Omicron Beredar, IMF Bersiap Memangkas Proyeksi Pertumbuhan Global

Sabtu, 04 Desember 2021 | 13:17 WIB
Omicron Beredar, IMF Bersiap Memangkas Proyeksi Pertumbuhan Global
[ILUSTRASI. Logo IMF dalam pertemuan di Washington, AS, 20 April 2018. REUTERS/Yuri Gripas/File Photo]
Reporter: Sumber: Reuters | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID - WASHINGTON. Dana Moneter Internasional (IMF) kemungkinan akan memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi global menyusul peredaran varian baru virus corona, demikian pernyataan pimpinan dari lembaga pemberi pinjaman global itu dalam konferensi Reuters Next, Jumat (3/12).

Omicron, varian baru itu, menyebar dengan cepat ke setidaknya 40 negara sejak pertama kali dilaporkan di Afrika Selatan pekan lalu, kata para pejabat. Pencegahan peredaran omicron menjadi alasan banyak pemerintah dalam memperketat kembali aturan perjalanannya.

"Varian baru yang dapat menyebar sangat cepat, bisa merusak kepercayaan. Dalam konteks itu, kami kemungkinan akan melihat beberapa penurunan dalam proyeksi pertumbuhan global per Oktober," kata Direktur Pelaksana IMF Kristalina Georgieva dalam konferensi tersebut.

Masih banyak yang belum diketahui tentang Omicron. Para peneliti mengatakan varian virus itu bisa saja mengambil materi genetik dari virus lain, seperti dari virus yang menyebabkan flu biasa, yang akan membuatnya lebih mudah menghindar dari sistim kekebalan tubuh manusia.

Baca Juga: IMF mengingatkan varian Omicron dapat merusak pertumbuhan ekonomi global

Beberapa negara di bagian Eropa dan Amerika Serikat (AS) masih bergulat dengan gelombang infeksi varian Delta yang lebih dikenal. Varian baru akan menyulitkan negara-negara dalam menstabilkan pemulihan ekonominya, yang telah terganggu akibat berbagai kebijakan yang terkait dengan pencegahan Covid-19.

Norwegia menjadi negara dengan kasus infeksi terbesar di luar Afrika Selatan. Sebuah pesta Natal perusahaan di Oslo mengakibatkan setidaknya 13 infeksi, kata pejabat negeri itu.

Kepala ilmuwan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) Soumya Swaminathan mengatakan kepada Reuters Next bahwa varian yang menyebar cepat harus menjadi lebih menular untuk mengalahkan Delta, yang menyumbang 99% dari transmisi di saat ini.

“Kita harus siap dan hati-hati, jangan panik, karena situasi kita berbeda dengan tahun lalu,” katanya.

Baca Juga: Asing catat net sell Rp 3,22 triliun dalam sepekan, saham-saham big cap ini dilepas

Direktur kedaruratan WHO Mike Ryan mengatakan tidak ada bukti bahwa vaksin yang ada perlu dimodifikasi untuk melawan Omicron. Dia mengatakan, para pejabat seharusnya fokus untuk menggulirkan vaksinasi dengan vaksin yang tersedia saat ini.

“Kita perlu fokus untuk membuat orang yang paling berisiko divaksinasi,” kata Ryan di sebuah acara media sosial.

Namun, juru bicara WHO Christian Lindmeier mengatakan pada briefing PBB di Jenewa bahwa pembuat vaksin harus bersiap untuk kemungkinan menyesuaikan produk mereka.

Ugur Sahin, CEO BioNTech Jerman, yang membuat vaksin COVID-19 dengan Pfizer, mengatakan kepada Reuters Next bahwa perusahaan harus mampu menyesuaikan vaksinnya dalam waktu yang relatif cepat.

Sahin juga mengatakan vaksin yang ada di saat ini seharusnya mampu memberikan perlindungan terhadap penyakit parah. Meskipun virus mengalami mutasi.

“Saya percaya pada prinsip bahwa pada titik waktu tertentu, kita akan membutuhkan vaksin baru terhadap varian baru ini. Pertanyaannya adalah seberapa mendesak vaksin baru itu perlu tersedia,” kata Sahin.

Australia menjadi negara terbaru yang melaporkan transmisi komunitas dari varian baru. Para pejabat telah menemukan jenis baru di 10 negara bagian AS. Situasi ini menjadi tantangan baru bagi sistem perawatan kesehatan, yang sudah kewalahan menangani infeksi yang disebabkan varian Delta.

Lebih dari 264 juta orang sedunia telah dilaporkan terinfeksi oleh virus corona sejak virus itu pertama kali terdeteksi di China tengah, pada akhir 2019. Dari seluruh orang yang terinfeksi, sebanyak 5,49 juta orang meninggal, menurut penghitungan Reuters.

Baca Juga: Epidemiolog sarankan masa karantina pelaku perjalanan luar negeri diperpanjang

Jumlah kasus infeksi di Eropa, pusat pandemi saat ini, melampaui angka 75 juta pada hari Jumat.

Tingkat vaksinasi bervariasi dari satu negara ke negara lain tetapi ada kesenjangan yang mengkhawatirkan di negara-negara miskin. Indonesia, negara terpadat keempat di dunia yang pernah menjadi episentrum Covid-19 di Asia, baru menyuntikkan vaksin dalam dosis penuh ke sekitar 35% dari populasinya.

Sementara AS merupakan negara kaya dengan tingkat vaksinasi yang paling rendah, dengan kurang dari 60% populasi yang telah mendapatkan vaksin dosis lengkap.

