadari kekeliruannya setelah berkomentar. Setelah melihat reaksi atas pernyataannya, Dimon memutuskan untuk mengungkapkan penyesalannya, kata sumber tersebut.

"Tidak pernah benar untuk bercanda atau merendahkan sekelompok orang. Apakah itu sebuah negara, kepemimpinannya, atau bagian dari masyarakat dan budaya. Berbicara dengan cara itu dapat menghilangkan kesan konstruktif dan bijaksana. dialog dalam masyarakat, yang dibutuhkan sekarang lebih dari sebelumnya," demikian lanjutan pernyataan Dimon.

Hu Xijin, editor tabloid Global Times, yang dekat dengan Beijing, menanggapi pernyataan maaf Dimon melalui cuitan di Twitter. "Anda sebenarnya tidak perlu menyesal," ujar dia.

"PKC telah mencapai keberhasilan di berbagai bidang, jauh lebih banyak daripada JP Morgan. Sebagai anggota PKC, saya tidak keberatan perusahaan Anda menunggangi popularitas PKC."

Baca Juga: JPMorgan: Harga Bitcoin bisa capai US$ 146.000 jangka panjang dan US$ 73.000 di 2022

Sebelum JPMorgan merilis pernyataan maaf Dimon, Hu sempat berkomentar: "Pikirkan jangka panjang! Dan saya yakin PKC akan bertahan lebih lama daripada AS."

Pernyataan Dimon yang kontroversial itu muncul dalam event CEO Boston College, pada Selasa (23/11). "Saya membuat lelucon beberapa hari yang lalu bahwa PKC merayakan ulang tahun ke-100, begitu juga JPMorgan. Saya berani bertaruh bahwa kita bertahan lebih lama," demikian pernyataan Dimon.

"Saya tidak bisa mengatakan itu di China. Mereka mungkin tetap mendengarkan," tambahnya.

Persetujuan Beijing atas kepemilikan penuh JPMorgan di perusahaan pialang merupakan tonggak sejarah dalam pasar modal China. Lisensi itu diberikan setelah Washington melakukan pendekatan, juga tekanan secara bertahun-tahun ke China.

Beijing menilai keterlibatan bank asing di negerinya penting bagi perkembangan industri keuangan domestik, kata para akademisi. Namun, tambah mereka, perusahaan-perusahaan Barat yang berbisnis di China masih perlu melangkah dengan hati-hati.

"Permintaan maaf Dimon menunjukkan tingkat penghormatan yang harus ditunjukkan oleh bisnis asing kepada pemerintah China agar tetap berada di jalur yang baik dan mempertahankan akses ke pasar negara," kata Eswar Prasad, seorang profesor di Universitas Cornell.

"Saya tidak berpikir ini akan memiliki konsekuensi jangka panjang," kata Leland Miller, kepala eksekutif di perusahaan data China Beige Book dan pakar sistem keuangan China.

Ditanya oleh Bloomberg tentang komentar Dimon pada konferensi pers pada Rabu, juru bicara kementerian luar negeri China Zhao Lijian memberi jawaban singkat. "Mengapa melakukan aksi publisitas dengan membuat komentar yang berlebihan?," demikian terjemahan dari komentar Zhao yang dibuat dalam bahasa Mandarin.

Baca Juga: Langgar kontrak waran, JPMorgan gugat Tesla

Para eksekutif global biasanya memilih kata-kata mereka dengan hati-hati ketika membahas China. Di negara itu, perusahaan asing kadang-kadang menjadi sasaran serangan balasan jika dianggap melakukan pelanggaran.

Bank Swiss UBS mengalami masalah pada tahun 2019, setelah seorang ekonom seniornya membuat komentar tentang inflasi makanan dan demam babi, yang ditafsirkan sebagai pernyataan berbau rasis. UBS menjatuhkan skorsing ke sang ekonom selama tiga bulan. Toh, UBS sudah telanjur kena getahnya dengan kehilangan kesempatan untuk ikut dalam kesepakatan obligasi bagi sebuah perusahaan yang didukung negara.

Awal tahun ini, raksasa mode Swedia H&M dan Nike Inc yang berbasis di AS menghadapi reaksi keras dari media pemerintah China dan platform e-niaga setelah menyatakan keprihatinan tentang tuduhan kerja paksa telah digunakan untuk memproduksi kapas di Xinjiang.

