Parlemen Tidak Sepakati Perubahan Alokasi, Nasib Paket Stimulus Tidak Jelas

Jumat, 25 Desember 2020 | 07:55 WIB
Parlemen Tidak Sepakati Perubahan Alokasi, Nasib Paket Stimulus Tidak Jelas
[ILUSTRASI. Ketua DPR AS Nancy Pelosi berbicara kepada wartawan tentang kesepakatan paket bantuan penyakit virus corona (COVID-19) di Capitol Hill, Washington, D.C., Amerika Serikat, Minggu (20/12/2020). REUTERS/Ken Cedeno]
Reporter: Sumber: Reuters | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID - WASHINGTON – Para anggota parlemen Amerika Serikat (AS), Kamis (24/12), gagal mencapai kata sepakat atas usulan perubahan alokasi bantuan virus korona senilai $ 2,3 triliun dan paket pengeluaran pemerintah. Penyaluran bantuan bagi jutaan orang di Negeri Paman Sam pun terancam.

Anggota parlemen dari Partai Demokrat ingin meningkatkan nilai bantuan tunai menjadi US$ 2.000 per orang, dari US$ 600. Niat ini, sejatinya merupakan permintaan Presiden Donald Trump. Namun keinginan meningkatkan nilai bantuan tunai itu tidak mendapat dukungan dari Partai Republik, yang merupakan partai penyokong Trump.

Baca Juga: Wall Street berseri sambut Natal, ditambah harapan stimulus dan kesepakatan Brexit

Partai Republik mengagendakan perubahan jumlah bantuan luar negeri yang termasuk dalam paket itu. Usul ini juga datang dari Presiden Trump. Namun, perubahan alokasi bantuan luar negeri ini ditentang oleh anggota parlemen dari kubu Demokrat.

Menghadapi situasi buntu, ketua dewan perwakilan Nancy Pelosi, menyatakan, majelis akan mengadakan pemungutan suara pada Senin.

Baca Juga: Ini yang bakal terjadi pekan depan andai pemerintahan AS shutdown

Hiruk pikuk di gedung parlemen AS menjelang Natal, tidak menghentikan kebuntuan yang mengancam bantuan yang sangat dibutuhkan bagi jutaan penduduk AS. Sidang parlemen, kemarin, juga tidak meredakan ancaman shutdown yang membayangi roda pemerintahan di  AS di saat upaya vaksinasi virus corona bergulir.

"Betapa ironisnya menutup pemerintah federal pada saat krisis pandemi, saat layanan pemerintah paling dibutuhkan," kata Pemimpin Partai Demokrat Steny Hoyer pada konferensi pers.

Kubu Demokrat ingin mengubah nilai bantuan tunai karena menilai paket bantuan senilai US$ 892 miliar tidak cukup besar untuk mengatasi pandemi yang telah menewaskan hampir 320.000 orang AS. Anggota parlemen dari Demokrat pun menyambut seruan Trump untuk penyaluran stimulus yang lebih besar.

Partai Republik menentang pembayaran langsung yang lebih besar selama negosiasi karena mereka berusaha menjaga label harga keseluruhan dari bantuan virus corona di bawah $ 1 triliun.

Gedung Putih tidak segera menanggapi permintaan komentar. Trump berada di Florida, tempat dia dijadwalkan bermain golf pada Kamis. Rancangan undang-undang paket stimulus dan bantuan setebal 5.500 halaman membutuhkan waktu berbulan-bulan untuk dinegosiasikan dan didukung oleh administrasi Trump. Tanpa perubahan apa pun, tidak jelas apakah Trump akan menandatangani paket itu menjadi undang-undang atau menunggu untuk tindakan lebih lanjut.

Tanpa tanda tangannya, tunjangan pengangguran bagi mereka yang dipecat karena pandemi akan berakhir segera setelah hari Sabtu. Konsekuensi lain yang tak kalah serius adalah Pemerintah AS harus menutup, alias shutdown, sebagian kegiatannya mulai hari Selasa.

Baca Juga: Biden: Trump harus menyalahkan Rusia atas serangan dunia maya di AS

Pemimpin Partai Republik Kevin McCarthy, Kamis, mengatakan, Demokrat harus bersedia menangani bantuan asing dan elemen lain dari RUU yang selama ini dicemooh kubu biru sebagai pengeluaran yang boros. "DPR Demokrat tampaknya menderita pemeriksaan selektif," tulisnya dalam sebuah surat kepada anggota DPR Republik lainnya.

