Merugikan India, Tarif Impor CPO Malaysia Terancam Naik

Senin, 19 Agustus 2019 | 09:02 WIB
Merugikan India, Tarif Impor CPO Malaysia Terancam Naik
[ILUSTRASI. Pabrik kelapa sawit]
Reporter: Tedy Gumilar | Editor: Tedy Gumilar

KONTAN.CO.ID - MUMBAI. Keputusan India memangkas tarif impor minyak sawit (crude palm oil/CPO) dan produk turunannya yang berasal dari Malaysia berbuah pahit.

Kini, Pemerintah India dihadapkan pada desakan industri dalam negerinya untuk menaikkan tarif impor CPO Malaysia.

Kenaikan tarif impor CPO dan produk turunan asal Malaysia dipandang perlu sebagai tindakan pengamanan (safeguard) demi melindungi kepentingan petani dan industri dalam negerinya.

Pemerintah India kini tengah menggelar investigasi untuk menyelidiki dampak lonjakan impor CPO Malaysia terhadap industri dalam negeri.

Baca Juga: Ekspor CPO Malaysia Melonjak, Pemerintah India Gelar Investigasi

The Solvent Extractors’ Association (SEA) of India menyebut, keistimewaan yang diberikan terhadap CPO Malaysia membuat industri dalam negeri mereka menderita kerugian.

"Keuntungan yang diberikan kepada Malaysia mempengaruhi kinerja penyulingan CPO domestik dan telah mengurangi utilisasi produksi," kata Dr. B.V. Mehta, Executive Director The Solvent Extractors’ Association of India dalam pernyataan resminya, (14/08).

The Solvent Extractors’ Association of India adalah pengusul pemberlakuan safeguard atas impor CPO Malaysia.

Pengajuan itu secara khusus juga didukung oleh sejumlah perusahaan besar di India seperti Adani Wilmar Ltd., dan Ruchi Soya Industries Ltd.

Di sisi lain, dikutip dari Reuters (17/08) Departemen Perdagangan India menyatakan telah menemukan bukti kerugian akibat pemangkasan tarif impor CPO Malaysia.
 
"Otoritas menemukan bahwa ada bukti yang cukup bahwa impor produk yang diselidiki telah meningkat secara signifikan yang menyebabkan masalah serius bagi produsen dalam negeri," kata Direktorat Jenderal Perdagangan Obat dalam pernyataannya. 

Produk Malaysia saat ini sudah kena safeguard

Malaysia dan India terikat dalam perjanjian kerjasama ekonomi (Malaysia-India Comprehensive Economic Cooperation Agreement/MICECA) yang ditandatangani kedua negara pada 2011 silam.

Kerjasama bilateral inilah yang melandasi pemangkasan tarif impor CPO yang berasal dari Malaysia dari 44% menjadi 40% sejak Januari 2019.

Sementara produk turunan seperti refined bleached deodorised (RBD) Palmolein tarif impornya diturunkan dari 54% menjadi 45%.

Baca Juga: Malaysia Tidak Akan Memperpanjang Insentif Sertifikasi CPO

Berkaca dari pengalaman yang sekarang sedang berjalan, kemungkinan penerapan tarif safeguard atas produk CPO Malaysia cukup terbuka.

Dikutip dari Indiatimes.com, sejak 30 Juli 2018 India telah memberlakukan bea masuk atas impor sel surya (solar cell) dari Malaysia dan China.

Safeguard tersebut berlaku selama dua tahun dan berakhir pada 29 Juli 2020.

Untuk periode 30 Juli 2018-29 Juli 2019 tarif safaguard solar cell Malaysia dan China sebesar 25%.

Saat ini, sejak 30 Juli 2019 hingga 29 Januari 2020 tarifnya turun menjadi 20%.

Lalu, pada 30 Januari 2020 hingga 29 Juli 2020 kembali diturunkan menjadi 15%.

Bagikan

Berita Terbaru

Strategi Investasi David Sutyanto : Pilih Saham yang Rajin Membagi Dividen
| Sabtu, 08 November 2025 | 11:08 WIB

Strategi Investasi David Sutyanto : Pilih Saham yang Rajin Membagi Dividen

Ia melakukan averaging down ketika dirasa saham tersebut masih punya peluang untuk membagikan dividen yang besar.

Rupiah Sepekan Terakhir Tertekan Risk Off dan Penguatan USD
| Sabtu, 08 November 2025 | 07:15 WIB

Rupiah Sepekan Terakhir Tertekan Risk Off dan Penguatan USD

Nilai tukar rupiah cenderung tertekan terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada pekan ini, meski menguat tipis di akhir minggu.

Bidik Popok hingga Tisu Sebagai Barang Kena Cukai
| Sabtu, 08 November 2025 | 07:07 WIB

Bidik Popok hingga Tisu Sebagai Barang Kena Cukai

Ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70 Tahun 2025 yang baru diterbitkan Kementerian Keuangan

Mengingat Iklim
| Sabtu, 08 November 2025 | 07:05 WIB

Mengingat Iklim

Pemerintah harusmulai ambil ancang-ancang meneruskan upaya mengejar target emisi nol bersih dan memitigasi perubahan iklim.

Phising, Ancaman Transaksi Digital
| Sabtu, 08 November 2025 | 07:05 WIB

Phising, Ancaman Transaksi Digital

Teknologi yang canggih sekalipun tidak bisa melindungi masyarakat banyak jika kewaspadaan masih lemah.​

BI Rilis Instrumen Pasar Uang Anyar
| Sabtu, 08 November 2025 | 07:01 WIB

BI Rilis Instrumen Pasar Uang Anyar

Jika tak ada aral melintang, instrumen baru BI bernama BI floating rate note (BI-FRN).bakal terbit pada 17 November 2025 mendatang.

Pertamina Geothermal Tbk (PGEO) Gali Potensi Panas Bumi Industri
| Sabtu, 08 November 2025 | 07:00 WIB

Pertamina Geothermal Tbk (PGEO) Gali Potensi Panas Bumi Industri

Kupas strategi dan upaya bisnis PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGEO) menjadi perusahaan energi bersih 

Kelas Menengah Juga Butuh Stimulus
| Sabtu, 08 November 2025 | 06:52 WIB

Kelas Menengah Juga Butuh Stimulus

Stimulus ekonomi yang telah digelontorkan pemerintah, dinilai belum cukup mendongrak perekonomian dalam negeri

Superbank Dikabarkan Bidik Dana IPO Rp 5,3 Triliun
| Sabtu, 08 November 2025 | 06:50 WIB

Superbank Dikabarkan Bidik Dana IPO Rp 5,3 Triliun

Rumor terkait rencana penawaran umum perdana alias initial public offering (IPO) Super Bank Indonesia (Superbank) semakin menguat. ​

Masih Bisa Tekor Setelah Melesat di Oktober
| Sabtu, 08 November 2025 | 06:39 WIB

Masih Bisa Tekor Setelah Melesat di Oktober

Bank Indonesia mencatat posisi cadangan devisa akhir Oktober sebesar US$ 149,9 miliar               

INDEKS BERITA