KONTAN.CO.ID - Tsunami senyap Selat Sunda yang menerjang pesisir Banten dan Lampung akhir tahun lalu betul-betul mengejutkan banyak pihak. Malam itu, gelombang laut besar tersebut datang tiba-tiba, senyap, tanpa ada peringatan.
Tsunami yang Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) sebut sebagai fenomena tidak lazim dan kompleks itu pun kembali membangkitkan pertanyaan publik luas tentang mitigasi bencana. Sebab, upaya pemerintah mengurangi risiko bencana masih belum terlalu kelihatan.
Contoh paling nyata, perairan Selat Sunda tidak lagi memiliki alat pendeteksi tsunami (buoy), gara-gara hilang atau rusak akibat vandalisme. Padahal, ada Gunung Anak Krakatau di selat yang memisahkan Pulau Sumatra dan Jawa itu. Nah, badan sisi Barat Anak Krakatau yang ambrol seluas 64 hektare akibat erupsi merupakan sumber pembangkit tsunami senyap.
Bukan cuma di Selat Sunda, potensi terjadinya bencana alam, seperti gempa, tsunami, tanah longsor, dan gunung meletus di berbagai wilayah negara kita sangat tinggi. Sebab, Indonesia terletak pada tiga lempeng tektonik: Eurasia, Indo-Australia, Pasifik. Plus, berada di jalur gunung berapi alias ring of fire.
Hasil survei Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengurangan Risiko Bencana (UNISDR) menunjukkan, untuk potensi bencana tsunami, Indonesia menempati peringkat satu dari 265 negara. Mereka menghitung, ada 5,4 juta orang di Indonesia yang berpotensi terkena dampak tsunami.
Nah, tugas mitigasi bencana salah satunya ada di pundak Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Cuma, Sutopo Purwo Nugroho, Kepala Pusat Data dan Informasi BNPB, mengungkapkan, selama ini lembaganya tidak mendapatkan suntikan dana yang cukup. Bahkan, dari tahun ke tahun bujetnya melorot.
Contoh, pada 2016, awalnya APBN mengalokasikan anggaran BNPB sebesar Rp 1,6 triliun. Tapi, sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2016, anggarannya disunat menjadi Rp 1,46 triliun. Begitunya juga 2017, semula memperoleh Rp 839,74 miliar, ditengah jalan turun menjadi Rp 749,38 miliar.
Sementara untuk 2019 ini, anggaran BNPB tak sampai Rp 700 miliar, persisnya Rp 619,4 miliar. Padahal, dalam Rencana Strategis (Renstra) BNPB 2015–2019, kebutuhan dana lembaga itu mencapai Rp 1,94 triliun untuk 2016, Rp 2,19 triliun (2017), Rp 2,5 triliun (2018), dan Rp 2,81 triliun (2019).
Pembelian alat sulit
Anggaran yang minim membuat BNPB sulit mengoptimalkan serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana. “Kongkretnya di lapangan kami kekurangan dana untuk mengganti alat-alat yang sudah tidak beroperasi,” ujar Sutopo.
Padahal, dengan tegas pemerintah menyebutkan, BNPB merupakan focal point dalam penanggulangan bencana termasuk mitigasi bencana.
Menurut Sutopo, anggaran ideal untuk penanggulangan bencana mencapai Rp 15 triliun per tahun. “Contoh ideal adalah Jepang yang protektif sehingga jumlah korban bisa ditekan karena persiapan matang menghadapi bencana,” katanya.
Meski begitu, di tengah kekurangan, tahun ini BNPB meningkatan sarana dan prasarana kebencanaan berupa sistem peringatan dini bencana di 35 lokasi di tanah air. Lalu, memasang rambu evakuasi, papan peringatan, dan informasi bencana di 30 lokasi.
Bukan cuma BNPB, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) juga menyuarakan hal sama. Meski anggaran mereka bertambah empat tahun terakhir, jumlahnya masih belum cukup.
