Molor, Kehadiran Bursa Khusus Transaksi Kripto Belum Jelas

Kamis, 06 Oktober 2022 | 04:40 WIB
Molor, Kehadiran Bursa Khusus Transaksi Kripto Belum Jelas
[]
Reporter: Aris Nurjani | Editor: Avanty Nurdiana

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Investor kripto di Tanah Air  harus lebih bersabar menanti kehadiran bursa  berjangka yang khusus melayani transaksi aset kripto. Hingga saat ini, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) belum bisa memastikan kapan bursa kripto Digital Exchange Futures (DFX) bakal beroperasi. 

Awalnya, bursa kripto ditargetkan akan meluncur pada kuartal I-2022. Namun, Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan PBK Bappebti Tirta Karma Senjaya mengatakan, DFX sebagai bursa kripto masih proses pendaftaran, dan perlu mengecek sistem yang terintegrasi dengan sistem  seluruh pedagang kripto. 

Baca Juga: Pedagang Aset Kripto Sudah Menanti Hadirnya Bursa Kripto di Indonesia

Tirta menambahkan, jika sistem monitoring sudah terintegrasi, nantinya laporan transaksi seluruh pedagang kripto bisa tercatat di bursa.

Sesuai amanat Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021,Tirta menjelaskan, bursa kripto akan menjadi layer pertama yang mengawasi transaksi kripto di seluruh platform perdagangan kripto yang terdaftar di Bappebti. Sementara Bappebti sebagai layer terakhir pengawasan. 

Harapannya, kehadiran bursa kripto akan membuat pengawasan perdagangan kripto lebih efektif. "Tinggal cek data transaksi semua pedagang di bursa, aset di kustodian,  dan dananya di kliring," ujar Tirta. 

Menurut Tirta, Bappebti sebagai unit yang melayani perizinan online akan memastikan kesiapan DFX untuk masuk ke ekosistem perdagangan kripto dengan fungsi sesuai ketentuan yang berlaku. 

Jeth Soetoyo, Founder & CEO Pintu mengatakan, bursa khusus perdagangan aset kripto memiliki beberapa tantangan. Salah satunya adalah asuransi. Dia bilang, Bappebti bersama pelaku industri kripto saat ini masih mengkaji persoalan asuransi ini. Meski begitu, Jeth memastikan, Pintu berkomitmen menjamin aset agar terjaga dan aman. 

Baca Juga: Izin Exchange Kripto di Indonesia Dibatasi, Begini Respons CEO Indodax

Jeth juga ingin bekerja sama dengan kustodian dan asuransi asing serta institusi khusus finansial yang memegang sekuritas guna meminimalkan risiko penyalahgunaan. "Aset kripto nasabah nanti disimpan di tempat yang tidak terhubung internet untuk menghindari pencurian," kata dia.

 

Bagikan

Berita Terbaru

Rupiah Cetak Rekor Terendah Lagi, Ini Risiko Investasi yang Perlu Dicermati Investor
| Jumat, 13 November 2026 | 10:28 WIB

Rupiah Cetak Rekor Terendah Lagi, Ini Risiko Investasi yang Perlu Dicermati Investor

Sentimen reklasifikasi pasar saham Indonesia oleh MSCI berpotensi tetap membayangi rupiah hingga semester pertama 2027.

Metodologi HSC BEI Berubah, Emiten Wajib Waspadai Risiko Likuiditas dan IPO
| Jumat, 13 November 2026 | 09:19 WIB

Metodologi HSC BEI Berubah, Emiten Wajib Waspadai Risiko Likuiditas dan IPO

Indikator konsentrasi kepemilikan saham perlu dibedakan dari penilaian terhadap fundamental dan kualitas emiten.

PTRO Pacu Diversifikasi Bisnis di Luar Jasa Tambang Batubara
| Jumat, 13 November 2026 | 08:41 WIB

PTRO Pacu Diversifikasi Bisnis di Luar Jasa Tambang Batubara

PT Petrosea Tbk (PTRO) memperluas portofolio bisnis untuk menangkap peluang pertumbuhan di sektor pertambangan mineral, minyak dan gas (migas)

Sentimen MSCI Reda, Pasar Sedikit Lega
| Jumat, 13 November 2026 | 08:38 WIB

Sentimen MSCI Reda, Pasar Sedikit Lega

Pasar saham Indonesia mulai menemukan ruang untuk bangkit setelah ketidakpastian hasil review indeks MSCI November 2026 terjawab. 

Gelombang Delisting Meninggi Sejak 2025 hingga 2026, Tren bisa Berlanjut Tahun Depan?
| Jumat, 13 November 2026 | 08:32 WIB

Gelombang Delisting Meninggi Sejak 2025 hingga 2026, Tren bisa Berlanjut Tahun Depan?

Risiko delisting juga muncul dari emiten yang dihadapkan pada kewajiban memenuhi minimum free float hingga 31 Maret 2027.

Penyaluran BSU Tak Lagi Melalui Kantor Pos
| Jumat, 13 November 2026 | 08:30 WIB

Penyaluran BSU Tak Lagi Melalui Kantor Pos

Penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) tahun ini diarahkan melalui rekening penerima                 

Pemerintah Bahas Usulan Insentif Pajak Pasar Modal
| Jumat, 13 November 2026 | 08:25 WIB

Pemerintah Bahas Usulan Insentif Pajak Pasar Modal

Usulan insentif perpajakan masih perlu dibahas bersama Kementerian Keuangan                         

Harus Himpun Pajak Rp 500 Triliun Lagi
| Jumat, 13 November 2026 | 08:19 WIB

Harus Himpun Pajak Rp 500 Triliun Lagi

Untuk mencapai target penerimaan sebesar Rp 2.357,7 triliun, pemerintah harus mengumpulkan Rp 750,1 triliun di tiga bulan terakhir 2026

Risiko Stimulus Fiskal
| Jumat, 13 November 2026 | 08:16 WIB

Risiko Stimulus Fiskal

Ketika rasio utang terhadap PDB membengkak, pemerintah dihadapkan pada fiscal fatigue (kelelahan fiskal).

Bank Sentral Masih Jadi Pemilik Terbesar SBN
| Jumat, 13 November 2026 | 08:10 WIB

Bank Sentral Masih Jadi Pemilik Terbesar SBN

Hingga 10 November 2026, kepemilikan SBN oleh Bank Indonesia mencapai 25%                           

INDEKS BERITA

Terpopuler