Omicron Beredar, IMF Bersiap Memangkas Proyeksi Pertumbuhan Global

Sabtu, 04 Desember 2021 | 13:17 WIB
Omicron Beredar, IMF Bersiap Memangkas Proyeksi Pertumbuhan Global
[ILUSTRASI. Logo IMF dalam pertemuan di Washington, AS, 20 April 2018. REUTERS/Yuri Gripas/File Photo]
Reporter: Sumber: Reuters | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID - WASHINGTON. Dana Moneter Internasional (IMF) kemungkinan akan memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi global menyusul peredaran varian baru virus corona, demikian pernyataan pimpinan dari lembaga pemberi pinjaman global itu dalam konferensi Reuters Next, Jumat (3/12).

Omicron, varian baru itu, menyebar dengan cepat ke setidaknya 40 negara sejak pertama kali dilaporkan di Afrika Selatan pekan lalu, kata para pejabat. Pencegahan peredaran omicron menjadi alasan banyak pemerintah dalam memperketat kembali aturan perjalanannya.

"Varian baru yang dapat menyebar sangat cepat, bisa merusak kepercayaan. Dalam konteks itu, kami kemungkinan akan melihat beberapa penurunan dalam proyeksi pertumbuhan global per Oktober," kata Direktur Pelaksana IMF Kristalina Georgieva dalam konferensi tersebut.

Masih banyak yang belum diketahui tentang Omicron. Para peneliti mengatakan varian virus itu bisa saja mengambil materi genetik dari virus lain, seperti dari virus yang menyebabkan flu biasa, yang akan membuatnya lebih mudah menghindar dari sistim kekebalan tubuh manusia.

Baca Juga: IMF mengingatkan varian Omicron dapat merusak pertumbuhan ekonomi global

Beberapa negara di bagian Eropa dan Amerika Serikat (AS) masih bergulat dengan gelombang infeksi varian Delta yang lebih dikenal. Varian baru akan menyulitkan negara-negara dalam menstabilkan pemulihan ekonominya, yang telah terganggu akibat berbagai kebijakan yang terkait dengan pencegahan Covid-19.

Norwegia menjadi negara dengan kasus infeksi terbesar di luar Afrika Selatan. Sebuah pesta Natal perusahaan di Oslo mengakibatkan setidaknya 13 infeksi, kata pejabat negeri itu.

Kepala ilmuwan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) Soumya Swaminathan mengatakan kepada Reuters Next bahwa varian yang menyebar cepat harus menjadi lebih menular untuk mengalahkan Delta, yang menyumbang 99% dari transmisi di saat ini.

“Kita harus siap dan hati-hati, jangan panik, karena situasi kita berbeda dengan tahun lalu,” katanya.

Baca Juga: Asing catat net sell Rp 3,22 triliun dalam sepekan, saham-saham big cap ini dilepas

Direktur kedaruratan WHO Mike Ryan mengatakan tidak ada bukti bahwa vaksin yang ada perlu dimodifikasi untuk melawan Omicron. Dia mengatakan, para pejabat seharusnya fokus untuk menggulirkan vaksinasi dengan vaksin yang tersedia saat ini.

“Kita perlu fokus untuk membuat orang yang paling berisiko divaksinasi,” kata Ryan di sebuah acara media sosial.

Namun, juru bicara WHO Christian Lindmeier mengatakan pada briefing PBB di Jenewa bahwa pembuat vaksin harus bersiap untuk kemungkinan menyesuaikan produk mereka.

Ugur Sahin, CEO BioNTech Jerman, yang membuat vaksin COVID-19 dengan Pfizer, mengatakan kepada Reuters Next bahwa perusahaan harus mampu menyesuaikan vaksinnya dalam waktu yang relatif cepat.

Sahin juga mengatakan vaksin yang ada di saat ini seharusnya mampu memberikan perlindungan terhadap penyakit parah. Meskipun virus mengalami mutasi.

“Saya percaya pada prinsip bahwa pada titik waktu tertentu, kita akan membutuhkan vaksin baru terhadap varian baru ini. Pertanyaannya adalah seberapa mendesak vaksin baru itu perlu tersedia,” kata Sahin.

Australia menjadi negara terbaru yang melaporkan transmisi komunitas dari varian baru. Para pejabat telah menemukan jenis baru di 10 negara bagian AS. Situasi ini menjadi tantangan baru bagi sistem perawatan kesehatan, yang sudah kewalahan menangani infeksi yang disebabkan varian Delta.

Lebih dari 264 juta orang sedunia telah dilaporkan terinfeksi oleh virus corona sejak virus itu pertama kali terdeteksi di China tengah, pada akhir 2019. Dari seluruh orang yang terinfeksi, sebanyak 5,49 juta orang meninggal, menurut penghitungan Reuters.

Baca Juga: Epidemiolog sarankan masa karantina pelaku perjalanan luar negeri diperpanjang

Jumlah kasus infeksi di Eropa, pusat pandemi saat ini, melampaui angka 75 juta pada hari Jumat.

Tingkat vaksinasi bervariasi dari satu negara ke negara lain tetapi ada kesenjangan yang mengkhawatirkan di negara-negara miskin. Indonesia, negara terpadat keempat di dunia yang pernah menjadi episentrum Covid-19 di Asia, baru menyuntikkan vaksin dalam dosis penuh ke sekitar 35% dari populasinya.

