Parlemen Tidak Sepakati Perubahan Alokasi, Nasib Paket Stimulus Tidak Jelas

Jumat, 25 Desember 2020 | 07:55 WIB
Parlemen Tidak Sepakati Perubahan Alokasi, Nasib Paket Stimulus Tidak Jelas
[ILUSTRASI. Ketua DPR AS Nancy Pelosi berbicara kepada wartawan tentang kesepakatan paket bantuan penyakit virus corona (COVID-19) di Capitol Hill, Washington, D.C., Amerika Serikat, Minggu (20/12/2020). REUTERS/Ken Cedeno]
Reporter: Sumber: Reuters | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID - WASHINGTON – Para anggota parlemen Amerika Serikat (AS), Kamis (24/12), gagal mencapai kata sepakat atas usulan perubahan alokasi bantuan virus korona senilai $ 2,3 triliun dan paket pengeluaran pemerintah. Penyaluran bantuan bagi jutaan orang di Negeri Paman Sam pun terancam.

Anggota parlemen dari Partai Demokrat ingin meningkatkan nilai bantuan tunai menjadi US$ 2.000 per orang, dari US$ 600. Niat ini, sejatinya merupakan permintaan Presiden Donald Trump. Namun keinginan meningkatkan nilai bantuan tunai itu tidak mendapat dukungan dari Partai Republik, yang merupakan partai penyokong Trump.

Baca Juga: Wall Street berseri sambut Natal, ditambah harapan stimulus dan kesepakatan Brexit

Partai Republik mengagendakan perubahan jumlah bantuan luar negeri yang termasuk dalam paket itu. Usul ini juga datang dari Presiden Trump. Namun, perubahan alokasi bantuan luar negeri ini ditentang oleh anggota parlemen dari kubu Demokrat.

Menghadapi situasi buntu, ketua dewan perwakilan Nancy Pelosi, menyatakan, majelis akan mengadakan pemungutan suara pada Senin.

Baca Juga: Ini yang bakal terjadi pekan depan andai pemerintahan AS shutdown

Hiruk pikuk di gedung parlemen AS menjelang Natal, tidak menghentikan kebuntuan yang mengancam bantuan yang sangat dibutuhkan bagi jutaan penduduk AS. Sidang parlemen, kemarin, juga tidak meredakan ancaman shutdown yang membayangi roda pemerintahan di  AS di saat upaya vaksinasi virus corona bergulir.

"Betapa ironisnya menutup pemerintah federal pada saat krisis pandemi, saat layanan pemerintah paling dibutuhkan," kata Pemimpin Partai Demokrat Steny Hoyer pada konferensi pers.

Kubu Demokrat ingin mengubah nilai bantuan tunai karena menilai paket bantuan senilai US$ 892 miliar tidak cukup besar untuk mengatasi pandemi yang telah menewaskan hampir 320.000 orang AS. Anggota parlemen dari Demokrat pun menyambut seruan Trump untuk penyaluran stimulus yang lebih besar.

Partai Republik menentang pembayaran langsung yang lebih besar selama negosiasi karena mereka berusaha menjaga label harga keseluruhan dari bantuan virus corona di bawah $ 1 triliun.

Gedung Putih tidak segera menanggapi permintaan komentar. Trump berada di Florida, tempat dia dijadwalkan bermain golf pada Kamis. Rancangan undang-undang paket stimulus dan bantuan setebal 5.500 halaman membutuhkan waktu berbulan-bulan untuk dinegosiasikan dan didukung oleh administrasi Trump. Tanpa perubahan apa pun, tidak jelas apakah Trump akan menandatangani paket itu menjadi undang-undang atau menunggu untuk tindakan lebih lanjut.

Tanpa tanda tangannya, tunjangan pengangguran bagi mereka yang dipecat karena pandemi akan berakhir segera setelah hari Sabtu. Konsekuensi lain yang tak kalah serius adalah Pemerintah AS harus menutup, alias shutdown, sebagian kegiatannya mulai hari Selasa.

Baca Juga: Biden: Trump harus menyalahkan Rusia atas serangan dunia maya di AS

Pemimpin Partai Republik Kevin McCarthy, Kamis, mengatakan, Demokrat harus bersedia menangani bantuan asing dan elemen lain dari RUU yang selama ini dicemooh kubu biru sebagai pengeluaran yang boros. "DPR Demokrat tampaknya menderita pemeriksaan selektif," tulisnya dalam sebuah surat kepada anggota DPR Republik lainnya.

