Pebisnis Bakal Uji Materi Aturan Pengupahan Baru

Reporter: Dimas Andi, Lailatul Anisah, Ratih Waseso | Editor: Fahriyadi .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kalangan pelaku usaha menolak terbitnya Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023. Mereka menilai, regulasi di tingkat menteri tak bisa menganulir Peraturan Pemerintah No 36 tahun 2021 tentang Pengupahan.

Mereka menilai, PP 36/2021 merupakan aturan turunan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja yang masih berlaku sebagai dasar penetapan upah. Salah satu poin keberatan pebisnis terhadap Permenaker 18/2022 adalah ketentuan bahwa UMP tahun 2023 bisa naik maksimal 10%.