Berita Bisnis

Pajak Ekspor Progresif Nikel Memukul Pengusaha Smelter, Pro dan Kontra Menyeruak

Selasa, 25 Januari 2022 | 05:56 WIB
Pajak Ekspor Progresif Nikel Memukul Pengusaha Smelter, Pro dan Kontra Menyeruak

ILUSTRASI. Foto udara aktivitas pengolahan nikel (smelter) yang berada di Kawasan Industri Virtue Dragon Nickel Industrial (VDNI) di Kecamatan Morosi, Konawe, Sulawesi Tenggara, Selasa (14/12/2021).

Reporter: Arfyana Citra Rahayu, Muhammad Julian | Editor: Azis Husaini

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Pemerintah akan memungut pajak progresif sebesar 2% untuk ekspor produk nickel pig iron (NPI) dan feronikel di tahun ini. Di saat yang sama, pemerintah akan meniadakan tax holiday bagi pihak yang baru mengajukan investasi smelter NPI dan feronikel di Tanah Air. 

Deputi Bidang Investasi dan Pertambangan Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves), Septian Hario Seto menyebutkan, kedua kebijakan ini akan menahan investasi smelter NPI dan feronikel yang baru. 
 
"Kami sudah menghitung keekonomiannya dan masih masuk. Hanya saja (investor) akan lebih hati-hati karena berpikir tidak dapat tax holiday dan akan bayar pajak ekspor juga. Namun, investasi secara keseluruhan belum tentu berkurang," ungkap dia kepada KONTAN, pekan lalu. 
 
Kendati demikian, Seto mengungkapkan, saat ini, sudah ada 18 smelter yang beroperasi yang tidak menikmati tax holiday dan masih bisa untung. Sedangkan bagi keekonomian smelter existing, pungutan pajak progresif diproyeksikan tidak berdampak signifikan. 
 
Seto bilang, kedua kebijakan ini untuk memacu hilirisasi nikel dan menjaga cadangan biji nikel nasional. Hingga kini, jumlah smelter NPI dan feronikel yang memakai bahan baku biji nikel tipe saprolite terus bertambah, namun cadangan biji nikel saprolite tidak meningkat signifikan. 
 
Ihwal kebijakan pajak progresif, pemerintah melakukan exercise di harga US$ 15.000 hingga US$ 16.000 per ton akan terkena pajak 2%. Tarif pajak akan naik seiring menanjaknya harga nikel.
 
Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) menilai, kebijakan pajak ekspor progresif untuk NPI dan feronikel bakal menguntungkan industri manufaktur sebagai pengguna maupun pelaku usaha smelter nikel di tingkat lebih hilir yang memerlukan pasokan NPI dan feronikel.
 
Ketua Perhapi, Rizal Kasli mengemukakan, produksi NPI dan feronikel memerlukan jenis nickel ore saprolite. Namun, berdasarkan data yang ada, cadangan nickel ore saprolite hanya bisa memenuhi kebutuhan selama kurang dari 10 tahun jika tidak ditemukan cadangan baru.
 
"Pihak yang  dirugikan dengan kebijakan ini seperti perusahaan afiliasi yang di luar negeri (yang mengimpor NPI dan feronikel dari RI)," ujar dia, kemarin.
 
Manajemen PT Vale Indonesia Tbk (INCO) juga menilai, kebijakan ini akan menekan industri nikel secara umum. "Tentu saja pengenaan pajak ini akan memberikan tekanan terhadap industri nikel, terutama perusahaan yang mengekspor produk olahan nikel," kata Direktur INCO, Bernardus Irmanto, kemarin.
 
Selain NPI dan feronikel, belum jelas apakah produk olahan nikel lainnya seperti nikel matte atau MSP/MHP akan diperlakukan kebijakan yang sama. Selama ini, produk INCO adalah nikel matte.
 
Sedangkan Sekretaris Jenderal Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) Meidy Katrin Lengkey mendukung kebijakan pungutan pajak ekspor untuk kedua komoditas nikel. Langkah ini agar negara bisa mendapatkan value added dari industri pengolahan mineral.   


Baca juga