Selain mendatangkan malapetaka di industri perjalanan, tindakan keras telah memukul pasar keuangan dan merusak ekonomi utama tepat ketika mereka mulai pulih dari penguncian yang dipicu oleh Delta.

Baca Juga: Jokowi beberkan strategi pemerintah efektif menekan kenaikan kasus Covid-19

Jerman mengatakan akan melarang orang yang tidak divaksinasi untuk terlibat dalam semua sektor, kecuali lini bisnis esensial. Negeri itu akan merancang undang-undang yang membuat vaksinasi sebagai kewajiban, di awal tahun depan.

Beberapa negara, termasuk Inggris dan AS, menggulirkan rencana untuk menawarkan suntikan penguat. Namun seperti larangan perjalanan, rencana itu menuai kontroversi.

Banyak ilmuwan mengatakan cara untuk menghentikan penyebaran virus adalah memastikan negara-negara miskin memiliki akses ke vaksin, bukan memberikan suntikan penguat ke penduduk di negara-negara kaya.

Bagikan

Berita Terbaru

Skema Pembayaran Manfaat Lebih Fleksibel, Dapen Siap Akomodasi Aturan
| Rabu, 15 Juli 2026 | 04:35 WIB

Skema Pembayaran Manfaat Lebih Fleksibel, Dapen Siap Akomodasi Aturan

OJK merilis keputusan baru sebagai tindak lanjut putusan MK yang memberi keleluasaan peserta dapen memilih skema pembayaran manfaat.

Kredit Pajak untuk Zakat, Adil bagi Siapa?
| Selasa, 14 Juli 2026 | 10:59 WIB

Kredit Pajak untuk Zakat, Adil bagi Siapa?

Pendekatan yang lebih layak ditempuh adalah kredit pajak berjenjang dengan batas persentase maksimum terhadap pajak terutang.

Melestarikan Budaya
| Selasa, 14 Juli 2026 | 10:47 WIB

Melestarikan Budaya

Kekayaan budaya bukan sekadar identitas masa lalu, tapi bagian dari jati diri bangsa. Jangan sampai hilang karena kita terlambat sadar.

Belajar dari EMAS dan TLKM, Akankah Gelombang Dual Listing Emiten RI Berlanjut?
| Selasa, 14 Juli 2026 | 10:13 WIB

Belajar dari EMAS dan TLKM, Akankah Gelombang Dual Listing Emiten RI Berlanjut?

Dual listing tak selalu jadi pilihan terbaik jika manfaat tidak lagi sebanding dengan biaya dan kompleksitas yang harus ditanggung.

MBMA Perkuat Rantai Pasok Nikel Terintegrasi, Ekspansi Tambang Jadi Penopang Kinerja
| Selasa, 14 Juli 2026 | 09:08 WIB

MBMA Perkuat Rantai Pasok Nikel Terintegrasi, Ekspansi Tambang Jadi Penopang Kinerja

MBMA akan tetap fokus pada efisiensi operasional, disiplin alokasi modal, serta melanjutkan pengembangan hilirisasi sebagai motor pertumbuhan.

SMCB Resmi Likuidasi Anak Usaha SBI Bangun Nusantara
| Selasa, 14 Juli 2026 | 09:07 WIB

SMCB Resmi Likuidasi Anak Usaha SBI Bangun Nusantara

PT Solusi Bangun Indonesia Tbk (SMCB) melakukan pembubaran disertai dengan likuidasi PT SBI Bangun Nusantara (SBN).

Dapat Restu RUPSLB, RMK Energy (RMKE) Eksekuisi Stock Split dengan Rasio 1:5
| Selasa, 14 Juli 2026 | 09:02 WIB

Dapat Restu RUPSLB, RMK Energy (RMKE) Eksekuisi Stock Split dengan Rasio 1:5

Stock split emiten pertambangan batubara itu akan dilakukan dengan rasio 1:5 atau satu saham lama menjadi lima saham baru.

Peta Market Cap BEI: BBCA di Puncak Klasemen, DCII dan MORA Masuk Top 10
| Selasa, 14 Juli 2026 | 08:59 WIB

Peta Market Cap BEI: BBCA di Puncak Klasemen, DCII dan MORA Masuk Top 10

Peta emiten dengan kapitalisasi pasar terbesar di Bursa Efek Indonesia (BEI) berubah dalam enam bulan terakhir, DCII dan MORA masuk top 10. 

Usai Lunasi Surat Utang Rp 38,29 Miliar, Kinerja BWPT Ke Depan Bergantung Harga CPO
| Selasa, 14 Juli 2026 | 08:57 WIB

Usai Lunasi Surat Utang Rp 38,29 Miliar, Kinerja BWPT Ke Depan Bergantung Harga CPO

Senin (13/7), PT Eagle High Plantations Tbk (BWPT) telah melunasi pokok dan bagi hasil ke-4 Sukuk Mudharabah Tahun 2025 sebesar Rp 38.29 miliar. 

Harga Komoditas Layu, Laju Saham Bahan Baku Masih Lesu
| Selasa, 14 Juli 2026 | 08:49 WIB

Harga Komoditas Layu, Laju Saham Bahan Baku Masih Lesu

Ketidakpastian di pasar, pelemahan rupiah, dan kenaikan suku bunga acuan BI, jadi sentimen negatif bagi kinerja indeks bahan baku.​

INDEKS BERITA

Terpopuler