Negara Panen Dividen dari Emiten BUMN

Sabtu, 25 Mei 2019 | 08:50 WIB
Negara Panen Dividen dari Emiten BUMN
[]
Reporter: Nur Qolbi | Editor: A.Herry Prasetyo

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Musim pembagian dividen belum sepenuhnya usai. Negara masih panen dividen dari pembagian keuntungan sejumlah emiten BUMN.

Sejak awal bulan ini, setidaknya ada tujuh emiten BUMN yang mengumumkan pembagian dividen tahun buku 2018. Total dividen yang diterima negara dari ketujuh emiten tersebut mencapai Rp 28,67 triliun.

Terbaru, PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (TLKM) mengumumkan pembagian dividen tahun buku 2018 sebesar Rp 16,23 triliun. Nilai ini menjadi yang terbesar dibanding emiten lainnya yang mengumumkan pembagian dividen sepanjang bulan ini (lihat tabel).

Penerimaan Dividen NegaraTahun Buku 2018
Emiten Nilai Dividen Payout
Ratio
Dividen Negara Kepemilikan
Negara
TLKM Rp 16,23 triliun 90% Rp 9,44 triliun 52,09%
ADHI Rp 128,83 miliar 20% Rp 65,7 miliar 51%
BBTN Rp 561,58 miliar 20% Rp 336,95 miliar 60%
BMRI Rp 11,27 triliun 45% Rp 6,74 triliun 60%
BBRI Rp 16,17 triliun 50% Rp 9,18 triliun 56,75%
BBNI Rp 3,75 triliun 25% Rp 2,25 triliun 60%
WSKT Rp 990,71 miliar 25% Rp 654,22 miliar 66,04%
Total     Rp 28,67 triliun  
Sumber: Riset KONTAN

Pembagian dividen Telkom kali ini terasa sedikit berbeda. Porsi dividen dari laba bersihnya alias pay out ratio mencapai 90% dari laba bersih perusahaan tahun lalu.

Padahal, pay out ratio tahun buku 2018 hanya sekitar 76% dari laba bersih. Ini membuat penurunan nilai dividen Telkom tahun buku 2018 tak setinggi penurunan laba bersihnya.

Penurunan total nilai dividennya hanya sekitar 1,6% dibanding dividen tahun buku 2017 sebesar Rp 16,6 triliun. Sementara, laba bersih Telkom sepanjang 2018 sebesar Rp 18,03 triliun, turun 18% dibanding periode 2017 yang mencapai Rp 22,14 triliun.

Direktur Keuangan Telkom Harry M. Zen mengatakan, kenaikan pay out ratio tersebut merupakan aspirasi para pemegang saham. Meski demikian, dia memastikan besaran tersebut tidak akan mengganggu kinerja keuangan perusahaan.

"Walaupun pay out ratio setinggi itu, neraca keuangan hingga akhir tahun tak akan terganggu," ujar Harry seusai kegiatan rapat umum pemegang saham tahunan (RUPST) TLKM kemarin, Jumat (24/5).

Jika diperinci lebih lanjut, pembagian dividen Telkom tahun buku 2018 dibagi menjadi dua bagian, yakni dividen tunai dan spesial. Nilai kedua dividen tersebut masing-masing sebesar Rp 10,82 triliun dan Rp 5,41 triliun.

Tingkat keuntungan atau yield dari dividen TLKM cukup menarik. Dengan nilai dividen sebesar Rp 163 per saham dan harga penutupan saham TLKM kemarin di level Rp 3.750, maka yield dividen emiten telekomunikasi ini mencapai sekitar 4,34%

RUPST juga mengangkat Ririek Adriansyah sebagai direktur utama. Sebelumnya, Ririek menjabat sebagai direktur utama anak perusahaan Telkom, yakni Telkomsel. Rapat juga mengangkat Rhenald Kasali sebagai komisaris utama dan komisaris independen perusahaan.

Raphon Prima, analis UOB Kay Hian, menilai, fundamental TLKM membaik. Ini tercermin dari pendapatan kuartal pertama tahun ini sebesar Rp 34,84 triliun, naik 10% dibanding kuartal keempat 2018.