"Pemerintah China telah menunjukkan kesediaannya untuk mengekang atau dalam beberapa kasus menutup operasi bisnis asing di negara itu jika mereka menantang pemerintah secara terbuka. Atau bahkan terlibat dalam penghinaan yang dirasakan atau tidak langsung," kata Prasad dari Cornell.

Baca Juga: BI lakukan stress test tapering off The Fed ke Indonesia, begini hasilnya

Seminggu yang lalu Dimon mendapat pengecualian oleh pemerintah Hong Kong untuk mengunjungi pusat keuangan yang dikendalikan China tanpa harus melalui masa karantina.

Pengunjung pulau itu dari berbagai negara, seharusnya menjalani masa karantina di hotel selama dua hingga tiga minggu dengan biaya sendiri. Dimon berada di Hong Kong selama 32 jam setelah tiba dengan jet pribadi.

"Sifat terbaik dan terburuk Jamie Dimon adalah dia mengungkapkan apa yang ada di benaknya," kata analis Wells Fargo, Mike Mayo.

"Sifat ini biasanya akan membawa dampak positif, karena membuatnya tampil lebih otentik, hingga menuai respek dari investor. Tapi, sikap itu terkadang membuatnya mendapat masalah."

Bagikan

Berita Terbaru

Credit Rating, Defisit Fiskal dan Prospek Saham-Saham Indonesia
| Rabu, 25 Maret 2026 | 15:00 WIB

Credit Rating, Defisit Fiskal dan Prospek Saham-Saham Indonesia

Rasio pajak Indonesia sekitar 11% dari PDB. Jauh lebih rendah dibanding negara maju yang mencapai 20%–30% dan negara berkembang sekitar 15%–20%

Insentif Properti Dorong Asuransi, Namun Terbatas
| Rabu, 25 Maret 2026 | 08:24 WIB

Insentif Properti Dorong Asuransi, Namun Terbatas

Insentif PPN DTP 100% diperpanjang hingga 2026. Benarkah ini angin segar bagi industri asuransi properti? 

Pelepasan 20 Unit Asuransi Tersendat
| Rabu, 25 Maret 2026 | 08:22 WIB

Pelepasan 20 Unit Asuransi Tersendat

Upaya spin off terkendala modal dan infrastruktur.                                                   

Konsultan Pajak Wajib Setor Data ke Pemerintah
| Rabu, 25 Maret 2026 | 08:10 WIB

Konsultan Pajak Wajib Setor Data ke Pemerintah

Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 8 Tahun 2026 yang mempertegas UU tentang KUP

Strategi Pembangunan Jaya Ancol (PJAA) Bidik 580.000 Pengunjung
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:56 WIB

Strategi Pembangunan Jaya Ancol (PJAA) Bidik 580.000 Pengunjung

Estimasi 580.000 orang merupakan target menyeluruh periode libur Lebaran 2026 yang berlangsung pada 19 Maret - 5 April 2026.

Pasokan Gas Hambat Utilisasi Industri Keramik
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:45 WIB

Pasokan Gas Hambat Utilisasi Industri Keramik

Asaki menargetkan rata-rta utilitsi industri keramik pada tahun ini mencapai 80%, namun saat ini rat-rata utilisasi hanya 70%-72%.

Ada Efisiensi Anggaran, Setoran Pajak Bakal Ikut Tertekan
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:37 WIB

Ada Efisiensi Anggaran, Setoran Pajak Bakal Ikut Tertekan

Efisiensi hingga WFH diperkirakan akan menekan penerimaan pajak dari sektor administrasi pemerintahan dan jaminan sosial

Efek Mini, Anggaran MBG Juga Perlu Efisiensi
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:26 WIB

Efek Mini, Anggaran MBG Juga Perlu Efisiensi

Alokasi anggaran makan bergizi gratis (MBG) pada tahun ini mencapai Rp 335 triliun                  

Pemerintah Kebut Proyek Sekolah Rakyat Tahap Kedua
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:07 WIB

Pemerintah Kebut Proyek Sekolah Rakyat Tahap Kedua

Pembangunan Sekolah Rakyat ini adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangun sumber daya manusia yang unggul.

Sektor Informal Bisa Terdampak WFH
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:03 WIB

Sektor Informal Bisa Terdampak WFH

Presiden FSpeed Budiman Sudardi bilang, pengemudi ojol memahami wacana kebijakan ini memiliki tujuan  untuk efisiensi dan pengurangan kemacetan.

INDEKS BERITA

Terpopuler