Meski Diblokir Negara Maju, Huawei Melenggang Masuk Pasar Asia Tenggara

Jumat, 08 Februari 2019 | 13:58 WIB
Meski Diblokir Negara Maju, Huawei Melenggang Masuk Pasar Asia Tenggara
[]
Reporter: Sumber: Reuters | Editor: Dian Pertiwi

KONTAN.CO.ID - BANGKOK. Meski diblokir di sejumlah negara maju, bisnis Huawei berjalan lancar di kawasan Asia. Hari ini (8/2), Thailand meluncurkan uji coba jaringan 5G menggunakan produk Huawei Technologies.

Sejatinya Thailand merupakan sekutu teruta Amerika Serikat (AS) di Asia, namun hal itu tak menghalangi langkah Huawei masuk ke negara ini. Uji coba jaringan 5G ini merupakan yang pertama bagi Huawei di Asia Tenggara.

Pichet Durongkaveroj, Menteri Ekonomi Digital Thailand menyebut kerjasama dalam uji coba ini bukan berarti Thailand tak peduli dengan masalah keamanan.

“Kami terus mencermati semua tuduhan di seluruh dunia. Namun proyek uji coba 5G ini adalah periode pengujian bagi negara ini. Kami dapat melakukan pengamatan yang akan berguna untuk mengkonfirmasi atau menghapuskan tuduhan tersebut,” kata Pichet, seperti dikutip Reuters, Jumat (8/2).

Lokasi uji coba bernilai US$ 45 miliar itu berlokasi di kawasan Chonburi, sekitar 90 kilometer (km) dari Bangkok Tenggara. Vendor lain seperti Nokia, Ericsson dan operator telekomunikasi Thailand juga telah menyiapkan laboratorium 5G di lokasi tersebut.

Huawei mengaku telah mendapatkan lebih dari 30 kontrak 5G komersial secara global. Hampir setengah dari pendapatannya berasal dari luar China.

Walaupun sudah menjalani proses uji coba, Huawei belum menandatangani kontrak 5G di Thailand. Saat ini, Huawei sedang dalam pembicaraan dengan operator telekomunikasi seperti Advanced Info Service Pcl dan TRUE untuk mengamankan kemitraan lokal. Rencananya, pemerintah Thailand bakal meluncurkan jaringan 5G secara resmi pada Desember 2020 mendatang.

Pichet mengaku tak tahu menahu terkait apakah AS telah mengatakan kepada pemerintah Thailand untuk melarang Huawei.

Yang terang, juru bicara kedubes AS di Bangkok mengatakan AS mengadvokasi jaringan telekomunikasi aman dan rantai pasokan yang bebas dari pemasok yang berada dalam kendali pemerintah asing atau pengaruh yang tidak semestinya dan dapat menimbulkan risiko akses yang tidak sah serta aktivitas siber berbahaya.

“Kami secara rutin mendesak sekutu dan mitra untuk mempertimbangkan risiko seperti itu dan melakukan kewaspadaan serupa dalam memastikan keamanan jaringan telekomunikasi dan rantai pasokan mereka sendiri, termasuk ketika memberikan kontrak,” kata juru bicara itu kepada Reuters.

Hubungan antara AS dan Thailand mendingin sejak militer Thailand mengambil alih kekuasaan dalam kudeta 2014. Di sisi lain, hubungan antara Bangkok dan Beijing justru menghangat dalam beberapa tahun terakhir sebagai bukti dari peningkatan dalam perdagangan pertahanan dan investasi China di kawasan Asia Tenggara.

 

Bisnis masih jalan

Sebelumnya, Huawei telah mendirikan pusat data berbasis komputasi awan (cloud) senilai US$ 22,5 juta di Eastern Economic Corridor (EEC) Thailand.

EEC merupakan komponen kunci dari kebijakan ekonomi Thaliand 4.0. pemerintah Thailand telah mengalokasikan sebesar US$ 43 miliar untuk mengembangkan kawasan EEC dalam lima tahun ke depan.

Alibaba, Tencent, Kingsoft dan JD.com juga telah berjanji untuk berinvestasi dalam kawasan tersebut. Tak seperti di negara lainnya yang mengawasi ketat investasi China di tengah perang dagangnya dengan AS, Thailand justru terbuka dan membentangkan karpet merah bagi negeri tirai bambu itu.

