Parlemen Tidak Sepakati Perubahan Alokasi, Nasib Paket Stimulus Tidak Jelas

Jumat, 25 Desember 2020 | 07:55 WIB
Parlemen Tidak Sepakati Perubahan Alokasi, Nasib Paket Stimulus Tidak Jelas
[ILUSTRASI. Ketua DPR AS Nancy Pelosi berbicara kepada wartawan tentang kesepakatan paket bantuan penyakit virus corona (COVID-19) di Capitol Hill, Washington, D.C., Amerika Serikat, Minggu (20/12/2020). REUTERS/Ken Cedeno]
Reporter: Sumber: Reuters | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID - WASHINGTON – Para anggota parlemen Amerika Serikat (AS), Kamis (24/12), gagal mencapai kata sepakat atas usulan perubahan alokasi bantuan virus korona senilai $ 2,3 triliun dan paket pengeluaran pemerintah. Penyaluran bantuan bagi jutaan orang di Negeri Paman Sam pun terancam.

Anggota parlemen dari Partai Demokrat ingin meningkatkan nilai bantuan tunai menjadi US$ 2.000 per orang, dari US$ 600. Niat ini, sejatinya merupakan permintaan Presiden Donald Trump. Namun keinginan meningkatkan nilai bantuan tunai itu tidak mendapat dukungan dari Partai Republik, yang merupakan partai penyokong Trump.

Baca Juga: Wall Street berseri sambut Natal, ditambah harapan stimulus dan kesepakatan Brexit

Partai Republik mengagendakan perubahan jumlah bantuan luar negeri yang termasuk dalam paket itu. Usul ini juga datang dari Presiden Trump. Namun, perubahan alokasi bantuan luar negeri ini ditentang oleh anggota parlemen dari kubu Demokrat.

Menghadapi situasi buntu, ketua dewan perwakilan Nancy Pelosi, menyatakan, majelis akan mengadakan pemungutan suara pada Senin.

Baca Juga: Ini yang bakal terjadi pekan depan andai pemerintahan AS shutdown

Hiruk pikuk di gedung parlemen AS menjelang Natal, tidak menghentikan kebuntuan yang mengancam bantuan yang sangat dibutuhkan bagi jutaan penduduk AS. Sidang parlemen, kemarin, juga tidak meredakan ancaman shutdown yang membayangi roda pemerintahan di  AS di saat upaya vaksinasi virus corona bergulir.

"Betapa ironisnya menutup pemerintah federal pada saat krisis pandemi, saat layanan pemerintah paling dibutuhkan," kata Pemimpin Partai Demokrat Steny Hoyer pada konferensi pers.

Kubu Demokrat ingin mengubah nilai bantuan tunai karena menilai paket bantuan senilai US$ 892 miliar tidak cukup besar untuk mengatasi pandemi yang telah menewaskan hampir 320.000 orang AS. Anggota parlemen dari Demokrat pun menyambut seruan Trump untuk penyaluran stimulus yang lebih besar.

Partai Republik menentang pembayaran langsung yang lebih besar selama negosiasi karena mereka berusaha menjaga label harga keseluruhan dari bantuan virus corona di bawah $ 1 triliun.

Gedung Putih tidak segera menanggapi permintaan komentar. Trump berada di Florida, tempat dia dijadwalkan bermain golf pada Kamis. Rancangan undang-undang paket stimulus dan bantuan setebal 5.500 halaman membutuhkan waktu berbulan-bulan untuk dinegosiasikan dan didukung oleh administrasi Trump. Tanpa perubahan apa pun, tidak jelas apakah Trump akan menandatangani paket itu menjadi undang-undang atau menunggu untuk tindakan lebih lanjut.

Tanpa tanda tangannya, tunjangan pengangguran bagi mereka yang dipecat karena pandemi akan berakhir segera setelah hari Sabtu. Konsekuensi lain yang tak kalah serius adalah Pemerintah AS harus menutup, alias shutdown, sebagian kegiatannya mulai hari Selasa.

Baca Juga: Biden: Trump harus menyalahkan Rusia atas serangan dunia maya di AS

Pemimpin Partai Republik Kevin McCarthy, Kamis, mengatakan, Demokrat harus bersedia menangani bantuan asing dan elemen lain dari RUU yang selama ini dicemooh kubu biru sebagai pengeluaran yang boros. "DPR Demokrat tampaknya menderita pemeriksaan selektif," tulisnya dalam sebuah surat kepada anggota DPR Republik lainnya.

