Meski Diblokir Negara Maju, Huawei Melenggang Masuk Pasar Asia Tenggara

Jumat, 08 Februari 2019 | 13:58 WIB
Meski Diblokir Negara Maju, Huawei Melenggang Masuk Pasar Asia Tenggara
[]
Reporter: Sumber: Reuters | Editor: Dian Pertiwi

KONTAN.CO.ID - BANGKOK. Meski diblokir di sejumlah negara maju, bisnis Huawei berjalan lancar di kawasan Asia. Hari ini (8/2), Thailand meluncurkan uji coba jaringan 5G menggunakan produk Huawei Technologies.

Sejatinya Thailand merupakan sekutu teruta Amerika Serikat (AS) di Asia, namun hal itu tak menghalangi langkah Huawei masuk ke negara ini. Uji coba jaringan 5G ini merupakan yang pertama bagi Huawei di Asia Tenggara.

Pichet Durongkaveroj, Menteri Ekonomi Digital Thailand menyebut kerjasama dalam uji coba ini bukan berarti Thailand tak peduli dengan masalah keamanan.

“Kami terus mencermati semua tuduhan di seluruh dunia. Namun proyek uji coba 5G ini adalah periode pengujian bagi negara ini. Kami dapat melakukan pengamatan yang akan berguna untuk mengkonfirmasi atau menghapuskan tuduhan tersebut,” kata Pichet, seperti dikutip Reuters, Jumat (8/2).

Lokasi uji coba bernilai US$ 45 miliar itu berlokasi di kawasan Chonburi, sekitar 90 kilometer (km) dari Bangkok Tenggara. Vendor lain seperti Nokia, Ericsson dan operator telekomunikasi Thailand juga telah menyiapkan laboratorium 5G di lokasi tersebut.

Huawei mengaku telah mendapatkan lebih dari 30 kontrak 5G komersial secara global. Hampir setengah dari pendapatannya berasal dari luar China.

Walaupun sudah menjalani proses uji coba, Huawei belum menandatangani kontrak 5G di Thailand. Saat ini, Huawei sedang dalam pembicaraan dengan operator telekomunikasi seperti Advanced Info Service Pcl dan TRUE untuk mengamankan kemitraan lokal. Rencananya, pemerintah Thailand bakal meluncurkan jaringan 5G secara resmi pada Desember 2020 mendatang.

Pichet mengaku tak tahu menahu terkait apakah AS telah mengatakan kepada pemerintah Thailand untuk melarang Huawei.

Yang terang, juru bicara kedubes AS di Bangkok mengatakan AS mengadvokasi jaringan telekomunikasi aman dan rantai pasokan yang bebas dari pemasok yang berada dalam kendali pemerintah asing atau pengaruh yang tidak semestinya dan dapat menimbulkan risiko akses yang tidak sah serta aktivitas siber berbahaya.

“Kami secara rutin mendesak sekutu dan mitra untuk mempertimbangkan risiko seperti itu dan melakukan kewaspadaan serupa dalam memastikan keamanan jaringan telekomunikasi dan rantai pasokan mereka sendiri, termasuk ketika memberikan kontrak,” kata juru bicara itu kepada Reuters.

Hubungan antara AS dan Thailand mendingin sejak militer Thailand mengambil alih kekuasaan dalam kudeta 2014. Di sisi lain, hubungan antara Bangkok dan Beijing justru menghangat dalam beberapa tahun terakhir sebagai bukti dari peningkatan dalam perdagangan pertahanan dan investasi China di kawasan Asia Tenggara.

 

Bisnis masih jalan

Sebelumnya, Huawei telah mendirikan pusat data berbasis komputasi awan (cloud) senilai US$ 22,5 juta di Eastern Economic Corridor (EEC) Thailand.

EEC merupakan komponen kunci dari kebijakan ekonomi Thaliand 4.0. pemerintah Thailand telah mengalokasikan sebesar US$ 43 miliar untuk mengembangkan kawasan EEC dalam lima tahun ke depan.

Alibaba, Tencent, Kingsoft dan JD.com juga telah berjanji untuk berinvestasi dalam kawasan tersebut. Tak seperti di negara lainnya yang mengawasi ketat investasi China di tengah perang dagangnya dengan AS, Thailand justru terbuka dan membentangkan karpet merah bagi negeri tirai bambu itu.