Dalam rapat pembahasan APBN 2019 pada Oktober lalu, anggaran BMKG yang tadinya Rp 2,9 triliun dipangkas jadi hanya Rp 1,75 triliun.
Sebetulnya, Rahmat Triyono, Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, menyatakan, lembaganya sudah merencanakan pembaruan beberapa alat pendeteksi bencana. “Namun, karena selama ini tidak dianggap strategis, maka beberapa kali dikurangi,” ungkapnya.
Begitu Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan BMKG membeli peralatan pendeteksi bencana pasca tsunami senyap Selat Sunda, BMKG tentu mengapresiasi perintah itu. Tapi, menurut Rahmat, realisasinya tidak akan mudah, mengingat ada mekanisme anggaran yang sudah disepakati.
Fary Djemi Francis, Ketua Komisi V DPR, membenarkan, sedari awal BNPB dan BMKG meminta tambahan anggaran di 2019 untuk pengadaan alat pendeteksi bencana. Tapi, justru pemerintah sendiri yang mengandaskan pemintaan itu.
Jelas, Fary sangat menyayangkan, pemerintah belum melihat mitigasi bencana sebagai prioritas. “Sekarang baru terbukti, bahwa alat-alat itu memang urgen,” ucap dia.
Cuma, baik Sutopo maupun Rahmat sepakat, mitigasi bencana bukan hanya pengadaan alat pendeteksi. Yang tidak kalah penting adalah meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam menghadapi serta mengurangi risiko bencana.
Selama ini, sosialisasi dan pendidikan mitigasi bencana ke masyarakat masih rendah. Penyebabnya, lagi-lagi adalah dana yang minim. Secara umum, anggaran di daerah pun sedikit. “Rata-rata hanya 0,002% dari APBD,” sebut Sutopo.
Padahal, Sutopo yakin, jika upaya peningkatkan pengetahuan masyarakat dalam menghadapi serta mengurangi risiko bencana berhasil, dampak bencana bisa ditekan. “Salah satu bukti masih minimnya pengetahuan masyarakat terkait bencana adalah, masih banyaknya warga yang berkumpul di pesisir pantai padahal gempa sudah terjadi,” imbuh Sutopo.
Tambah anggaran
Sejatinya, dalam APBN 2019, pemerintah sudah menggeser paradigma dalam penanggulangan bencana. Di tahun-tahun sebelumnya, paradigma lebih menekankan pada aspek tanggap darurat dan pembiayaan yang bersifat reaktif.
Tahun ini, paradigmanya menjadi manajemen risiko bencana. Tujuannya, untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengelola dan menekan risiko serta mengurangi potensi kerugian bila terjadi bencana.
Saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna Perdana di 2019, Senin (7/1) lalu, Presiden Jokowi mengatakan, tahun ini pemerintah dan DPR mengalokasikan lebih banyak lagi anggaran untuk mitigasi bencana.
“Saya minta edukasi lebih baik, konsisten, lebih dini, masuk ke dalam muatan sistem pendidikan kita, sehingga kita betul-betul siap menghadapi bencana yang ada,” tegas Jokowi.
Menurut Askolani, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, anggaran siap pakai untuk bencana tahun ini, termasuk buat mitigasi, melonjak dua kali lipat lebih menjadi Rp 15 triliun dibanding tahun lalu. “Jumlah yang tidak sedikit, ini bukti pemerintah peduli,” katanya. Sayangnya, ia tidak memerinci berapa anggaran buat mitigasi bencana.
Sebenarnya, Askolani menambahkan, pemerintah sudah memiliki rencana untuk menambah lagi anggaran bencana, jauh sebelum tsunami senyap Selat Sunda menerjang. Hanya pengajuannya ke DPR secara bertahap, dengan mempertimbangkan kebutuhan lain.
Walau belum ada rencana, kata Sutopo, kemungkinan BNPB mengajukan tambahan dana mitigasi bencana tetap ada. “Hanya intinya, prosesnya tidak mudah,” ujar dia.
Seharusnya, untuk mengurangi risiko bencana, prosesnya lebih mudah, dong.
