Omon-Omon Korupsi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Drama sejumlah pejabat negara foto bersama di sela acara peringatan puncak hari koperasi, Minggu 12 Juli 2026, seolah menjadi akhir drama menegangkan pemberantasan korupsi negeri ini.
Tampak Panglima TNI Agus Subiyanto didampingi Jaksa Agung ST Burhanuddin dan Kapolri Listyo Sigit Prabowo, lalu diapit Kepala BIN Muhammad Herindra dan Menko Polkam Djamari Chaniago. Drama rangkulan pejabat, elite politik di negeri ini yang berperan di penanganan korupsi (kecuali Komisi Pemberantasan Korupsi) ini tampaknya tak akan memuaskan keinginan publik. Publik ingin negara ini bersih yang sejati, bukan sekadar omon-omon negara bersih tapi penuh dengan fondasi korupsi.
Jabat tangan pejabat dengan senyum semarak di depan kamera mungkin bisa menipu sebagian rakyat kita. Seolah sudah tidak terjadi apa-apa dan penanganan korupsi sedang baik-baik saja. Seolah tidak ada backing-backing-an para pejabat untuk menghindari korupsi.
Tapi fakta penyerahan kasus pimpinan Kejaksaan Agung yang diduga korup oleh Kepolisian kepada pihak Kejaksaan RI, tentu masih menjadi tanda tanya. Apakah masih bisa seorang jaksa yang ditugaskan untuk membuat tuntutan bagi mantan bos-nya masih bisa kredibel, layak?
Ada harapan masyarakat agar polisi menyerahkan penanganan kasus dugaan korupsi Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Febri Ardiansyah kepada KPK agar bisa lebih fair dan independen. Tapi kalaupun polisi menyerahkan kasus ini kepada KPK, jaksa yang akan ditugaskan tetap jaksa dari Kejaksaan Agung yang bertugas di KPK, jadi sama saja.
Artinya masyarakat yang harus mengawal sendiri kasus ini. Apakah barang bukti yang disita oleh Polisi dengan 74 kg tumpukan emas -hampir setengah persen Cadangan Emas Indonesia di Bank Indonesia bisa dibuktikan dan akan dirampas negara. Apakah duit ratusan miliar yang disita benar-benar hasil pencucian uang. Pemilikan rumah mewah yang tidak pernah dilaporkan.
Drama rangkulan pejabat yang seharusnya menjadi pembersih korupsi, tak cukup untuk menjawab janji pemerintahan bersih. Apalagi drama pengganti pejabat yang cuma punya motor doang, mungkin anak SD pun tidak akan ada yang percaya. Perlu audit khusus harta para pejabat negara khususnya pejabat pembersih korupsi. Saat mereka tidak jujur melaporkan harta kekayaan, maka mereka tidak layak untuk duduk di jabatan penting, membersihkan negeri ini dari korupsi. Stop omon-omon antikorupsi, Sekarang!