Laba bersih secara kuartalan bahkan melesat 64% menjadi Rp 6,22 triliun. "Pertumbuhan kuat didukung oleh kenaikan pelanggan sebanyak 5,7 juta," tulis Raphon dalam riset 13 Mei. Dia merekomendasikan buy TLKM dengan target harga Rp 4.280 per saham.

Bagikan

Berita Terbaru

Susun Strategi Biar Botol Tak Mencemari Lingkungan
| Minggu, 08 Februari 2026 | 07:05 WIB

Susun Strategi Biar Botol Tak Mencemari Lingkungan

Kebijakan Bali yang membatasi ukuran botol AMDK menjadi ujian bagi industri, dan mendorong CLEO membuktikan komitmennya.

Laju Penjualan Sepeda Motor Listrik Tak Lagi Menderu
| Minggu, 08 Februari 2026 | 06:15 WIB

Laju Penjualan Sepeda Motor Listrik Tak Lagi Menderu

Kepastian absennya subsidi sepeda motor listrik membuat pasar bergerak tanpa insentif. Bagaimana strategi produsen?

 
Rupiah dalam Sepekan Tertekan Sentimen Domestik dan Global
| Minggu, 08 Februari 2026 | 06:10 WIB

Rupiah dalam Sepekan Tertekan Sentimen Domestik dan Global

Mengutip Bloomberg, rupiah di pasar spot melemah 0,20% secara harian ke Rp 16.876 per dolar AS. Dalam sepekan, rupiah melemah 0,53%. 

Tips Jordan Simanjuntak, CMO Triv untuk Investor Kripto Pemula
| Minggu, 08 Februari 2026 | 06:00 WIB

Tips Jordan Simanjuntak, CMO Triv untuk Investor Kripto Pemula

Perjalanan karier membawa Jordan Simanjuntak, Chief Marketing Officer Triv ini berinvestasi di aset kripto

Modal Jajanan Pasar: Rp3 Juta Hasilkan Omzet Menggiurkan!
| Minggu, 08 Februari 2026 | 05:15 WIB

Modal Jajanan Pasar: Rp3 Juta Hasilkan Omzet Menggiurkan!

Dengan harga terjangkau, cita rasa lokal, dan bisa dinikmati siapa saja, usaha jajanan pasar menawarkan peluang yang men

Menyoal Independensi BI
| Minggu, 08 Februari 2026 | 05:10 WIB

Menyoal Independensi BI

Dalam revisi UU P2SK, BI akan dibekali mandat tambahan; mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan pekerjaan.

IHSG Anjlok: Net Sell Asing Terjadi 3 Pekan Beruntun, SOHO & UNVR Malah Naik
| Sabtu, 07 Februari 2026 | 16:47 WIB

IHSG Anjlok: Net Sell Asing Terjadi 3 Pekan Beruntun, SOHO & UNVR Malah Naik

Pada periode 2-6 Februari 2026, IHSG tumbang 4,73% dan ditutup pada level 7.935,26. Pekan sebelumnya, IHSG telah turun 6,94%.

Anomali Pergerakan Saham BRIS, Diprediksi Nafasnya Kuat Hingga Tembus 3.000
| Sabtu, 07 Februari 2026 | 13:00 WIB

Anomali Pergerakan Saham BRIS, Diprediksi Nafasnya Kuat Hingga Tembus 3.000

Saham Bank Syariah Indonesia (BRIS) naik 5,78% dalam sepekan melebihi kinerja IHSG yang turun -4,47%, efek euforia pasca spin off dari BMRI.

PTPP dan Anak Usaha WIKA Digugat PKPU, Begini Kata Manajemen
| Sabtu, 07 Februari 2026 | 11:00 WIB

PTPP dan Anak Usaha WIKA Digugat PKPU, Begini Kata Manajemen

WIKON diajukan PKPU oleh PT Pratama Widya Tbk (PTPW), sedangkan PTPP diajukan PKPU oleh PT Sinergi Karya Sejahtera.

 Penonaktifan PBI JK Merugikan Rakyat Miskin
| Sabtu, 07 Februari 2026 | 09:00 WIB

Penonaktifan PBI JK Merugikan Rakyat Miskin

BPJS Kesehatan tidak memiliki kewenangan menonaktifkan kepesertaan PBI JK karena menjadi kewenangan Kemensos

INDEKS BERITA

Terpopuler