Omicron Beredar, IMF Bersiap Memangkas Proyeksi Pertumbuhan Global

Sabtu, 04 Desember 2021 | 13:17 WIB
Omicron Beredar, IMF Bersiap Memangkas Proyeksi Pertumbuhan Global
[ILUSTRASI. Logo IMF dalam pertemuan di Washington, AS, 20 April 2018. REUTERS/Yuri Gripas/File Photo]
Reporter: Sumber: Reuters | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID - WASHINGTON. Dana Moneter Internasional (IMF) kemungkinan akan memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi global menyusul peredaran varian baru virus corona, demikian pernyataan pimpinan dari lembaga pemberi pinjaman global itu dalam konferensi Reuters Next, Jumat (3/12).

Omicron, varian baru itu, menyebar dengan cepat ke setidaknya 40 negara sejak pertama kali dilaporkan di Afrika Selatan pekan lalu, kata para pejabat. Pencegahan peredaran omicron menjadi alasan banyak pemerintah dalam memperketat kembali aturan perjalanannya.

"Varian baru yang dapat menyebar sangat cepat, bisa merusak kepercayaan. Dalam konteks itu, kami kemungkinan akan melihat beberapa penurunan dalam proyeksi pertumbuhan global per Oktober," kata Direktur Pelaksana IMF Kristalina Georgieva dalam konferensi tersebut.

Masih banyak yang belum diketahui tentang Omicron. Para peneliti mengatakan varian virus itu bisa saja mengambil materi genetik dari virus lain, seperti dari virus yang menyebabkan flu biasa, yang akan membuatnya lebih mudah menghindar dari sistim kekebalan tubuh manusia.

Baca Juga: IMF mengingatkan varian Omicron dapat merusak pertumbuhan ekonomi global

Beberapa negara di bagian Eropa dan Amerika Serikat (AS) masih bergulat dengan gelombang infeksi varian Delta yang lebih dikenal. Varian baru akan menyulitkan negara-negara dalam menstabilkan pemulihan ekonominya, yang telah terganggu akibat berbagai kebijakan yang terkait dengan pencegahan Covid-19.

Norwegia menjadi negara dengan kasus infeksi terbesar di luar Afrika Selatan. Sebuah pesta Natal perusahaan di Oslo mengakibatkan setidaknya 13 infeksi, kata pejabat negeri itu.

Kepala ilmuwan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) Soumya Swaminathan mengatakan kepada Reuters Next bahwa varian yang menyebar cepat harus menjadi lebih menular untuk mengalahkan Delta, yang menyumbang 99% dari transmisi di saat ini.

“Kita harus siap dan hati-hati, jangan panik, karena situasi kita berbeda dengan tahun lalu,” katanya.

Baca Juga: Asing catat net sell Rp 3,22 triliun dalam sepekan, saham-saham big cap ini dilepas

Direktur kedaruratan WHO Mike Ryan mengatakan tidak ada bukti bahwa vaksin yang ada perlu dimodifikasi untuk melawan Omicron. Dia mengatakan, para pejabat seharusnya fokus untuk menggulirkan vaksinasi dengan vaksin yang tersedia saat ini.

“Kita perlu fokus untuk membuat orang yang paling berisiko divaksinasi,” kata Ryan di sebuah acara media sosial.

Namun, juru bicara WHO Christian Lindmeier mengatakan pada briefing PBB di Jenewa bahwa pembuat vaksin harus bersiap untuk kemungkinan menyesuaikan produk mereka.

Ugur Sahin, CEO BioNTech Jerman, yang membuat vaksin COVID-19 dengan Pfizer, mengatakan kepada Reuters Next bahwa perusahaan harus mampu menyesuaikan vaksinnya dalam waktu yang relatif cepat.

Sahin juga mengatakan vaksin yang ada di saat ini seharusnya mampu memberikan perlindungan terhadap penyakit parah. Meskipun virus mengalami mutasi.

“Saya percaya pada prinsip bahwa pada titik waktu tertentu, kita akan membutuhkan vaksin baru terhadap varian baru ini. Pertanyaannya adalah seberapa mendesak vaksin baru itu perlu tersedia,” kata Sahin.

Australia menjadi negara terbaru yang melaporkan transmisi komunitas dari varian baru. Para pejabat telah menemukan jenis baru di 10 negara bagian AS. Situasi ini menjadi tantangan baru bagi sistem perawatan kesehatan, yang sudah kewalahan menangani infeksi yang disebabkan varian Delta.

Lebih dari 264 juta orang sedunia telah dilaporkan terinfeksi oleh virus corona sejak virus itu pertama kali terdeteksi di China tengah, pada akhir 2019. Dari seluruh orang yang terinfeksi, sebanyak 5,49 juta orang meninggal, menurut penghitungan Reuters.

Baca Juga: Epidemiolog sarankan masa karantina pelaku perjalanan luar negeri diperpanjang

Jumlah kasus infeksi di Eropa, pusat pandemi saat ini, melampaui angka 75 juta pada hari Jumat.

Tingkat vaksinasi bervariasi dari satu negara ke negara lain tetapi ada kesenjangan yang mengkhawatirkan di negara-negara miskin. Indonesia, negara terpadat keempat di dunia yang pernah menjadi episentrum Covid-19 di Asia, baru menyuntikkan vaksin dalam dosis penuh ke sekitar 35% dari populasinya.

