Penerbitan MTN di Januari Rp 1,9 Triliun

Kamis, 14 Februari 2019 | 07:13 WIB
Penerbitan MTN di Januari Rp 1,9 Triliun
[]
Reporter: Danielisa Putriadita | Editor: Yuwono Triatmodjo

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Penerbitan surat utang jangka menengah atau medium term notes (MTN) di awal tahun 2019 ini cukup marak. Berdasarkan data Indonesia Bond Pricing Agency (IBPA), jumlah penerbitan MTN sepanjang Januari lalu mencapai Rp 1,90 triliun.

Jumlah tersebut lebih besar bila dibandingkan dengan penerbitan MTN di periode yang sama di tahun lalu, yang sebesar Rp 1,79 triliun. Penerbitan di Januari lalu tersebut juga lebih besar dibandingkan penerbitan Desember 2018 yang sebesar Rp 1,19 triliun. Sekedar informasi, jumlah penerbitan MTN tahun lalu mencapai Rp 27,29 triliun.

Ifan Mohamad Ihsan, analis Indonesia Bond Pricing Agency (IBPA), menilai, penerbitan MTN di awal tahun ini memang tumbuh sangat baik. Ifan mengamati, terdapat dua faktor yang membuat penerbitan MTN marak.

Pertama, perseroan mencoba mencari momentum dari pasar dalam negeri yang tengah bullish. "Sehingga mereka dapat menerbitkan MTN dengan kupon yang relatif rendah," kata Ifan, Rabu (13/2).

Ekonom Pefindo Fikri C Permana menambahkan, korporasi memanfaatkan yield yang stabil di awal tahun ini. "Penerbit MTN menganggap yield saat ini cenderung lebih rendah, jadi sebelum cost of fund berbalik tinggi mending luncurkan MTN sekarang," papar Fikri.

Kedua, dari sisi investor, minat atas produk investasi, termasuk MTN, masih tinggi. Potensi yield yang diperoleh saat ini juga masih lebih tinggi bila dibandingkan dengan yield di awal tahun lalu.

Namun, Fikri melihat pertumbuhan penerbitan MTN di awal tahun ini belum signifikan seperti penerbitan MTN di Maret tahun lalu, yang bisa mencapai sekitar Rp 6,1 triliun. "Jadi penerbitan di Januari belum menjadi nilai tertinggi," kata Fikri.

Fikri menuturkan, prospek pertumbuhan MTN lebih dipengaruhi oleh kondisi domesik yang menggerakkan yield serta minat investor dalam negeri. Menurut dia, pertumbuhan penerbitan MTN di tahun ini akan cukup berat, setelah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melarang MTN dijadikan sebagai underlying asset untuk reksadana terproteksi.

Senada, Ifan juga melihat peraturan OJK tersebut akan menghambat minat korporasi menerbitkan MTN. Maklum, industri reksadana tadinya menjadi salah satu target pasar terbesar MTN.

Namun, karena sifat MTN yang lebih sederhana dibanding obligasi, emiten masih menjadikan MTN sebagai alternatif pendanaan yang menarik dibanding perbankan.

Meski begitu, Fikri memprediksi penerbitan MTN tahun ini masih akan lebih besar ketimbang tahun lalu. Berkaca pada siklus lima tahun terakhir, Fikri menuturkan, jumlah penerbitan MTN selalu besar di akhir kuartal I dan pertengahan kuartal II.

Cuma, permintaan dari investor bakal terbatas. "Demand berpotensi tertahan dengan sikap OJK yang lebih berhati-hati," kata Fikri.

Bagikan

Berita Terbaru

Rupiah Cetak Rekor Terendah Lagi, Ini Risiko Investasi yang Perlu Dicermati Investor
| Jumat, 13 November 2026 | 10:28 WIB

Rupiah Cetak Rekor Terendah Lagi, Ini Risiko Investasi yang Perlu Dicermati Investor

Sentimen reklasifikasi pasar saham Indonesia oleh MSCI berpotensi tetap membayangi rupiah hingga semester pertama 2027.

Metodologi HSC BEI Berubah, Emiten Wajib Waspadai Risiko Likuiditas dan IPO
| Jumat, 13 November 2026 | 09:19 WIB

Metodologi HSC BEI Berubah, Emiten Wajib Waspadai Risiko Likuiditas dan IPO

Indikator konsentrasi kepemilikan saham perlu dibedakan dari penilaian terhadap fundamental dan kualitas emiten.

PTRO Pacu Diversifikasi Bisnis di Luar Jasa Tambang Batubara
| Jumat, 13 November 2026 | 08:41 WIB

PTRO Pacu Diversifikasi Bisnis di Luar Jasa Tambang Batubara

PT Petrosea Tbk (PTRO) memperluas portofolio bisnis untuk menangkap peluang pertumbuhan di sektor pertambangan mineral, minyak dan gas (migas)

Sentimen MSCI Reda, Pasar Sedikit Lega
| Jumat, 13 November 2026 | 08:38 WIB

Sentimen MSCI Reda, Pasar Sedikit Lega

Pasar saham Indonesia mulai menemukan ruang untuk bangkit setelah ketidakpastian hasil review indeks MSCI November 2026 terjawab. 

Gelombang Delisting Meninggi Sejak 2025 hingga 2026, Tren bisa Berlanjut Tahun Depan?
| Jumat, 13 November 2026 | 08:32 WIB

Gelombang Delisting Meninggi Sejak 2025 hingga 2026, Tren bisa Berlanjut Tahun Depan?

Risiko delisting juga muncul dari emiten yang dihadapkan pada kewajiban memenuhi minimum free float hingga 31 Maret 2027.

Penyaluran BSU Tak Lagi Melalui Kantor Pos
| Jumat, 13 November 2026 | 08:30 WIB

Penyaluran BSU Tak Lagi Melalui Kantor Pos

Penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) tahun ini diarahkan melalui rekening penerima                 

Pemerintah Bahas Usulan Insentif Pajak Pasar Modal
| Jumat, 13 November 2026 | 08:25 WIB

Pemerintah Bahas Usulan Insentif Pajak Pasar Modal

Usulan insentif perpajakan masih perlu dibahas bersama Kementerian Keuangan                         

Harus Himpun Pajak Rp 500 Triliun Lagi
| Jumat, 13 November 2026 | 08:19 WIB

Harus Himpun Pajak Rp 500 Triliun Lagi

Untuk mencapai target penerimaan sebesar Rp 2.357,7 triliun, pemerintah harus mengumpulkan Rp 750,1 triliun di tiga bulan terakhir 2026

Risiko Stimulus Fiskal
| Jumat, 13 November 2026 | 08:16 WIB

Risiko Stimulus Fiskal

Ketika rasio utang terhadap PDB membengkak, pemerintah dihadapkan pada fiscal fatigue (kelelahan fiskal).

Bank Sentral Masih Jadi Pemilik Terbesar SBN
| Jumat, 13 November 2026 | 08:10 WIB

Bank Sentral Masih Jadi Pemilik Terbesar SBN

Hingga 10 November 2026, kepemilikan SBN oleh Bank Indonesia mencapai 25%                           

INDEKS BERITA

Terpopuler