Pembatasan Ekspor Batubara Australia ke China Kurang Berdampak Bagi Indonesia

Sabtu, 23 Februari 2019 | 08:15 WIB
Pembatasan Ekspor Batubara Australia ke China Kurang Berdampak Bagi Indonesia
[]
Reporter: Febrina Ratna Iskana | Editor: Tedy Gumilar

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Polemik larangan suplai batubara dari Australia ke China Utara melalui Pelabuhan Dalian tidak langsung membuka peluang masuknya batubara asal Indonesia ke China. Pasalnya, batubara di Indonesia dinilai berbeda spesifikasinya dengan barubara yang dimiliki Australia.

Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) Hendra Sinadia memaparkan, lantaran karakteristik batubara Indonesia dengan Australia jauh berbeda, maka perusahaan batubara Indonesia tidak boleh terlalu percaya diri bisa menggantikan batubara dari Australia. "Batubara Indonesia itu kebanyakan kalori rendah, sulfurnya tinggi, tidak serta merta menggantikan. Peluangnya kecil," beber Hendra kepada KONTAN, Jumat (22/2).

Menurut catatannya, dari total ekspor batubara Indonesia pada tahun 2017 yang sekitar 100 juta ton, sebesar 75% hingga 80% merupakan batubara kalori menengah.

Nah, apabila ada produksi batubara kalori tinggi dari Indonesia bisa dipastikan ludes terjual ke beberapa negara, termasuk ke China. "Segmennya beda. Kita punya kalori tinggi cadangan dikit dan sudah diserap ke mana-mana, seperti Jepang dan sedikit ke China, ke Korea juga. Sementara batubara Australia kebanyakan kalori tinggi. Secara alaminya memang begitu," urainya.

Sambut positif

Selain spesifikasi batubara, Hendra pun melihat, masih banyak hal yang belum jelas di balik kebijakan China melarang masuknya batubara Australia tersebut. "Masih simpang siur motifnya apa, akan berapa lama, apakah sesaat? Kami mau lihat perkembangan dulu," ujar Hendra.

Alhasil, perusahaan pertambangan batubara pun belum bisa merancang dengan cepat suplai tambahan pengganti batubara Australia itu.

Meski begitu, para produsen batubara cukup positif menyambut berita pelarangan masuknya batubara Australia ke pelabuhan di China Utara. Menurut Direktur Utama PT Bukit Asam Tbk (PTBA) Arviyan Arifin, tentunya akan ada dampak positif bagi produsen batubara Indonesia atas pelarangan tersebut. "Mestinya itu sinyal positif untuk batubara dari Indonesia," katanya kepada KONTAN, Jumat (22/2).

Bahkan jika pelarangan itu berlangsung lama, emiten itu berencana menambah porsi ekspornya ke China. "Baru sebatas rencana," tandasnya.

Head of Corporate Communication PT Adaro Energy Tbk (ADRO) Febrianti Nadira memiliki pendapat serupa. Jika kondisi itu berlangsung lama, tidak menutup kemungkinan harga batubara Indonesia akan naik. "Kita akan melihat kondisi. Kalau kondisi berlanjut, maka batubara Indonesia akan diminati, dan akan mendorong harga batubara Indonesia ke negara lain juga," jelasnya.

Asal tahu saja, pada tahun 2018, Pelabuhan Dalian, China Utara menerima sekitar 14 juta ton batubara. Separuh dari jumlah batubara yang masuk merupakan suplai dari negeri kanguru.

Bagikan

Berita Terkait

Berita Terbaru

Perbaiki Rasio Keuangan, Perusahaan Hong Kong Siap Tadah Private Placement BULL
| Minggu, 10 Agustus 2025 | 17:02 WIB

Perbaiki Rasio Keuangan, Perusahaan Hong Kong Siap Tadah Private Placement BULL

Dengan asumsi harga pelaksanaan Rp 135 per saham, maka potensi dana segar yang bisa diraih BULL maksimal mencapai Rp 190,16 miliar.