Sementara AS merupakan negara kaya dengan tingkat vaksinasi yang paling rendah, dengan kurang dari 60% populasi yang telah mendapatkan vaksin dosis lengkap.

Selain mendatangkan malapetaka di industri perjalanan, tindakan keras telah memukul pasar keuangan dan merusak ekonomi utama tepat ketika mereka mulai pulih dari penguncian yang dipicu oleh Delta.

Baca Juga: Jokowi beberkan strategi pemerintah efektif menekan kenaikan kasus Covid-19

Jerman mengatakan akan melarang orang yang tidak divaksinasi untuk terlibat dalam semua sektor, kecuali lini bisnis esensial. Negeri itu akan merancang undang-undang yang membuat vaksinasi sebagai kewajiban, di awal tahun depan.

Beberapa negara, termasuk Inggris dan AS, menggulirkan rencana untuk menawarkan suntikan penguat. Namun seperti larangan perjalanan, rencana itu menuai kontroversi.

Banyak ilmuwan mengatakan cara untuk menghentikan penyebaran virus adalah memastikan negara-negara miskin memiliki akses ke vaksin, bukan memberikan suntikan penguat ke penduduk di negara-negara kaya.

Bagikan

Berita Terbaru

Simak Rekomendasi Emiten Migas di Tengah Fluktuasi Harga Komoditas
| Senin, 23 Februari 2026 | 04:33 WIB

Simak Rekomendasi Emiten Migas di Tengah Fluktuasi Harga Komoditas

Dengan berbagai sentimen geopolitik, harga minyak Brent untuk tahun 2026 secara moderat di kisaran US$ 62–US$ 67 per barel.

Pasar Dihantui Kecemasan, Harga Bitcoin Tertekan
| Senin, 23 Februari 2026 | 04:17 WIB

Pasar Dihantui Kecemasan, Harga Bitcoin Tertekan

Risiko volatilitas bitcoin di kuartal I-2026 masih cukup tinggi, terlihat dari Indeks Fear & Greed yang berada di area extreme fear

Sentimen Tarif Donald Trump di Awal Pekan, Simak Rekomendasi Saham Hari Ini
| Senin, 23 Februari 2026 | 04:17 WIB

Sentimen Tarif Donald Trump di Awal Pekan, Simak Rekomendasi Saham Hari Ini

Di awal pekan ini,  pelaku pasar akan mencermati keputusan terbaru dari Mahkamah Agung AS yang membatalkan tarif Presiden Donald Trump.

Tarif Dagang Tak Imbang, Bursa Saham Gamang
| Senin, 23 Februari 2026 | 04:14 WIB

Tarif Dagang Tak Imbang, Bursa Saham Gamang

Ketidakpastian kebijakan tarif dagang yang kembali muncul, dapat menimbulkan gejolak baru di pasar saham..

Bayar Utang Jumbo, Saranacentral Bajatama (BAJA) Menggelar Rights Issue
| Senin, 23 Februari 2026 | 04:05 WIB

Bayar Utang Jumbo, Saranacentral Bajatama (BAJA) Menggelar Rights Issue

Tujuan PT Saranacentral Bajatama Tbk (BAJA) menggelar rights issue untuk membayar utang kepada pihak terafiliasi, yaitu PT Sarana Steel. ​

Ditahannya Bunga Acuan Persulit Leasing Genjot Pembiayaan
| Senin, 23 Februari 2026 | 03:35 WIB

Ditahannya Bunga Acuan Persulit Leasing Genjot Pembiayaan

Bunga acuan yang bergeming selama enam bulan terakhir, bisa membuat tugas multifinance semakin menantang dalam upaya memperbaiki kinerja.

Menadah Berkah dari Saham Dividen
| Senin, 23 Februari 2026 | 03:35 WIB

Menadah Berkah dari Saham Dividen

Saat harga saham yang murah, dividen dinilai menjanjikan imbal hasil atau return menarik bagi investor.

Bank Diharap Percepat Penurunan Bunga Kredit
| Senin, 23 Februari 2026 | 03:20 WIB

Bank Diharap Percepat Penurunan Bunga Kredit

​BI rate sudah turun 1,25%, tapi bunga kredit baru susut 40 bps ke 8,8%. Meski insentif likuiditas digelontorkan, transmisi ke nasabah lambat

Bisnis Parkir Terdorong Populasi Kendaraan
| Senin, 23 Februari 2026 | 03:10 WIB

Bisnis Parkir Terdorong Populasi Kendaraan

Manajemen Secure Parking Indonesia memproyeksikan bisnis perparkiran nasional masih akan tumbuh pada 2026.

Upaya BEI Agar Saham di Papan FCA Tak Lagi Mati Suri
| Senin, 23 Februari 2026 | 03:05 WIB

Upaya BEI Agar Saham di Papan FCA Tak Lagi Mati Suri

Bursa Efek Indonesia (BEI) berencana mengevaluasi papan pemantauan khusus (PPK) dengan skema full call auction (FCA).​

INDEKS BERITA

Terpopuler