Sementara AS merupakan negara kaya dengan tingkat vaksinasi yang paling rendah, dengan kurang dari 60% populasi yang telah mendapatkan vaksin dosis lengkap.

Selain mendatangkan malapetaka di industri perjalanan, tindakan keras telah memukul pasar keuangan dan merusak ekonomi utama tepat ketika mereka mulai pulih dari penguncian yang dipicu oleh Delta.

Baca Juga: Jokowi beberkan strategi pemerintah efektif menekan kenaikan kasus Covid-19

Jerman mengatakan akan melarang orang yang tidak divaksinasi untuk terlibat dalam semua sektor, kecuali lini bisnis esensial. Negeri itu akan merancang undang-undang yang membuat vaksinasi sebagai kewajiban, di awal tahun depan.

Beberapa negara, termasuk Inggris dan AS, menggulirkan rencana untuk menawarkan suntikan penguat. Namun seperti larangan perjalanan, rencana itu menuai kontroversi.

Banyak ilmuwan mengatakan cara untuk menghentikan penyebaran virus adalah memastikan negara-negara miskin memiliki akses ke vaksin, bukan memberikan suntikan penguat ke penduduk di negara-negara kaya.

Bagikan

Berita Terbaru

Kurs Rupiah Potensi Lemas di Awal Tahun, Ini Penyebabnya
| Jumat, 02 Januari 2026 | 08:04 WIB

Kurs Rupiah Potensi Lemas di Awal Tahun, Ini Penyebabnya

Rupiah masih sulit diprediksi karena liburan. "Namun dengan indeks dolar AS yang masih naik, rupiah berpotensi tertekan,

Emiten Konglomerasi Menjadi Tumpuan di Tahun 2026, Pelemahan Rupiah Jadi Beban
| Jumat, 02 Januari 2026 | 08:00 WIB

Emiten Konglomerasi Menjadi Tumpuan di Tahun 2026, Pelemahan Rupiah Jadi Beban

Tekanan terhadap rupiah terutama berasal dari faktor fundamental dalam negeri. Maka, rupiah masih dalam tren pelemahan.

Hari Perdana Perdagangan di Bursa Saham Indonesia, Simak Proyeksi IHSG Hari Ini
| Jumat, 02 Januari 2026 | 07:42 WIB

Hari Perdana Perdagangan di Bursa Saham Indonesia, Simak Proyeksi IHSG Hari Ini

Pelaku pasar masih mencermati berbagai sentimen global dan domestik yang berpotensi mempengaruhi arah IHSG ke depan.

Bisnis Kredit Investasi Bank Masih Cukup Seksi
| Jumat, 02 Januari 2026 | 07:38 WIB

Bisnis Kredit Investasi Bank Masih Cukup Seksi

Permintaan kredit untuk jangka panjang memberi sinyal masih ada ruang pertumbuhan.                        

Emiten Prajogo Pangestu Menuntaskan Akuisisi SPBU ESSO di Singapura
| Jumat, 02 Januari 2026 | 07:35 WIB

Emiten Prajogo Pangestu Menuntaskan Akuisisi SPBU ESSO di Singapura

Perusahaan akan terus mengejar peluang pertumbuhan yang sejalan dengan tujuan bisnis jangka panjang.

Penumpang Angkutan Nataru Tembus 14,95 Juta
| Jumat, 02 Januari 2026 | 07:21 WIB

Penumpang Angkutan Nataru Tembus 14,95 Juta

Sejak H-7 (18 Desember) hingga H+5 Natal (30 Desember), total pergerakan penumpang mencapai 14.951.649 orang.

Saat Dompet Menipis Pasca Liburan, Saatnya Meraih Cuan dari Emiten Pembagi Dividen
| Jumat, 02 Januari 2026 | 07:20 WIB

Saat Dompet Menipis Pasca Liburan, Saatnya Meraih Cuan dari Emiten Pembagi Dividen

Saham emiten berkapitalisasi besar atau blue chip cenderung menawarkan yield dividen rendah sekitar 2% bahkan di bawah level tersebut. ​

Haji Khusus Terancam Gagal Berangkat
| Jumat, 02 Januari 2026 | 07:17 WIB

Haji Khusus Terancam Gagal Berangkat

Kuota haji khusus 2026 ditetapkan sebanyak 17.680 jemaah. Dari jumlah itu, 16.396 merupakan jemaah berdasarkan urut nomor porsi

Penyaluran FLPP Menembus Rp 34,64 Triliun di 2025
| Jumat, 02 Januari 2026 | 07:14 WIB

Penyaluran FLPP Menembus Rp 34,64 Triliun di 2025

Pekerja swasta masih mendominasi penyerapan dengan total 205.311 unit (73,63%), kemudian diikuti kelompok wiraswasta sebanyak 39.218 unit

Siasat Pemerintah Tahan Ancaman Badai PHK
| Jumat, 02 Januari 2026 | 07:09 WIB

Siasat Pemerintah Tahan Ancaman Badai PHK

Pemutusan hubungan kerja akan berlanjut akibat kelesuan daya beli dan ketidakpastian ekonomi dimestik dan global

INDEKS BERITA