AS Akan Perpanjang Negosiasi Tarif dengan China Selama 90 Hari Sejak Batas 12 Agustus
| Minggu, 10 Agustus 2025 | 14:32 WIB

AS Akan Perpanjang Negosiasi Tarif dengan China Selama 90 Hari Sejak Batas 12 Agustus

Pemerintahan Presiden Donald Trump kemungkinan besar akan memperpanjang negosiasi tarif dagang terhadap China, selama 90 hari ke depan.

Prospek Sektor Consumer Non Cyclicals di Semester II-2025 Masih Menantang
| Minggu, 10 Agustus 2025 | 14:14 WIB

Prospek Sektor Consumer Non Cyclicals di Semester II-2025 Masih Menantang

Lemahnya kinerja indeks tersebut seiring kinerja pendapatan emiten barang konsumsi yang masih cenderung masih lambat di kuartal II-2025.

 Ratusan Triliun Jadi Beban Negara dan PLN di Balik Rencana Pembangkit Gas 10,3 GW
| Minggu, 10 Agustus 2025 | 13:01 WIB

Ratusan Triliun Jadi Beban Negara dan PLN di Balik Rencana Pembangkit Gas 10,3 GW

Menurut hitungan Yayasan Cerah total beban yang harus ditanggung bisa mencapai Rp 155,8 triliun per tahun.

Berkaca dari AADI dan RATU yang Masuk MSCI, BEI Mesti Ubah Cara Pandangnya Soal IPO
| Minggu, 10 Agustus 2025 | 13:00 WIB

Berkaca dari AADI dan RATU yang Masuk MSCI, BEI Mesti Ubah Cara Pandangnya Soal IPO

Semakin banyak emiten baru yang dapat masuk ke indeks global, implikasinya akan sangat positif terhadap reputasi BEI.

Sebanyak 20 Saham Punya Probabilitas Kenaikan Tinggi pada Agustus, Cek Daftarnya
| Minggu, 10 Agustus 2025 | 11:05 WIB

Sebanyak 20 Saham Punya Probabilitas Kenaikan Tinggi pada Agustus, Cek Daftarnya

Probabilitas kenaikan diukur berdasarkan historis pergerakan saham pada Bulan Agustus 10 tahun terakhir (2015-2024).

Dinaungi Beragam Sentimen Positif, Harga Saham BWPT Belum Berhasil Menjebol Level 120
| Minggu, 10 Agustus 2025 | 10:00 WIB

Dinaungi Beragam Sentimen Positif, Harga Saham BWPT Belum Berhasil Menjebol Level 120

Kenaikan harga saham BWPT yang sejalan dengan pertumbuhan laba bersih membuat valuasinya tetap atraktif.

Kopi Brasil Terkapar, Kopi Indonesia Bersiap Menyambar
| Minggu, 10 Agustus 2025 | 09:27 WIB

Kopi Brasil Terkapar, Kopi Indonesia Bersiap Menyambar

Ketimbang Brasil, Indonesia mendapat tarif bea masuk lebih rendah ke AS. Apakah ini peluang meningkatkan ekspor kopi ke AS. 

Profit 27,54% Setahun, Harga Emas Antam Hari Ini Belum Berubah (10 Agustus 2025)
| Minggu, 10 Agustus 2025 | 09:05 WIB

Profit 27,54% Setahun, Harga Emas Antam Hari Ini Belum Berubah (10 Agustus 2025)

Harga emas batangan bersertifikat di laman resmi Logam Mulia PT Aneka Tambang masih sama dengan harga sehari sebelumnya, yaitu Rp 1.951.000.

Kebijakan Pengendalian Harga Saham Suka-Suka dan Metode Analisis Beimology
| Minggu, 10 Agustus 2025 | 09:00 WIB

Kebijakan Pengendalian Harga Saham Suka-Suka dan Metode Analisis Beimology

Lantaran tak pernah menunjukkan bukti terjadinya pelanggaran aturan pasar modal, pengekangan yang dilakukan lebih seperti melawan hukum pasar.

INDEKS BERITA

Terpopuler