Kongres dapat tetap menjalankan operasi dengan mengesahkan RUU pendanaan sementara sebelum tengah malam pada hari Senin. Untuk berhasil melakukan itu, anggota parlemen akan membutuhkan kerja sama Trump, yang akan berakhir masa jabatannya pada 20 Januari 2021 mendatang.

Selanjutnya: Pemerintah jamin stok bahan pokok untuk Natal dan Tahun Baru aman

 

 

Bagikan

Berita Terbaru

Logisticsplus (LOPI) Amankan Kontrak Baru Pada 2026 Senilai Rp 80 Miliar
| Jumat, 26 Desember 2025 | 11:56 WIB

Logisticsplus (LOPI) Amankan Kontrak Baru Pada 2026 Senilai Rp 80 Miliar

PT Logisticsplus International Tbk (LOPI) menutup tahun buku 2025 dengan recognized revenue konsolidasi sekitar Rp 105 miliar.

Dari Uang Saku Anak ke Pengelolaan Keuangan
| Jumat, 26 Desember 2025 | 11:47 WIB

Dari Uang Saku Anak ke Pengelolaan Keuangan

Ada banyak pilihan dalam memberikan uang saku buat anak. Simak cara mengatur uang saku anak sembari mengajarkan soal pengelolaan uang.

Altcoin Season 2025 Terasa Hambar, Likuiditas Terpecah Belah
| Jumat, 26 Desember 2025 | 11:45 WIB

Altcoin Season 2025 Terasa Hambar, Likuiditas Terpecah Belah

Altcoin 2025 tak lagi reli massal, pelajari faktor pergeseran pasar dan rekomendasi investasi altcoin untuk tahun 2026.

Memperbaiki Kondisi Keuangan, KRAS Dapat Pinjaman Rp 4,9 Triliun dari Danantara
| Jumat, 26 Desember 2025 | 10:58 WIB

Memperbaiki Kondisi Keuangan, KRAS Dapat Pinjaman Rp 4,9 Triliun dari Danantara

PT Krakatau Steel Tbk (KRAS) memperoleh pinjaman dari pemegang sahamnya, yakni Danantara Asset Management. 

Harga Ayam Diprediksi Naik, Kinerja Japfa Comfeed (JPFA) Pada 2026 Bisa Membaik
| Jumat, 26 Desember 2025 | 10:38 WIB

Harga Ayam Diprediksi Naik, Kinerja Japfa Comfeed (JPFA) Pada 2026 Bisa Membaik

Salah satu sentimen pendukung kinerja emiten perunggasan tersebut di tahun depan adalah membaiknya harga ayam hidup (livebird). ​

Pelemahan Harga Komoditas Menyengat Emiten Migas
| Jumat, 26 Desember 2025 | 10:19 WIB

Pelemahan Harga Komoditas Menyengat Emiten Migas

Risiko pelemahan harga minyak mentah dunia masih berpotensi membayangi kinerja emiten minyak dan gas (migas) pada 2026.​

Harga Bitcoin Koreksi di Penghujung 2025, Saat Tepat untuk Serok atau Wait and See?
| Jumat, 26 Desember 2025 | 10:15 WIB

Harga Bitcoin Koreksi di Penghujung 2025, Saat Tepat untuk Serok atau Wait and See?

Dalam beberapa proyeksi, bitcoin diperkirakan tetap berada di atas kisaran US$ 70.000–US$ 100.000 sebagai floor pasar.

Denda Administrasi Menghantui Prospek Emiten CPO dan Pertambangan
| Jumat, 26 Desember 2025 | 10:02 WIB

Denda Administrasi Menghantui Prospek Emiten CPO dan Pertambangan

Pemerintah bakal agresif menerapkan denda administrasi atas aktivitas usaha di kawasan hutan pada tahun 2026.

Berharap Saham-Saham Pendatang Baru Masih Bisa Menderu
| Jumat, 26 Desember 2025 | 09:42 WIB

Berharap Saham-Saham Pendatang Baru Masih Bisa Menderu

Dengan pasokan saham yang terbatas, sedikit saja permintaan dapat memicu kenaikan harga berlipat-lipat.

Pasar Mobil Konvensional Terpukul, Mobil Listrik Masih Sulit Merakyat
| Jumat, 26 Desember 2025 | 09:35 WIB

Pasar Mobil Konvensional Terpukul, Mobil Listrik Masih Sulit Merakyat

Negara berpotensi meraup minimal Rp 37,7 triliun per tahun dari cukai emisi, dengan asumsi tarif 10% hingga 30% dari harga jual kendaraan.

INDEKS BERITA

Terpopuler