Kongres dapat tetap menjalankan operasi dengan mengesahkan RUU pendanaan sementara sebelum tengah malam pada hari Senin. Untuk berhasil melakukan itu, anggota parlemen akan membutuhkan kerja sama Trump, yang akan berakhir masa jabatannya pada 20 Januari 2021 mendatang.

Selanjutnya: Pemerintah jamin stok bahan pokok untuk Natal dan Tahun Baru aman

 

 

Bagikan

Berita Terbaru

Pergerakan Rupiah Sepekan Terakhir Tertekan Sentimen Suku Bunga
| Minggu, 16 November 2025 | 06:00 WIB

Pergerakan Rupiah Sepekan Terakhir Tertekan Sentimen Suku Bunga

Mengutip Bloomberg, rupiah di pasar spot menguat 0,13% secara harian ke level Rp 16.707 per dolar AS.

IHSG Terkoreksi Usai Cetak Rekor, Masih Ada Net Buy Asing Rp 3,85 Triliun Sepekan
| Minggu, 16 November 2025 | 06:00 WIB

IHSG Terkoreksi Usai Cetak Rekor, Masih Ada Net Buy Asing Rp 3,85 Triliun Sepekan

IHSG sempat rekor 8.478,15 lalu melemah 0,29% pekan ini. Investor asing masih mencatat net buy Rp 3,85 triliun

Perbaikan Jalan Pakai Olahan Limbah Pembakaran
| Minggu, 16 November 2025 | 05:10 WIB

Perbaikan Jalan Pakai Olahan Limbah Pembakaran

Tidak lagi masuk kategori B3, fly ash bottom ash (FABA) sisa dari PLTU bisa diolah jadi paving block serta bahan baku semen.

 
Menyantap Bisnis Sehat Menu Gluten
| Minggu, 16 November 2025 | 05:05 WIB

Menyantap Bisnis Sehat Menu Gluten

Bisnis makanan bebas tepung terigu tumbuh pesat, pasarnya digerakkan kesadaran untuk hidup sehat dan kebutuhan medis. 

Paradoks Ekonomi RI
| Minggu, 16 November 2025 | 04:35 WIB

Paradoks Ekonomi RI

Melonjaknya angka pengangguran itu sejalan dengan tren pemutusan hubungan kerja (PHK) yang masih tetap marak hingga saat ini.​

 
Comeback Saham BUMI Sebagai Saham Sejuta Umat Menggeser GOTO?
| Sabtu, 15 November 2025 | 16:54 WIB

Comeback Saham BUMI Sebagai Saham Sejuta Umat Menggeser GOTO?

PT Bumi Resources Tbk (BUMI) kini memimpin volume transaksi BEI, menggeser GOTO. Pahami penyebab lonjakan harga saham BUMI yang fantastis.

Haji Isam dan Oscar Darmawan Dikabarkan Tertarik Garap Bursa Kripto
| Sabtu, 15 November 2025 | 08:16 WIB

Haji Isam dan Oscar Darmawan Dikabarkan Tertarik Garap Bursa Kripto

Pengelola bursa kripto di Indonesia, PT Central Finansial X (CFX), bakal kedatangan pesaing tangguh.

Redenominasi Rupiah dan Kesiapan Sistem
| Sabtu, 15 November 2025 | 07:46 WIB

Redenominasi Rupiah dan Kesiapan Sistem

Redenominasi bukan sekadar menghapus nol di atas kertas, melainkan membangun kepercayaan baru terhadap nilai ekonomi Indonesia.

Keadilan Iklim COP30
| Sabtu, 15 November 2025 | 07:31 WIB

Keadilan Iklim COP30

COP 30 harus kembali ke akarnya, memastikan rakyat yang paling terdampak mendapatkan perlindungan utama.

Waspada Lonjakan Inflasi Pangan Berlanjut
| Sabtu, 15 November 2025 | 07:26 WIB

Waspada Lonjakan Inflasi Pangan Berlanjut

BI mewaspadai pergerakan inflasi kelompok pangan alias volatile food yang mulai meningkat beberapa waktu terakhir.

INDEKS BERITA