Menyoal Usulan Moratorium Gugatan Kepailitan dan PKPU

Selasa, 14 September 2021 | 05:10 WIB
Menyoal Usulan Moratorium Gugatan Kepailitan dan PKPU
[]
Reporter: Harian Kontan | Editor: Syamsul Azhar

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) meminta pemerintah untuk melakukan penghentian sementara atau moratorium gugatan kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Gayung bersambut, Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, menyampaikan saat ini pemerintah tengah mempersiapkan aturan moratorium kepailitan dan PKPU tersebut.

Hal ini tentu saja membuat banyak pihak terkejut, mengingat sebelumnya tidak ada pembahasan dan diskusi, baik di kalangan praktisi maupun akademisi. Penerbitan aturan Moratorium, baik dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) maupun revisi Undang Undang (UU) tidak lazim dilakukan tanpa adanya penelitian dan pembahasan mendalam.

Ini Artikel Spesial

Agar bisa lanjut membaca sampai tuntas artikel ini, pastikan Anda sudah berlangganan.

Berlangganan dengan Google

Gratis uji coba 7 hari pertama. Anda dapat menggunakan akun Google sebagai metode pembayaran.

Kontan Digital Premium Access

Business Insight, Epaper Harian + Tabloid, Arsip Epaper 30 Hari

Rp 120.000
Business Insight

Hanya dengan 20rb/bulan Anda bisa mendapatkan berita serta analisis ekonomi bisnis dan investasi pilihan

-
Bagikan

Berita Terbaru

Menampung Jelantah, Alfamart Menyelam Sambil Investasi
| Minggu, 17 Agustus 2025 | 06:15 WIB

Menampung Jelantah, Alfamart Menyelam Sambil Investasi

Sembari menyelam minum air. Inilah strategi PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk (Alfamart) menjalankan praktik ESG sekaligus menjadi strategi investasi.

 
Banyak Peminat, Gurih Laba usaha Roti Rumahan Makin Nikmat
| Minggu, 17 Agustus 2025 | 06:10 WIB

Banyak Peminat, Gurih Laba usaha Roti Rumahan Makin Nikmat

Tren konsumsi roti makin gurih. Peluang usaha ini menjadi santapan legit bagi pelaku usaha roti rumahan. Seperti apa cara kerja bisnisnya?

 
Potensi Sangat Besar, Tren Green Jobs di Indonesia bakal Terus Meningkat
| Minggu, 17 Agustus 2025 | 06:00 WIB

Potensi Sangat Besar, Tren Green Jobs di Indonesia bakal Terus Meningkat

Potensi green jobs di Indonesia sangat besar. Pemerintah pun sudah menyiapkan peta jalan untuk pengembangan tenaga kerja hijau.

Sehari Bersama AI WNI
| Minggu, 17 Agustus 2025 | 05:15 WIB

Sehari Bersama AI WNI

AI seperti saya hanyalah produk impor. Data warga, transaksi, bahkan kebiasaan masyarakat jadi komoditas yang dimonetisasi pihak asing. 

Ada Kabar Axiata Mencari Investor Strategis, WIFI Negosiasi Beli LINK
| Minggu, 17 Agustus 2025 | 05:05 WIB

Ada Kabar Axiata Mencari Investor Strategis, WIFI Negosiasi Beli LINK

Pihaknya mengetahui ada pertimbangan dari pemegang saham pengendali LINK untuk mengakses calon investor strategis. 

Setelah Pidato Prabowo, IHSG Malah Ditutup Loyo, Masih Bisa Bangkit Lagi?
| Minggu, 17 Agustus 2025 | 04:10 WIB

Setelah Pidato Prabowo, IHSG Malah Ditutup Loyo, Masih Bisa Bangkit Lagi?

Pelaku pasar juga berekspektasi ada pemangkasan suku bunga dari Bank Indonesia, yang menjadi sentimen positif.

Utang Luar Negeri Tinggi, Modal Asing Serbu SBN
| Sabtu, 16 Agustus 2025 | 08:48 WIB

Utang Luar Negeri Tinggi, Modal Asing Serbu SBN

Posisi ULN pemerintah tercatat US$ 210,1 miliar, tumbuh 10% secara tahunan per akhir Juni 2025      

Sudah 81.000 Koperasi Merah Putih Terbentuk
| Sabtu, 16 Agustus 2025 | 08:38 WIB

Sudah 81.000 Koperasi Merah Putih Terbentuk

Kopdeskel Merah Putih itu juga sudah berbadan hukum dan tersebar di seluruh penjuru Tanah Air       

DPR dan Pemerintah Selesaikan 14 RUU
| Sabtu, 16 Agustus 2025 | 08:33 WIB

DPR dan Pemerintah Selesaikan 14 RUU

DPR bersama pemerintah telah menyelesaikan pembahasan 14 rancangan undang-undang pada tahun pertama keanggotaan DPR RI periode 2024-2029

Anggaran Rp 1.300 Triliun untuk Masyarakat Berpenghasilan Mini
| Sabtu, 16 Agustus 2025 | 08:15 WIB

Anggaran Rp 1.300 Triliun untuk Masyarakat Berpenghasilan Mini

Presiden Prabowo Subianto disebut ingin APBN dinikmati oleh lebih banyak masyarakat                .​

INDEKS BERITA