Bagi Thailand, kekhawatiran keamanan menjadi pertimbangan nomor dua setelah harga yang kompetitif. Memang, Huawei menawarkan harga lebih komeptitif disbanding perusahaan telekomunikasi AS.

“Kami tidak memikirkannya, karena produk mereka layak dan terjangkau,” kata Pranotha Titavunno, Ketua Asosiasi Industri Teknologi Informasi Federasi Industri Thailand, seperti dikutip Reuters, Jumat (8/2).

Dia menambahkan, kekhawatiran soal keamanan selalu ada, namun Thailand tak punya rahasia yang mungkin menarik bagi pemerintah China.

 

 

Bagikan

Berita Terbaru

Pungutan Ekspor Sawit Turun dari Target Awal
| Jumat, 22 November 2024 | 09:50 WIB

Pungutan Ekspor Sawit Turun dari Target Awal

Tahun ini BPDPKS menargetkan setoran pungutan ekspor sawit sebesar Rp 24 triliun, turun dari target awal

Rencana PPN Naik Menuai Petisi Penolakan
| Jumat, 22 November 2024 | 09:32 WIB

Rencana PPN Naik Menuai Petisi Penolakan

Ribuan masyarakat Indonesia menandatangani petisi yang menolak rencana kenaikan tarif PPN menjadi 12% tersebut

Tax Amnesty Bisa Gagal Tarik Dana
| Jumat, 22 November 2024 | 09:14 WIB

Tax Amnesty Bisa Gagal Tarik Dana

Menurut Direktur Eksekutif Indef Eko Listiyanto, tax amnesty tidak bisa diterapkan terus-menerus dalam waktu singkat

Cuan Tinggi Saham Pendatang Baru
| Jumat, 22 November 2024 | 09:12 WIB

Cuan Tinggi Saham Pendatang Baru

Kendati harga saham pendatang baru sudah naik tinggi hingga ratusan persen, waspadai pembalikan arah

Upaya Dorong Ekonomi Akan Memperlebar CAD
| Jumat, 22 November 2024 | 08:58 WIB

Upaya Dorong Ekonomi Akan Memperlebar CAD

Bank Indonesia memperkirakan defisit transaksi berjalan atau current account deficit (CAD) sepanjang tahun 2024 bisa melebar jadi 0,9% PDB

WTON Memangkas Target Nilai Kontrak Baru Jadi Rp 6 Triliun
| Jumat, 22 November 2024 | 08:52 WIB

WTON Memangkas Target Nilai Kontrak Baru Jadi Rp 6 Triliun

PT Wika Beton Tbk (WTON) memperkirakan, hingga akhir 2024 ini nilai kontrak baru hanya akan mencapai ke Rp 6 triliun.

Nobel Ekonomi 2024 dan Pengendalian Inflasi
| Jumat, 22 November 2024 | 08:15 WIB

Nobel Ekonomi 2024 dan Pengendalian Inflasi

Keberadaan tiga BUMD pangan yang ada di Jakarta jadi kunci pengendalian inflasi di Provinsi DKI Jakarta

Mimpi ke Piala Dunia
| Jumat, 22 November 2024 | 08:00 WIB

Mimpi ke Piala Dunia

Indonesia harus mulai membuat cetak biru pengembangan sepakbola nasional yang profesional agar mimpi ke Piala Dunia jadi kenyataan.

Status Belum Jelas, Swasta Tunda Proyek Hotel IKN
| Jumat, 22 November 2024 | 07:30 WIB

Status Belum Jelas, Swasta Tunda Proyek Hotel IKN

Sampai saat ini, Presiden Prabowo Subianto belum juga menandatangani Keputusan Presiden (Kepres) soal pemindahan ibu kota.

Daya Beli Lesu, Bisnis Sepeda Layu
| Jumat, 22 November 2024 | 07:20 WIB

Daya Beli Lesu, Bisnis Sepeda Layu

Minat masyarakat untuk membeli sepeda tampak menyusut paska pandemi dan diperparah dengan pelemahan daya beli masyarakat.

INDEKS BERITA

Terpopuler