Pascamerger Bank Dinar dan Bank Oke, Kepemilikan Apro di DNAR Tembus 91%

Rabu, 17 Juli 2019 | 09:14 WIB
Pascamerger Bank Dinar dan Bank Oke, Kepemilikan Apro di DNAR Tembus 91%
[]
Reporter: Tedy Gumilar | Editor: Tedy Gumilar

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Merger antara PT Bank Dinar Indonesia Tbk (DNAR) dan PT Bank Oke Indonesia sudah resmi berlaku. Izin dari Bank Indonesia dan Bursa Efek Indonesia sudah dikeluarkan.

BI telah memberikan pernyataan efektif operasi pada Kamis, 11 Juli 2019. Keesokan harinya, BEI merestui pencatatan dan perdagangan efek perseroan hasil penggabungan usaha. Pencatatan dan perdagangan efek telah dimulai pada Senin, 15 Juli 2019.

Seiring restu tersebut, saham Bank Dinar yang tercatat di BEI seluruhnya bertambah menjadi 6.319.054.146 saham. Perhitungannya berasal dari 4.091.554.146 saham Bank Dinar ditambah konversi saham Bank Oke dengan rasio 1:4.061,87 saham Bank Dinar.

Dus, kepemilikan Apro Financial Co. Ltd., ikut membengkak. Pascamerger, perusahaan keuangan yang berbasis di Korea Selatan menguasai 4.050.529.259 saham DNAR. Dengan demikian Apro menguasai 5.791.599.694 saham, setara 91,33%.

Apro masuk sebagai pemegang saham mayoritas dan pengendali Bank Dinar pada 25 Oktober 2018. Saat itu,  Apro memborong 1,71 miliar saham dengan harga Rp 396,89 per saham di pasar negosiasi. Total nilai transaksinya sebesar Rp 691 miliar. Dus, Apro mengempit 77,381% saham DNAR.

Apro mengambilalih saham DNAR dari tangan 15 pihak. Paling besar milik Nio Yantony sebesar 29,16%. Nio adalah chief executive officer (CEO) Pikko Group. Ia juga menjabat sebagai direktur utama di emiten properti, PT Pikko Land Development Tbk (RODA).

Bagikan

Berita Terbaru

Pabrik Cat Baru di Cirebon Jadi Amunisi AVIA Tahun Ini
| Kamis, 22 Januari 2026 | 05:47 WIB

Pabrik Cat Baru di Cirebon Jadi Amunisi AVIA Tahun Ini

Emiten cat bangunan milik pengusaha Hermanto Tanoko, PT Avia Avian Tbk (AVIA) bersiap mengoperasikan pabrik cat baru pada pertengahan 2026. 

Reli Harga Emas Berlanjut, Ambil Untung Atau Beli Lagi?
| Kamis, 22 Januari 2026 | 05:45 WIB

Reli Harga Emas Berlanjut, Ambil Untung Atau Beli Lagi?

Reli harga emas ditopang sentimen global yang kuat. Investor perlu tetap disiplin mengelola investasi di tengah level harga yang sudah tinggi.

Pemerintah Bersiap Garap Tanggul Laut Raksasa
| Kamis, 22 Januari 2026 | 05:40 WIB

Pemerintah Bersiap Garap Tanggul Laut Raksasa

Pemerintah mulai membangun proyek tanggul laut raksasa yang dimulai dari wilayah pesisir Jakarta pada tahun ini. 

INCO Dibayangi Tantangan Pemangkasan Kuota Nikel, Simak Prospek Sahamnya
| Kamis, 22 Januari 2026 | 05:40 WIB

INCO Dibayangi Tantangan Pemangkasan Kuota Nikel, Simak Prospek Sahamnya

Keterbatasan kuota ini dikhawatirkan menghambat pasokan bijih nikel untuk tiga proyek hilirisasi utama INCO

Imbal JHT & JP Berhasil Bangkit di Tahun 2025
| Kamis, 22 Januari 2026 | 05:25 WIB

Imbal JHT & JP Berhasil Bangkit di Tahun 2025

BPJS Ketenagakerjaan mencetak yield program JHT sebesar 7,03% di tahun 2025, meningkat dari realisasi tahun 2024 yang sebesar 6,87%. 

Chitose Internasional (CINT) Pacu Segmen Pendidikan & Perkantoran
| Kamis, 22 Januari 2026 | 05:20 WIB

Chitose Internasional (CINT) Pacu Segmen Pendidikan & Perkantoran

CINT optimistis target kinerja yang ditetapkan sepanjang 2025 dapat tercapai dan menjadi pijakan untuk melanjutkan momentum pertumbuhan di 2026.​

Indonesia Sepakati Kerjasama Maritim dengan Inggris
| Kamis, 22 Januari 2026 | 05:10 WIB

Indonesia Sepakati Kerjasama Maritim dengan Inggris

Kerajaan Inggris bakal terlibat dalam pengadaan sebanyak 1.500 kapal yang diperuntukkan bagi nelayan Indonesia.

Target Masih Berat Meski Domestik Dinilai Kuat
| Kamis, 22 Januari 2026 | 05:10 WIB

Target Masih Berat Meski Domestik Dinilai Kuat

Bank Indonesia meramal pertumbuhan ekonomi kuartal IV-2025 dan kuartal I-2026 lebih tinggi          

Guyuran Beras SPHP Demi Meredam Harga
| Kamis, 22 Januari 2026 | 05:05 WIB

Guyuran Beras SPHP Demi Meredam Harga

Perum Bulog sudah menyiapkan beras untuk program SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) sebanyak 1,5 juta ton.

Korporasi Kena Gugatan dan Pencabutan Izin Usaha
| Kamis, 22 Januari 2026 | 05:00 WIB

Korporasi Kena Gugatan dan Pencabutan Izin Usaha

Pemerintah sedang melakukan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk menentukan status lahan efek pencabutan izin usaha.​

INDEKS BERITA

Terpopuler