Molor, Kehadiran Bursa Khusus Transaksi Kripto Belum Jelas

Kamis, 06 Oktober 2022 | 04:40 WIB
Molor, Kehadiran Bursa Khusus Transaksi Kripto Belum Jelas
[]
Reporter: Aris Nurjani | Editor: Avanty Nurdiana

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Investor kripto di Tanah Air  harus lebih bersabar menanti kehadiran bursa  berjangka yang khusus melayani transaksi aset kripto. Hingga saat ini, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) belum bisa memastikan kapan bursa kripto Digital Exchange Futures (DFX) bakal beroperasi. 

Awalnya, bursa kripto ditargetkan akan meluncur pada kuartal I-2022. Namun, Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan PBK Bappebti Tirta Karma Senjaya mengatakan, DFX sebagai bursa kripto masih proses pendaftaran, dan perlu mengecek sistem yang terintegrasi dengan sistem  seluruh pedagang kripto. 

Baca Juga: Pedagang Aset Kripto Sudah Menanti Hadirnya Bursa Kripto di Indonesia

Tirta menambahkan, jika sistem monitoring sudah terintegrasi, nantinya laporan transaksi seluruh pedagang kripto bisa tercatat di bursa.

Sesuai amanat Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021,Tirta menjelaskan, bursa kripto akan menjadi layer pertama yang mengawasi transaksi kripto di seluruh platform perdagangan kripto yang terdaftar di Bappebti. Sementara Bappebti sebagai layer terakhir pengawasan. 

Harapannya, kehadiran bursa kripto akan membuat pengawasan perdagangan kripto lebih efektif. "Tinggal cek data transaksi semua pedagang di bursa, aset di kustodian,  dan dananya di kliring," ujar Tirta. 

Menurut Tirta, Bappebti sebagai unit yang melayani perizinan online akan memastikan kesiapan DFX untuk masuk ke ekosistem perdagangan kripto dengan fungsi sesuai ketentuan yang berlaku. 

Jeth Soetoyo, Founder & CEO Pintu mengatakan, bursa khusus perdagangan aset kripto memiliki beberapa tantangan. Salah satunya adalah asuransi. Dia bilang, Bappebti bersama pelaku industri kripto saat ini masih mengkaji persoalan asuransi ini. Meski begitu, Jeth memastikan, Pintu berkomitmen menjamin aset agar terjaga dan aman. 

Baca Juga: Izin Exchange Kripto di Indonesia Dibatasi, Begini Respons CEO Indodax

Jeth juga ingin bekerja sama dengan kustodian dan asuransi asing serta institusi khusus finansial yang memegang sekuritas guna meminimalkan risiko penyalahgunaan. "Aset kripto nasabah nanti disimpan di tempat yang tidak terhubung internet untuk menghindari pencurian," kata dia.

 

Bagikan

Berita Terbaru

Insentif Properti Dorong Asuransi, Namun Terbatas
| Rabu, 25 Maret 2026 | 08:24 WIB

Insentif Properti Dorong Asuransi, Namun Terbatas

Insentif PPN DTP 100% diperpanjang hingga 2026. Benarkah ini angin segar bagi industri asuransi properti? 

Pelepasan 20 Unit Asuransi Tersendat
| Rabu, 25 Maret 2026 | 08:22 WIB

Pelepasan 20 Unit Asuransi Tersendat

Upaya spin off terkendala modal dan infrastruktur.                                                   

Konsultan Pajak Wajib Setor Data ke Pemerintah
| Rabu, 25 Maret 2026 | 08:10 WIB

Konsultan Pajak Wajib Setor Data ke Pemerintah

Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 8 Tahun 2026 yang mempertegas UU tentang KUP

Strategi Pembangunan Jaya Ancol (PJAA) Bidik 580.000 Pengunjung
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:56 WIB

Strategi Pembangunan Jaya Ancol (PJAA) Bidik 580.000 Pengunjung

Estimasi 580.000 orang merupakan target menyeluruh periode libur Lebaran 2026 yang berlangsung pada 19 Maret - 5 April 2026.

Pasokan Gas Hambat Utilisasi Industri Keramik
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:45 WIB

Pasokan Gas Hambat Utilisasi Industri Keramik

Asaki menargetkan rata-rta utilitsi industri keramik pada tahun ini mencapai 80%, namun saat ini rat-rata utilisasi hanya 70%-72%.

Ada Efisiensi Anggaran, Setoran Pajak Bakal Ikut Tertekan
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:37 WIB

Ada Efisiensi Anggaran, Setoran Pajak Bakal Ikut Tertekan

Efisiensi hingga WFH diperkirakan akan menekan penerimaan pajak dari sektor administrasi pemerintahan dan jaminan sosial

Efek Mini, Anggaran MBG Juga Perlu Efisiensi
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:26 WIB

Efek Mini, Anggaran MBG Juga Perlu Efisiensi

Alokasi anggaran makan bergizi gratis (MBG) pada tahun ini mencapai Rp 335 triliun                  

Pemerintah Kebut Proyek Sekolah Rakyat Tahap Kedua
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:07 WIB

Pemerintah Kebut Proyek Sekolah Rakyat Tahap Kedua

Pembangunan Sekolah Rakyat ini adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangun sumber daya manusia yang unggul.

Sektor Informal Bisa Terdampak WFH
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:03 WIB

Sektor Informal Bisa Terdampak WFH

Presiden FSpeed Budiman Sudardi bilang, pengemudi ojol memahami wacana kebijakan ini memiliki tujuan  untuk efisiensi dan pengurangan kemacetan.

Momen Lebaran Ungkit Pertumbuhan Ekonomi
| Rabu, 25 Maret 2026 | 06:58 WIB

Momen Lebaran Ungkit Pertumbuhan Ekonomi

Periode Lebaran tahun ini bisa mendorong belanja Rp 135 triliun atau setara 0,56% dari pendapatan dometik bruto

INDEKS BERITA

Terpopuler