HOME

Pemda Tidak Maksimal, Pajak Restoran dan Hotel Sebaiknya dipungut Pusat

Senin, 02 Desember 2019 | 07:27 WIB

Reporter: Yusuf Imam Santoso | Editor: Tedy Gumilar

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Salah satu upaya pemerintah mempercepat investasi adalah mengatur tarif pajak daerah melalui ombinus law perpajakan.

Sayang, sejauh ini, belum ada kejelasan soal pengaturan baru pajak daerah.

Ini Artikel Spesial

Agar bisa lanjut membaca sampai tuntas artikel ini, pastikan Anda sudah berlangganan.

Sudah berlangganan? Masuk

Berlangganan dengan Google

Gratis uji coba 7 hari pertama. Anda dapat menggunakan akun Google sebagai metode pembayaran.

Kontan Digital Premium Access

Business Insight, Epaper Harian + Tabloid, Arsip Epaper 30 Hari

Rp 120.000

Business Insight

Hanya dengan 20rb/bulan Anda bisa mendapatkan berita serta analisis ekonomi bisnis dan investasi pilihan

Berita Terbaru

| Senin, 17 Maret 2025 | 07:25 WIB

Saham LQ45 Ini Turun dalam Jangka Panjang, Tak Cuma Ritel, Investor Asing Ikut Boncos

Performa emiten LQ45 yang yang baru mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia (BEI) kurang dari lima tahun juga mengecewakan

Market | Senin, 17 Maret 2025 | 07:05 WIB

Perpanjangan Terakhir Tender Offer MASA di Rp 8.400, Jika Telat Turun ke Rp 1.898

Periode tender offer sukarela saham PT Multistrada Arah Sarana Tbk (MASA) berlangsung hingga 13 April 2025.

Industri keuangan | Senin, 17 Maret 2025 | 06:35 WIB

Berbagi Beban Supaya Saling Diuntungkan

Tren kenaikan klaim asuransi kesehatan masih membayangi industri asuransi akibat tingginya inflasi medis.

Market | Senin, 17 Maret 2025 | 06:07 WIB

Strategi ESG Grup Emtek: Hijaukan Portofolio Investasi Hingga Lokasi Sinetron

Di antara emiten sektor teknologi di bursa saham, skor ESG PT Elang Mahkota Teknologi Tbk (EMTK) paling bagus. Apa saja

Hukum | Senin, 17 Maret 2025 | 05:49 WIB

Kedapatan Produksi Minyakita Tidak Sesuai, Begini Gambaran Bisnis Minyak Goreng SIMP

Di sepanjang 2024 penjualan dari divisi Minyak dan Lemak Nabati naik 9,05% yoy menjadi Rp 12,33 triliun di 2024.

Industri keuangan | Senin, 17 Maret 2025 | 05:45 WIB

Pemain Makin Banyak, Persaingan Gadai Makin Sesak

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan waktu hingga tahun 2026 bagi perusahaan gadai ilegal untuk mengurus perizinan.

Ekonomi | Senin, 17 Maret 2025 | 04:56 WIB

Strategi Pemerintah Hadapi Gejolak Global

Pemerintah menilai Indonesia masih mampu menjaga stabilitas dan daya saing di tengah gejolak global

Ekonomi | Senin, 17 Maret 2025 | 04:51 WIB

Dana Asing Kabur Rp 10,15 Triliun Pekan Kedua Maret

Arus modal asing keluar baik di pasar saham, pasar SBN, maupun pasar SRBI pada pekan kedua Maret 2025

Ekonomi | Senin, 17 Maret 2025 | 04:42 WIB

Perputaran Uang Lebaran Tergerus Pelemahan Daya Beli

Sejumlah ekonom memperkirakan perputaran uang Lebaran 2025 menurun dibanding tahun sebelumnya

Ekonomi | Senin, 17 Maret 2025 | 04:31 WIB

Restitusi Pajak di Awal Tahun Membengkak

Ditjen Pajak Kemkeu mencatat, realisasi pengembalian pajak hingga akhir Februari 2025 Rp 111,04 triliun

INDEKS BERITA

EMAS

USD/IDR

IDX

KOMPAS100

LQ45

ISSI

IDX30

IDXHIDIV20

IDX80

IDXV30

IDXQ30

Pemda Tidak Maksimal, Pajak Restoran dan Hotel Sebaiknya dipungut Pusat

Ini Artikel Spesial

Berlangganan dengan Google

Kontan Digital Premium Access

Rp 120.000

Business Insight

-

Berita Terbaru

Saham LQ45 Ini Turun dalam Jangka Panjang, Tak Cuma Ritel, Investor Asing Ikut Boncos

Perpanjangan Terakhir Tender Offer MASA di Rp 8.400, Jika Telat Turun ke Rp 1.898

Berbagi Beban Supaya Saling Diuntungkan

Strategi ESG Grup Emtek: Hijaukan Portofolio Investasi Hingga Lokasi Sinetron

Kedapatan Produksi Minyakita Tidak Sesuai, Begini Gambaran Bisnis Minyak Goreng SIMP

Pemain Makin Banyak, Persaingan Gadai Makin Sesak

Strategi Pemerintah Hadapi Gejolak Global

Dana Asing Kabur Rp 10,15 Triliun Pekan Kedua Maret

Perputaran Uang Lebaran Tergerus Pelemahan Daya Beli

Restitusi Pajak di Awal Tahun Membengkak

Terpopuler

1

ABMM Tak Lagi Konsolidasikan Pendapatan dari Tambang Batubara di Aceh

2

Saham LQ45 Ini Turun dalam Jangka Panjang, Tak Cuma Ritel, Investor Asing Ikut Boncos

3

Emiten Danantara Mau Genjot Rasio Dividen, Simak Rekomendasi Saham Hari Ini

4

Masyarakat Meminta Pembahasan RUU TNI Transparan

5

Perpanjangan Terakhir Tender Offer MASA di Rp 8.400, Jika Telat Turun ke Rp 1.898

6

Restitusi Pajak di Awal Tahun Membengkak

7

Rasio Dividen Naik, Bisnis Emiten Danantara Kurang Ekspansif

8

Di Balik Anjloknya Penerimaan Pajak​

9

Pasar Saham Menantikan Pemangkasan Suku Bunga

10

Pemesanan ST014 Telah Mencapai 50% dari Kuota

Di Balik Anjloknya Penerimaan Pajak