KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Sekitar dua pekan lalu, sebuah berita menjadi perbincangan di kalangan praktisi teknologi dan properti. Setelah sekitar dua tahun menerapkan moratorium izin pangkalan data (data center), tahun ini, Singapura mengakhiri kebijakan itu.
Negara Kota itu akan kembali memberikan izin data center anyar, tapi dengan syarat superketat.
Langkah itu tak mengejutkan. Sebab, seiring perkembangan pesat pengguna internet dan ekonomi digital di kawasan Asia Pasifik, permintaan pangkalan data meningkat pesat. Dan, selama ini, Singapura telah memimpin persaingan “rumah” data center di Asia Pasifik.
Mengutip laporan Chusman & Wakefield tentang rangking 10 besar kawasan pusat data center 2022, di Asia Pasifik, Singapura menduduki peringkat pertama dan di level global, Singapura di urutan kedua. Jika meneruskan moratorium, Singapura akan melewatkan booming investasi yang tengah terjadi.
Asal tahu saja, seiring gelombang digitalisasi di Asia Pasifik, investasi pangkalan data memang tengah meningkat pesat. Tak ada total angka investasi yang mewakili, tapi kita bisa mencermati cerita investasi data center yang di dalam negeri.
Dua tahun terakhir, raksasa penyedia layanan komputer awan (cloud) berlomba membuka data center di Indonesia, baik membangun sendiri maupun menggandeng mitra.
Diawali oleh Alibaba, kemudian, Tencent, Google, dan Microsoft menyusul. Terbaru, akhir 2021, Amazon Web Services (AWS) mengumumkan rencana investasi cloud region di Indonesia sebesar Rp 71 triliun dalam 15 tahun mendatang.
Para pemain lokal juga unjuk gigi. Para konglomerat terkemuka tak mau ketinggalan untuk melompat ke gerbong infrastruktur digital yang tengah melaju cepat ini. Sebut saja Grup Salim yang bermitra dengan DCI Indonesia. Yang lain adalah Grup Sinarmas, Triputra, Lippo, hingga raksasa halo-halo Telkom.
Gelombang investasi data center ini pasti menguntungkan ekonomi Indonesia. Kualitas koneksi internet dan layanan server yang menjadi urat dan jatung ekonomi digital pasti akan semakin andal. Di luar itu, lapangan kerja baru akan tercipta.
Namun, pemerintah juga harus siap dengan konsekuensinya. Misalnya, menjamurnya pangkalan data membutuhkan pasokan listrik yang stabil dalam jumlah yang besar.
Asal tahu saja, salah satu alasan Singapura menerapkan moratorium adalah karena data center sudah menyedot 7% pasokan listrik. Sebagian pengelola juga mulai mensyaratkan pasokan listrik ramah lingkungan.
