KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi atau Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) menilai keinginan empat bank sentral di kawasan Asia Tenggara untuk membuat kebijakan pengelolaan lalu lintas modal alias capital flow management (CFM) kurang tepat.
Menurut Head of Asia Desk Development Centre, OECD Kensuke Tanaka menyebut, pengendalian arus modal bukan isu utama bagi Asia Tenggara mengingat arus modal asing yang keluar (outflow) dari kawasan itu akan mereda. Meski ada potensi capital outflow di kawasan ini, gejolak pasar keuangan AS mulai mereda seiring melambatnya ekonomi global dan arah kebijakan The Fed yang cenderung dovish.
Tantangan pengelolaan lalu lintas modal yang cukup sulit untuk dihadapi saat ini, menurut dia, justru muncul dari transaksi e-commerce dan fintech (teknologi finansial). "Ini tantangan utama untuk makroprudensial, karena saat ini tekanan arus keluar juga terbatas," katanya kepada KONTAN, Kamis (11/4).
Ia menilai, dalam jangka panjang kebijakan makroprudensial mesti bisa menangkap masalah perlindungan data dan cyber security. Oleh karena itu, pemerintah mesti menyesuaikan lagi regulasi dengan munculnya ekonomi digital dengan risiko yang akan dihadapi.
Di sisi lain, dia juga masih meyakini bahwa manajemen arus modal harus dilakukan dalam jangka waktu pendek dan menjadi pilihan terakhir. Ini menjadi poin pembeda dengan pandangan ASEAN yang menyatakan CFM harus bersifat fleksibel dan bisa digunakan dalam jangka panjang.
Berbeda, akonom Asian Development Bank Institute Eric Sugandi menyambut baik usulan kebijakan ini. Ia melihat ASEAN bisa memberi usulan definisi CFM kepada Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund (IMF) atas perbedaan karakteristik yang dimiliki ASEAN. Sehingga nantinya IMF bisa melihat CFM sebagai sesuatu tindakan yang lebih fleksibel terutama untuk negara-negara emerging market yang pasar finansialnya belum dalam.
