Berita Bisnis

Pakai Dana APBN, Ongkos Transisi Energi Sangat Mahal

Jumat, 22 Oktober 2021 | 06:42 WIB
Pakai Dana APBN, Ongkos Transisi Energi Sangat Mahal

ILUSTRASI. Salah satu langkah strategis yang dilakukan PLN adalah pada 2030 akan mulai mengganti pembangkit-pembangkit tua yang subcritical.

Reporter: Filemon Agung | Editor: Azis Husaini

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Indonesia bertekad menggenjot energi bersih. Namun ongkos untuk beralih dari pembangkit fosil ke energi baru terbarukan mahal. Bahkan harus merogoh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Wakil Direktur Utama PT PLN, Darmawan Prasodjo menyebut, ada kewajiban yang harus ditanggung dari rencana memensiunkan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU). Hingga 2028, ada rencana menghentikan operasional 5,4 Gigawatt (GW) PLTU. Ini berpotensi menambah kompensasi US$ 3,8 miliar setara Rp 53,58 triliun (kurs Rp 14.100 per dollar AS). 
 
Salah satu opsi untuk mempercepat early retirement adalah mendorong akuisisi aset PLTU PLN oleh pihak ketiga melalui program pemerintah berupa Energy Transition Mechanism (ETM). 
 
Pendanaannya berasal dari pajak karbon di 2022 dan APBN. "Kita masih berusaha agar early retirement PLTU soft dengan planning yang sangat holistik," imbuh Darmawan dalam acara webinar Kompas Talks bertajuk Energi Terbarukan, kemarin.
 
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengungkapkan, kontrak  pembangkit listrik secara umum bersifat jangka panjang. Rencana early retirement PLTU tentu akan berdampak pada kontrak pembangkit yang beroperasi. "Makanya kami harus berhati-hati. Jika kita melakukan early retirement, dihentikan lebih cepat dari masa kontrak, harus ada kompensasi," kata Suahasil.
 
Suahasil memastikan, kebutuhan dana untuk kompensasi dan penggantian pembangkit PLTU dengan EBT menjadi dasar pemerintah mengembangkan program ETM. 
 
Pemerintah sedang menggodok aturan main ETM. "Nanti mekanismenya adalah blended finance, bagaimana proses penggantian PLTU PLN tak sepenuhnya menggunakan dana APBN," kata Joko Tri Haryanto, Tenaga Fungsional Peneliti Ahli Madya Badan kebijakan Fiskal (BKF).
 
Ekonom Indef Abra Talattov mengingatkan, akan ada tambahan 35.000 MW masuk dalam sistem PLN. Belum lagi ada potensi kelebihan pasokan karena permintaan menurun akibat Covid-19. "Jangan sampai karena punya ambisi besar, tapi dalam menjalankan strategi kurang hati-hati dan salah arah sehingga transisi energi menjadi tidak berkelanjutan," kata Abra.
 
Untuk membangun pembangkit tenaga surya, misalnya, membutuhkan investasi US$ 1 juta per Megawatt (MW). Kemudian biaya untuk pembangkit tenaga air (PLTA) bisa mencapai US$ 4 juta per MW (lihat tabel).    


Baca juga