Reporter: Djumyati Partawidjaja | Editor: Markus Sumartomjon
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Dulu banyak orang mengatakan mencari rezeki halal itu susah. Tapi melihat kejadian-kejadian terakhir ini, ada ungkapan baru yang harus ditambahkan.
Tak hanya rezeki halal yang susah, membanggakan dan memamerkan kekayaan dari jerih payah dan pekerjaan yang halal pun jadi susah juga.
Bagi sebagian orang memamerkan kekayaan di media sosial memang jadi kebutuhan. Bukti bekerja keras dan mencari nafkah halal itu tidak harus selalu berujung kesengsaraan dan derita. Bukti juga supaya semua orang tahu "kapasitasnya" dan tidak perlu lagi ada orang yang meremehkan keberadaannya.
Pameran kekayaan orang kaya pun tentu lebih orisinal dibandingkan pameran dari para penggiat sosial. Pasalnya para penggiat sosial yang biasanya juga content creator itu belum tentu kesehariannya sesuai dengan tampilan di medsos.
Sudah menjadi rahasia umum ada begitu banyak cara ditempuh para penggiat sosial untuk terlihat kaya bak sultan. Mereka bisa saja meminjam atau menyewa mobil, motor gede, rumah untuk kelihatan kaya.
Kalau apa yang ditunjukkan orang kaya dadakan itu hanyalah kosmetik, tentu tampilan orang kaya asli harusnya bisa lebih "diapresiasi". Jadi prahara yang terjadi di Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan, untuk sebagian orang terkesan berlebihan.
Bagi mereka, tak ada salahnya menunjukkan harta kekayaannya sendiri. Apalagi kalau kita mendapatkan semuanya dengan halal, tanpa ada satu pun hukum yang dilanggar.
Berbelarasa mungkin perilaku yang diam-diam semakin ditinggalkan orang modern. Berada dalam gempuran sosial media memang tidak mudah. Setiap membuka media sosial kita melihat pameran kemewahan dan keberhasilan orang lain yang dapat puja-puji. Sementara perilaku rendah hati, berempati terhadap orang yang ditimpa kemalangan hanya jadi tema basi.
Kepatutan dan kepantasan jadi ungkapan yang sangat jarang disentuh. Terakhir, Menteri Keuangan Sri Mulyani yang meneriakkan kembali saat ia "membombardir" jajarannya. Apa yang ia lakukan memang sudah seharusnya dilakukan.
Tapi saya berharap tak hanya jajaran Kemenkeu yang mau sadar menerapkan kepatutan dan kepantasan. Tapi seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintahan di pusat maupun daerah.
Sudah jadi rahasia umum ada begitu banyak "raja" kecil yang arogan, aji mumpung yang malang melintang di negeri ini.
