Malaysia Tidak Akan Memperpanjang Insentif Sertifikasi CPO

Sabtu, 17 Agustus 2019 | 09:10 WIB
Malaysia Tidak Akan Memperpanjang Insentif Sertifikasi CPO
[ILUSTRASI. Kelapa Sawit]
Reporter: Tedy Gumilar | Editor: Tedy Gumilar

KONTAN.CO.ID - TAIPING. Pemerintah Malaysia menyatakan tidak akan kembali memperpanjang insentif Malaysian Sustainable Palm Oil Certification (MSPO) yang bakal berakhir pada 31 Desember 2019.

Sebelumnya, pemberian insentif sertifikasi CPO (minyak sawit) berkelanjutan dijadwalkan berakhir pada 30 Juni 2019. 

Namun Teresa Kok, Menteri Industri Primer Malaysia memperpanjang pemberian insentif MSPO hingga akhir 2019.

"Pemerintah sudah mencairkan lebih dari RM10 juta untuk membayar biaya sertifikasi," kata Teresa, seperti dikutip dari kantor berita milik pemerintah Malaysia, Bernama, (15/08).

Baca Juga: Kabar Baik, China Akan Hapus Tarif Kuota Impor CPO

Malaysia mengalokasikan  RM 135 per hektare (ha) bagi petani swadaya unttuk meningkatkan profil tanaman.

Kebijakan itu ditempuh agar CPO yang dihasilkan dari kebun sawit petani kecil bisa melewati tantangan menembus pasar ekspor.

Malaysia gelontorkan banyak insentif

Pada masa perpanjangan pemberian insentif MSPO 1 Juli 2019 hingga 31 Desember 2019, pemerintah Malaysia memberikan lebih banyak bantuan bagi petani sawitnya.

Malaysia menanggung 100% biaya audit MSPO. Sebelumnya, insentif yang diberikan sebesar 70% dari biaya audit.

Pemilik perkebunan dengan lahan seluas 40,46 ha hingga 1.000 ha juga akan mendapat bantuan biaya persiapan MSPO sebesar 50%.

Penelusuran KONTAN, sebelumnya insentif persiapan MSPO yang diberikan sebesar 30%.

Kebijakan sertifikasi MSPO diberlakukan di Malaysia sejak 2015 silam.

Baca Juga: Ekspor CPO Malaysia Naik 15,18%, Ekspor ke India Naik Dua Kali Lipat

Hingga 30 Juni 2019, 5,84 juta ha perkebunan sawit di Malaysia telah mengantongi sertifikat MSPO.

Jumlah itu hanya sekitar 42% dari total luas lahan perkebunan sawit di negeri jiran tersebut.

Namun, hanya sebagian kecil lahan milik petani swadaya yang sudah memiliki sertifikasi MSPO.

Bagikan

Berita Terbaru

Pergadaian Mengincar Berkah dari Emas
| Sabtu, 28 Februari 2026 | 05:54 WIB

Pergadaian Mengincar Berkah dari Emas

Prediksi kenaikan harga emas 2026 melambat, tapi Pegadaian tetap targetkan laba Rp 9 triliun.                  

Pembiayaan Bank Syariah Kian Merekah
| Sabtu, 28 Februari 2026 | 05:51 WIB

Pembiayaan Bank Syariah Kian Merekah

Industri perbankan syariah cetak pertumbuhan double digit akhir 2025. BSI memimpin dengan kenaikan pembiayaan 14,49%. 

Perkembangan Merger Pelni dan Dinamika Penanganan Penumpang Indonesia Timur
| Sabtu, 28 Februari 2026 | 05:35 WIB

Perkembangan Merger Pelni dan Dinamika Penanganan Penumpang Indonesia Timur

Aksi merger Pelni, Pelindo dan ASDP Indonesia Ferry  masih dalam tahap kajian dan menunggu arahan lebih lanjut.

Mewaspadai Dana Asing Hengkang Setelah Lembaga Pemeringkat Beri Peringatan
| Sabtu, 28 Februari 2026 | 04:16 WIB

Mewaspadai Dana Asing Hengkang Setelah Lembaga Pemeringkat Beri Peringatan

S&P memberikan peringatan terkait peningkatan tekanan fiskal di Indonesia. Pasar mencemaskan defisit anggaran dan kebijakan pendanaan pemerintah. 

Menjaga Amanah LPDP
| Sabtu, 28 Februari 2026 | 04:15 WIB

Menjaga Amanah LPDP

Memperkuat ekosistem menjadi pekerjaan rumah pemerintah untuk bisa membuat investasi pendidikan LPDP berbuah.

Ekstasi Pemberantasan Korupsi
| Sabtu, 28 Februari 2026 | 04:00 WIB

Ekstasi Pemberantasan Korupsi

Mekanisme perampasan aset yang masih berbentuk rancangan beleid harus menjadi agenda utama pemberantasan korupsi.​

Peringatan Dini Agar Pemerintah Berbenah
| Sabtu, 28 Februari 2026 | 04:00 WIB

Peringatan Dini Agar Pemerintah Berbenah

Giliran S&P mewanti-wanti Indonesia terkait bengkaknya bunga utang yangb memperngaruhi profil utang RI

Perintis Triniti (TRIN) Incar Pendapatan dari Hospitality
| Sabtu, 28 Februari 2026 | 03:05 WIB

Perintis Triniti (TRIN) Incar Pendapatan dari Hospitality

Potensi pendapatan berulang (recurring income) dari kerjasama dengan Artotel Group tersebut mencapai Rp 1,5 triliun dalam beberapa tahun ke depan.

Lini Asuransi Kesehatan Semakin Tertekan
| Sabtu, 28 Februari 2026 | 03:05 WIB

Lini Asuransi Kesehatan Semakin Tertekan

Masih tingginya rasio klaim, membuat sejumlah perusahaan memutuskan mundur dari bisnis asuransi kesehatan.

Pemerintah Janji Menjaga Defisit Anggaran
| Sabtu, 28 Februari 2026 | 02:30 WIB

Pemerintah Janji Menjaga Defisit Anggaran

Wakil Menteri Keuangan Juda Agung mengatakan, pemerintah akan mengelola APBN secara hati-hati       

INDEKS BERITA

Terpopuler