Bagi Thailand, kekhawatiran keamanan menjadi pertimbangan nomor dua setelah harga yang kompetitif. Memang, Huawei menawarkan harga lebih komeptitif disbanding perusahaan telekomunikasi AS.

“Kami tidak memikirkannya, karena produk mereka layak dan terjangkau,” kata Pranotha Titavunno, Ketua Asosiasi Industri Teknologi Informasi Federasi Industri Thailand, seperti dikutip Reuters, Jumat (8/2).

Dia menambahkan, kekhawatiran soal keamanan selalu ada, namun Thailand tak punya rahasia yang mungkin menarik bagi pemerintah China.

 

 

Bagikan

Berita Terbaru

Perlu Aturan Upah Yang Berkelanjutan
| Kamis, 11 Desember 2025 | 05:35 WIB

Perlu Aturan Upah Yang Berkelanjutan

Aturan penentuan upah  minimum provinsi (UMP) harus sudah mengikuti keputusan dari Mahkamah Konstitusi (MK).

Lahan Pertanian 40.000 Hektare Terdampak Bencana
| Kamis, 11 Desember 2025 | 05:35 WIB

Lahan Pertanian 40.000 Hektare Terdampak Bencana

Dari jumlah tersebut yang tidak bisa mengalami panen adalah seluas hingga 5.000 hektare di tiga provinsi terdampak.

Kuota Impor BBM SPBU Swasta Bisa Tetap
| Kamis, 11 Desember 2025 | 05:20 WIB

Kuota Impor BBM SPBU Swasta Bisa Tetap

Kementerian ESDM kini tengah membahas terkait beberapa opsi untuk pengadaan BBM tahun depan termasuk untuk SPBU swasta.

Dana Rehabilitasi Bencana Sumatra Bisa Lebih Besar
| Kamis, 11 Desember 2025 | 05:10 WIB

Dana Rehabilitasi Bencana Sumatra Bisa Lebih Besar

Hitungan awal untuk dana rehabilitasi bencana Sumatra yang terjadi di tiga provinsi adalah lebih dari Rp 50 triliun.

PTLU Ombilin Bisa Jadi Alternatif PLTU Cirebon
| Kamis, 11 Desember 2025 | 05:00 WIB

PTLU Ombilin Bisa Jadi Alternatif PLTU Cirebon

Pemerintah tengah mencari PLTU pengganti PTLU Cirebon-1 yang tidak jadi pensiun lantaran masih dianggap sumber energi krusial.

Mitos Kesetaraan dalam Alokasi IPO
| Kamis, 11 Desember 2025 | 04:59 WIB

Mitos Kesetaraan dalam Alokasi IPO

Keadilan di pasar tak lahir dari sekedar siapa mendapat berapa, melainkan dari bagaimana peran, beban dan daya tahan ditempatkan proporsional.

Bisnis Asuransi Kesehatan Terancam Sepi
| Kamis, 11 Desember 2025 | 04:50 WIB

Bisnis Asuransi Kesehatan Terancam Sepi

Dengan tingginya inflasi medis hingga ancaman fraud, sejumlah perusahaan memilih hengkang dari bisnis asuransi kesehatan.

IHSG Balik ke 8.700, Intip Prediksi Untuk Hari Ini (11/12)
| Kamis, 11 Desember 2025 | 04:45 WIB

IHSG Balik ke 8.700, Intip Prediksi Untuk Hari Ini (11/12)

IHSG mengakumulasi kenaikan 1,04% dalam sepekan terakhir. Sedangkan sejak awal tahun, IHSG menguat 22,90%.

Dapat Jatah PMN Rp 6,68 Triliun, SMF Siap Genjot Pembiayaan KPR FLPP
| Kamis, 11 Desember 2025 | 04:15 WIB

Dapat Jatah PMN Rp 6,68 Triliun, SMF Siap Genjot Pembiayaan KPR FLPP

PMN dapat meningkatkan kontribusi terhadap sektor perumahan dengan mengalirkan dana dari pasar modal. 

Tarif Tiket Pesawat di Wilayah Bencana Disorot
| Kamis, 11 Desember 2025 | 04:15 WIB

Tarif Tiket Pesawat di Wilayah Bencana Disorot

Kondisi darurat bencana di Provinsi Aceh mendorong meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan transportasi udara.

INDEKS BERITA

Terpopuler