KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan program efisiensi anggaran secara besar-besaran untuk membiayai sejumlah program prioritas, termasuk program makan bergizi gratis (MBG). Program efisiensi anggaran itu tertuang dalam Inpres No. 1 Tahun 2025 yang dikeluarkan pada Rabu (22/1).
Presiden menargetkan penghematan anggaran, baik di pusat maupun daerah mencapai Rp 306,6 triliun. Adapun perinciannya, efisiensi atas anggaran belanja Kementerian/Lembaga (KL) sebesar Rp 256 triliun dan transfer ke daerah Rp 50 triliun. Mengingat target pemangkasan anggaran sangat besar, tentu ada banyak K/L yang bakal terkena program efisiensi tersebut.
Kita semua sepakat program prioritas seperti MBG itu penting, tapi jangan juga mengorbankan program K/L yang memberikan manfaat tak kalah besarnya bagi masyarakat. Sebab, jika tanpa perhitungan cermat, pemangkasan anggaran berisiko menggangu pelayanan publik yang akhirnya bakal menghambat aktivitas perekonomian nasional.
Pada prinsipnya, program yang menyangkut pelayanan publik dasar termasuk keselamatan, transportasi umum, kesehatan, pendidikan, infrastruktur jalan jangan dikorbankan. Nah, dari informasi yang beredar, beberapa K/L yang bakal mengalami pemangkasan anggaran cukup signifikan adalah Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan Kementerian Pekerjaan Umum (PU).
Penghematan sektor transportasi di Kemenhub sebesar Rp 17,9 triliun, yakni dari Rp 31,5 triliun menjadi hanya Rp 5,7 triliun. Sisa anggaran itu hanya cukup untuk menggaji ASN Kemenhub dalam setahun. Adapun, semua anggaran subsidi transportasi dihilangkan.
Padahal, subsidi transportasi itu penting sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, dan menjamin kelangsungan pelayanan angkutan barang. Berikutnya rencana pemangkasan anggaran Kementerian PU dari Rp 110,9 triliun menjadi hanya Rp 29,6 triliun.
Dengan anggaran yang minim maka program infrastruktur strategis, seperti Program Inpres Jalan Daerah (IJD) bakal terhambat. Padahal, program itu memiliki banyak manfaat dalam meningkatkan kualitas infrastruktur dan mempercepat pembangunan jalan daerah.
Pada akhirnya, perekonomian masyarakat dan daerah bakal terganggu. Semua itu akan berujung sulitnya mencapai target pertumbuan ekonomi 8%.