Kongres dapat tetap menjalankan operasi dengan mengesahkan RUU pendanaan sementara sebelum tengah malam pada hari Senin. Untuk berhasil melakukan itu, anggota parlemen akan membutuhkan kerja sama Trump, yang akan berakhir masa jabatannya pada 20 Januari 2021 mendatang.

Selanjutnya: Pemerintah jamin stok bahan pokok untuk Natal dan Tahun Baru aman

 

 

Bagikan

Berita Terbaru

Dilema Harga Eceran Tertinggi Beras dan Daya Beli Masyarakat
| Minggu, 06 Juli 2025 | 07:15 WIB

Dilema Harga Eceran Tertinggi Beras dan Daya Beli Masyarakat

Harga beras medium dan premium saat ini jauh di atas HET. Masih perlu harga eceran tertinggi?        

Kejayaan Jati dan Bisnis Furnitur yang Terancam Babak Belur
| Minggu, 06 Juli 2025 | 05:39 WIB

Kejayaan Jati dan Bisnis Furnitur yang Terancam Babak Belur

Ancaman tarif resiprokal ke Amerika Serikat, hingga banjir produk furnitur impor, menjadi tantangan industri.

Melaba dari Usaha Minuman Matcha
| Minggu, 06 Juli 2025 | 05:34 WIB

Melaba dari Usaha Minuman Matcha

Belakangan, olahan matcha digemari masyarakat. Peluang ini ditangkap pelaku usaha yang menuai omzet hingga ratusan juta

PR Perlindungan Investor
| Minggu, 06 Juli 2025 | 05:31 WIB

PR Perlindungan Investor

Nyoman terkejut karena dia merasa cuma mengorder 9 lot, namun mengapa bisa berubah menjadi 16.541 lot?

IHSG Turun 0,47% Sepekan, Intip Saham-Saham Top Gainers dan Top Losers Bursa
| Minggu, 06 Juli 2025 | 04:00 WIB

IHSG Turun 0,47% Sepekan, Intip Saham-Saham Top Gainers dan Top Losers Bursa

IHSG ditutup melemah ke 6.865,19 pada perdagangan terakhir, 4 Juli 2025 setelah melemah 0,47% dalam sepekan mulai 30 Juni 2025.

Akuisisi Tahap Pertama KRYA Terlaksana, Investor Asal Hongkong Lanjut Due Dilligence
| Sabtu, 05 Juli 2025 | 18:00 WIB

Akuisisi Tahap Pertama KRYA Terlaksana, Investor Asal Hongkong Lanjut Due Dilligence

Akuisisi PT Bangun Karya Perkasa Jaya Tbk (KRYA) oleh sejumlah perusahaan yang bergerak di bisnis kendaraan listrik mulai terlaksana.

Sentimen Harga Emas dan Infrastruktur Pabrik Bawa Kinerja BRMS Melonjak
| Sabtu, 05 Juli 2025 | 17:17 WIB

Sentimen Harga Emas dan Infrastruktur Pabrik Bawa Kinerja BRMS Melonjak

Kinerja emiten tambang PT Bumi Resources Minerals Tbk (BRMS) diprediksi semakin cemerlang hingga 2027 mendatang.

Sejumlah Emiten Diuntungkan Melalui Deregulasi Kebijakan Impor
| Sabtu, 05 Juli 2025 | 17:01 WIB

Sejumlah Emiten Diuntungkan Melalui Deregulasi Kebijakan Impor

Kebijakan deregulasi impor memberi ruang memperlancar rantai pasok bahan baku, komponen produksi, hingga barang konsumsi tertentu.

Menilik Peluang dan Risiko Penguatan Rupiah di Semester II 2025
| Sabtu, 05 Juli 2025 | 16:41 WIB

Menilik Peluang dan Risiko Penguatan Rupiah di Semester II 2025

Tantangan terhadap rupiah juga cukup besar dengan data PMI yang terkontraksi dan proyeksi defisit anggaran yang lebih tinggi menjadi 2,78%.

Volume Batubara dan Curah Hujan Tinggi, Kinerja UNTR Diproyeksi Turun
| Sabtu, 05 Juli 2025 | 16:25 WIB

Volume Batubara dan Curah Hujan Tinggi, Kinerja UNTR Diproyeksi Turun

Tekanan harga batubara berasal dari akumulasi turunnya permintaan impor dari China sebanyak 5% year on year (YoY).

INDEKS BERITA

Terpopuler