Pasca Merger, Bank BTPN Mengantongi Peringkat AAA

Kamis, 14 Februari 2019 | 18:31 WIB
Pasca Merger, Bank BTPN Mengantongi Peringkat AAA
[]
Reporter: Herry Prasetyo | Editor: A.Herry Prasetyo

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) mengganjar peringkat AAA untuk PT Bank BTPN Tbk (BTPN) dengan prospek stabil. 
Peringkat juga berlaku untuk MTN II/2017 Bank Sumitomo Mitsui Indonesia yang belum jatuh tempo.

Pefindo menyematkan peringkat tersebut pasca efektifnya proses merger antara PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk (BTPN) dengan PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia (SMBCI) per 1 Februari lalu.

Pelaksanaan merger tersebut menyusul selesainya proses pembelian saham milik publik alias tender offer saham BTPN. Pada akhir Januari lalu, Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) telah menyelesaikan pembelian 3,33 miliar saham BPTN.

Mengutip siaran pers Pefindo, peringkat AAA mencerminkan dukungan yang kuat SMBC sebagai induk perusahaan.

Selain itu, Analis Pefindo Danan Dito dan Handhayu Kusumowinahyu mengatakan, peringkat mencerminkan permodalan dan indikator kualitas aset yang sangat kuat serta posisi pasar yang kuat.

Namun, Pefindo mengingatkan, peringkat Bank BTPN dibatasi oleh tingkat persaingan yang ketat di industri perbankan.

Pefindo bisa menurunkan peringkat Bank BTPN jika melihat adanya penurunan dukungan dan kepemilikan atas Bank BTPN secara material oleh SMBC.

Peringkat Bank BTPN juga akan berada dalam tekanan jika profil bisnis dan kualitas aset Bank BTPN mengalami penurunan secara material.

Bank BTPN semula adalah bank komersial yang dikenal di dalam bisnis kredit pensiunan dan usaha kecil menengah (UKM). Pasca merger, Bank BTPN memiliki bisnis lebih lengkap dan melayani segmen nasabah yang lebih luas, mulai dari segmen ritel hingga korporasi.

Sebagai anggota Grup SMBC, Pefindo menilai, Bank BTPN memiliki bisnis perbankan korporasi yang kuat, khususnya terhadap perusahaan-perusahaan Jepang di Indonesia, perusahaan multinasional, dan perusahaan lokal yang besar.

Per 1 Februari, pemegang saham Bank BTPN adalah SMBC dengan kepemilikan saham sebesar 97,34%. Pemegang saham lainnya adalah PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) dengan kepemilikan saham sebesar 1,02%, PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI) dengan kepemilikan saham sebesar 0,15%, dan pemegang saham publik sebeasr 1,49%.

Bank BTPN memiliki 19.175 pegawai, 795 jaringan kantor, serta 227 ATM di seluruh wilayah Indonesia.

Pasca merger, Bank BTPN memiliki aset sebesar Rp 189,92 triliun dan menjadi salah satu dari 10 bank dengan aset terbesar di Indonesia.

Bagikan

Berita Terkait

Berita Terbaru

Rupiah Cetak Rekor Terendah Lagi, Ini Risiko Investasi yang Perlu Dicermati Investor
| Jumat, 13 November 2026 | 10:28 WIB

Rupiah Cetak Rekor Terendah Lagi, Ini Risiko Investasi yang Perlu Dicermati Investor

Sentimen reklasifikasi pasar saham Indonesia oleh MSCI berpotensi tetap membayangi rupiah hingga semester pertama 2027.

Metodologi HSC BEI Berubah, Emiten Wajib Waspadai Risiko Likuiditas dan IPO
| Jumat, 13 November 2026 | 09:19 WIB

Metodologi HSC BEI Berubah, Emiten Wajib Waspadai Risiko Likuiditas dan IPO

Indikator konsentrasi kepemilikan saham perlu dibedakan dari penilaian terhadap fundamental dan kualitas emiten.

PTRO Pacu Diversifikasi Bisnis di Luar Jasa Tambang Batubara
| Jumat, 13 November 2026 | 08:41 WIB

PTRO Pacu Diversifikasi Bisnis di Luar Jasa Tambang Batubara

PT Petrosea Tbk (PTRO) memperluas portofolio bisnis untuk menangkap peluang pertumbuhan di sektor pertambangan mineral, minyak dan gas (migas)

Sentimen MSCI Reda, Pasar Sedikit Lega
| Jumat, 13 November 2026 | 08:38 WIB

Sentimen MSCI Reda, Pasar Sedikit Lega

Pasar saham Indonesia mulai menemukan ruang untuk bangkit setelah ketidakpastian hasil review indeks MSCI November 2026 terjawab. 

Gelombang Delisting Meninggi Sejak 2025 hingga 2026, Tren bisa Berlanjut Tahun Depan?
| Jumat, 13 November 2026 | 08:32 WIB

Gelombang Delisting Meninggi Sejak 2025 hingga 2026, Tren bisa Berlanjut Tahun Depan?

Risiko delisting juga muncul dari emiten yang dihadapkan pada kewajiban memenuhi minimum free float hingga 31 Maret 2027.

Penyaluran BSU Tak Lagi Melalui Kantor Pos
| Jumat, 13 November 2026 | 08:30 WIB

Penyaluran BSU Tak Lagi Melalui Kantor Pos

Penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) tahun ini diarahkan melalui rekening penerima                 

Pemerintah Bahas Usulan Insentif Pajak Pasar Modal
| Jumat, 13 November 2026 | 08:25 WIB

Pemerintah Bahas Usulan Insentif Pajak Pasar Modal

Usulan insentif perpajakan masih perlu dibahas bersama Kementerian Keuangan                         

Harus Himpun Pajak Rp 500 Triliun Lagi
| Jumat, 13 November 2026 | 08:19 WIB

Harus Himpun Pajak Rp 500 Triliun Lagi

Untuk mencapai target penerimaan sebesar Rp 2.357,7 triliun, pemerintah harus mengumpulkan Rp 750,1 triliun di tiga bulan terakhir 2026

Risiko Stimulus Fiskal
| Jumat, 13 November 2026 | 08:16 WIB

Risiko Stimulus Fiskal

Ketika rasio utang terhadap PDB membengkak, pemerintah dihadapkan pada fiscal fatigue (kelelahan fiskal).

Bank Sentral Masih Jadi Pemilik Terbesar SBN
| Jumat, 13 November 2026 | 08:10 WIB

Bank Sentral Masih Jadi Pemilik Terbesar SBN

Hingga 10 November 2026, kepemilikan SBN oleh Bank Indonesia mencapai 25%                           

INDEKS BERITA

Terpopuler