Malaysia Tidak Akan Memperpanjang Insentif Sertifikasi CPO

Sabtu, 17 Agustus 2019 | 09:10 WIB
Malaysia Tidak Akan Memperpanjang Insentif Sertifikasi CPO
[ILUSTRASI. Kelapa Sawit]
Reporter: Tedy Gumilar | Editor: Tedy Gumilar

KONTAN.CO.ID - TAIPING. Pemerintah Malaysia menyatakan tidak akan kembali memperpanjang insentif Malaysian Sustainable Palm Oil Certification (MSPO) yang bakal berakhir pada 31 Desember 2019.

Sebelumnya, pemberian insentif sertifikasi CPO (minyak sawit) berkelanjutan dijadwalkan berakhir pada 30 Juni 2019. 

Namun Teresa Kok, Menteri Industri Primer Malaysia memperpanjang pemberian insentif MSPO hingga akhir 2019.

"Pemerintah sudah mencairkan lebih dari RM10 juta untuk membayar biaya sertifikasi," kata Teresa, seperti dikutip dari kantor berita milik pemerintah Malaysia, Bernama, (15/08).

Baca Juga: Kabar Baik, China Akan Hapus Tarif Kuota Impor CPO

Malaysia mengalokasikan  RM 135 per hektare (ha) bagi petani swadaya unttuk meningkatkan profil tanaman.

Kebijakan itu ditempuh agar CPO yang dihasilkan dari kebun sawit petani kecil bisa melewati tantangan menembus pasar ekspor.

Malaysia gelontorkan banyak insentif

Pada masa perpanjangan pemberian insentif MSPO 1 Juli 2019 hingga 31 Desember 2019, pemerintah Malaysia memberikan lebih banyak bantuan bagi petani sawitnya.

Malaysia menanggung 100% biaya audit MSPO. Sebelumnya, insentif yang diberikan sebesar 70% dari biaya audit.

Pemilik perkebunan dengan lahan seluas 40,46 ha hingga 1.000 ha juga akan mendapat bantuan biaya persiapan MSPO sebesar 50%.

Penelusuran KONTAN, sebelumnya insentif persiapan MSPO yang diberikan sebesar 30%.

Kebijakan sertifikasi MSPO diberlakukan di Malaysia sejak 2015 silam.

Baca Juga: Ekspor CPO Malaysia Naik 15,18%, Ekspor ke India Naik Dua Kali Lipat

Hingga 30 Juni 2019, 5,84 juta ha perkebunan sawit di Malaysia telah mengantongi sertifikat MSPO.

Jumlah itu hanya sekitar 42% dari total luas lahan perkebunan sawit di negeri jiran tersebut.

Namun, hanya sebagian kecil lahan milik petani swadaya yang sudah memiliki sertifikasi MSPO.

Bagikan

Berita Terbaru

Perang Berkecamuk, Cadangan Devisa Terendah Dalam 20 Bulan Terakhir
| Rabu, 08 April 2026 | 16:29 WIB

Perang Berkecamuk, Cadangan Devisa Terendah Dalam 20 Bulan Terakhir

Berdasarkan data terbaru BI, cadangan devisa berada di level US$ 148,15 miliar, turun dibandingkan posisi Februari 2026 sebesar US$ 151,90 miliar.

Waspada! Return Obligasi Rawan Terjegal Evaluasi Rating S&P dan Perang
| Rabu, 08 April 2026 | 13:17 WIB

Waspada! Return Obligasi Rawan Terjegal Evaluasi Rating S&P dan Perang

Harga obligasi pemerintah loyo pada kuartal pertama, dengan yield mendekati 7%. Masih ada peluang cuan pada 2026?

Timbang-Timbang Untung Rugi Kendaraan Listrik
| Rabu, 08 April 2026 | 12:51 WIB

Timbang-Timbang Untung Rugi Kendaraan Listrik

Kendaraan listrik sudah jadi pilihan yang serius belakangan ini. Simak, apa saja yang harus dipertimbangkan, sebelum And

Membedah Upaya MKNT Lepas dari Suspensi dan Menghidupkan Usaha Lewat Backdoor Listing
| Rabu, 08 April 2026 | 11:19 WIB

Membedah Upaya MKNT Lepas dari Suspensi dan Menghidupkan Usaha Lewat Backdoor Listing

Untuk memuluskan agenda private placement, PT Mitra Komunikasi Nusantara Tbk (MKNT) akan menggelar RUPSLB pada 16 April 2026.

Stock Split Saham DSSA, Upaya Keluar dari HSC Meski tak Menarik Buat Semua Investor
| Rabu, 08 April 2026 | 09:00 WIB

Stock Split Saham DSSA, Upaya Keluar dari HSC Meski tak Menarik Buat Semua Investor

Secara bisnis, DSSA sedang dalam mode ekspansif demi mempertebal portofolio EBT sekaligus melebarkan sayap di infrastruktur digital. 

Yield Obligasi Korporasi Melonjak: Apa Artinya Bagi Portofolio Anda?
| Rabu, 08 April 2026 | 08:52 WIB

Yield Obligasi Korporasi Melonjak: Apa Artinya Bagi Portofolio Anda?

Penerbitan obligasi korporasi justru naik saat ekonomi melambat. Pefindo ungkap alasan di balik strategi refinancing emiten.

Beleid Pajak UMKM Terbit Semester I-2026
| Rabu, 08 April 2026 | 08:49 WIB

Beleid Pajak UMKM Terbit Semester I-2026

Ia memastikan, aturan revisi pajak penghasilan (PPh) final untuk pelaku UMKM akan segera diterbitkan dalam waktu dekat

BI Setor Surplus Rp 78 Triliun ke Pemerintah
| Rabu, 08 April 2026 | 08:43 WIB

BI Setor Surplus Rp 78 Triliun ke Pemerintah

Surplus tersebut akan disetorkan BI kepada pemerintah setelah proses audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selesai

Pelemahan Rupiah Masih Jadi Pemberat IHSG
| Rabu, 08 April 2026 | 07:45 WIB

Pelemahan Rupiah Masih Jadi Pemberat IHSG

 Sentimen global dan pelemahan nilai tukar rupiah diprediksi masih akan menekan pergerakan IHSG hari ini.

Kinerja DEWA Ditopang Kenaikan Harga Batubara dan Diversifikasi Bisnis
| Rabu, 08 April 2026 | 07:43 WIB

Kinerja DEWA Ditopang Kenaikan Harga Batubara dan Diversifikasi Bisnis

DEWA raup laba bersih Rp 4,31 triliun di 2025. Namun, laba 2026 diprediksi normalisasi. Cek strategi baru DEWA untuk tetap untung.

INDEKS BERITA

Terpopuler