Pasca Kasus 1MDB, Malaysia Buat Aturan Anti-Korupsi Lebih Ketat

Selasa, 29 Januari 2019 | 14:05 WIB
Pasca Kasus 1MDB, Malaysia Buat Aturan Anti-Korupsi Lebih Ketat
[]
Reporter: Sumber: Reuters | Editor: Dian Pertiwi

KONTAN.CO.ID - KUALA LUMPUR. Malaysia tengah menggalakkan program ambisius untuk memberantas korupsi di pemerintahan, setelah skandal korupsi senilai miliaran dolar 1Malaysia Development Berhad (1MDB) terungkap.

Rencana yang diusung oleh Perdana Menteri Mahathir Mohamad ini mengharuskan anggota parlemen dan para menteri untuk melaporkan aset-aset mereka dan memperkenalkan undang-undang baru untuk mengatur pendanaan dan lobi politik.

Mahathir menyebut Malaysia membutuhkan berbagai macam strategi hukum dan batasan untuk mengekang korupsi. “Rencana ini adalah pernyataan kuat dari pemerintah saat ini bahwa kami akan melacak dan menuntut para pelaku kejahatan di masa lalu, sementara pelaku saat ini dan di masa depan akan mendapat tindakan yang lebih keras,” kata Mahathir dalam sebuah pidato seperti dikutip Reuters, Selasa (29/1).

Rencana pemberantasan korupsi ini akan menargetkan proses pengadaan barang di pemerintahan, penegakan hukum, peradilan, politik dan bisnis.

Selain itu, aturan baru terkait pendanaan politik dapat mempengaruhi partai-partai oposisi, khususnya Organisasi Nasional Melayu Bersatu, partai yang pernah dipimpin Mahathir dan sempat dipimpin mantan perdana menteri, Najib Razak sebelum lengser tahun lalu.

Setelah memimpin koalisi multi-etnis sejak kemerdekaan enam decade lalu hingga kekalahannya pada 2018, UMNO telah membentuk sistem perlindungan untuk mengikat dukungan Melayu bagi partai.

UMNO dan PAS, partai Islam Melayu juga berada di sisi oposisi, dilaporkan menerima dana dari 1MDB. Saat ini Malaysia berada di peringkat 62 dari 180 negara dalam Indeks Persepsi Korupsi yang diterbitkan oleh Transparency International tahun lalu.

 

Kasus 1MDB

Pihak berwenang Malaysia dan Amerika Serikat (AS) menuduh Jho Low, investor yang memiliki hubungan dengan keluarga Najib mengalihkan dana dari 1MDB sekitar US$ 1 miliar ke rekening pribadi Najib.

Baik Najib maupun Low, secara konsisten membantah terlibat dalam skandal tersebut.

Pejabat di Malaysia mempelajari kasus 1MDB dengan cermat merancang aturan anti-korupsi yang baru. “Ketika Anda memiliki pemimpin tertinggi yang diduga kuat terlibat dalam pelanggaran besar-besaran, itu akan berdampak pada publik,” kata Abu Kassim Mohamed, Direktur Jenderal Pusat Pemerintahan, yang merancang langkah anti-korupsi.

Rencana aturan tersebut akan membahas praktik berisiko tinggi seperti penjualan kontrak pemerintah kepada pihak ketiga serta penunjukan politisi untuk mengisi posisi dewan perusahaan yang terkait dengan negara.

Bagikan

Berita Terbaru

Sagu Sampai Silika Digadang Masuk RPJMN, Sudah Digarap CUAN, Sinarmas, dan Sampoerna
| Senin, 04 November 2024 | 11:20 WIB

Sagu Sampai Silika Digadang Masuk RPJMN, Sudah Digarap CUAN, Sinarmas, dan Sampoerna

Para taipan besar lewat sejumlah emiten yang dimilikinya sudah lebih dulu masuk ke komoditas yang diusulkan masuk RPJMN 2025-2029.

Melancong Backpacker Melalui Jalur Komunitas
| Senin, 04 November 2024 | 10:32 WIB

Melancong Backpacker Melalui Jalur Komunitas

Liburan mandiri alias backpacker masih ramai peminat. Mereka berkumpul lewat komunitas sambil berbagi informasi dan trip saat berlibur.

Tetap Dulang Laba saat Kondisi Ekonomi Menantang
| Senin, 04 November 2024 | 10:27 WIB

Tetap Dulang Laba saat Kondisi Ekonomi Menantang

Pendapatan bunga masih menjadi tulang punggung bagi pertumbuhan laba bank. Untuk itu, pendapatan bunga berpengaruh besar terhadap laba.

Daya Beli Turun, Wisata Jalan Terus
| Senin, 04 November 2024 | 10:22 WIB

Daya Beli Turun, Wisata Jalan Terus

Di tengah penurunan daya beli, masyarakat masih riuh berburu promosi produk wisata. OTA berusaha menangkap peluang jelang akhir tahun ini.

Menanti Penerbitan Obligasi Daerah di Era Pemerintahan Prabowo
| Senin, 04 November 2024 | 09:25 WIB

Menanti Penerbitan Obligasi Daerah di Era Pemerintahan Prabowo

Obligasi daerah sebagai instrumen baru diyakini memiliki nilai yang sangat strategis. Selayaknya pemerintah pusat proaktif.

Diborong Deutsche Bank hingga Goldman Sachs, Analis Kompak Rekomendasi Buy Saham BMRI
| Senin, 04 November 2024 | 08:45 WIB

Diborong Deutsche Bank hingga Goldman Sachs, Analis Kompak Rekomendasi Buy Saham BMRI

Tak lama setelah laporan keuangan BMRI per kuartal III-2024 dirilis, para analis kompak memberikan rekomendasi beli BMRI.

Banyak Pabrik Tutup, Utilisasi Industri Tekstil Makin Redup
| Senin, 04 November 2024 | 07:50 WIB

Banyak Pabrik Tutup, Utilisasi Industri Tekstil Makin Redup

Tingkat utilisasi industri hulu TPT tinggal 40% akibat maraknya gempuran produk impor dan pelemahan daya beli.

Akuisisi Aset Migas Topang Kinerja ENRG
| Senin, 04 November 2024 | 07:45 WIB

Akuisisi Aset Migas Topang Kinerja ENRG

Peningkatan produksi minyak dan rata-rata harga jual migas yang lebih baik menopang kinerja selama sembilan bulan pertama tahun ini.

APLN Memacu Kinerja Hingga Akhir Tahun
| Senin, 04 November 2024 | 07:35 WIB

APLN Memacu Kinerja Hingga Akhir Tahun

Dari lini bisnis properti, APLN membukukan perolehan marketing sales sebesar Rp 1,37 triliun per September 2024.

Masih Ada Risiko, BPK Minta BI Evaluasi dan Sempurnakan BI-FAST
| Senin, 04 November 2024 | 07:34 WIB

Masih Ada Risiko, BPK Minta BI Evaluasi dan Sempurnakan BI-FAST

Transaksi menggunakan BI-FAST tumbuh pesat, pada kuartal III-2024 mencapai 924,89 juta transaksi, naik 61,10%.

INDEKS BERITA

Terpopuler