Pemegang Saham

Kamis, 12 Mei 2022 | 09:00 WIB
Pemegang Saham
[]
Reporter: Harian Kontan | Editor: Markus Sumartomjon

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ada fakta menarik yang kini coba dirumuskan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam menyempurnakan peraturan yang dibuatnya. Hal itu berupa penyebutan frasa yang berbunyi "kelompok yang terorganisasi".

Frasa tersebut dapat kita temukan dalam Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (RPOJK) tentang Laporan Kepemilikan atau Perubahan Kepemilikan Perusahaan Terbuka dan Aktivitas Menjamin Saham Perusahaan Terbuka. OJK merilis RPOJK ini pada 22 Maret lalu dan kini sedang meminta tanggapan dari masyarakat.

RPOJK ini merupakan penyempurnaan dari POJK 11/POJK.04/2017 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka. Pada dasarnya, aturan ini bertujuan agar persoalan mengenai kepemilikan dan perubahan kepemilikan saham emiten, semakin jelas.

Kondisi hari ini, tidak sedikit kita dapat menemukan emiten yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh publik yang kepemilikan di bawah 5%. Ambil contoh, PT HK Metals Utama Tbk (HKMU).

Laporan keuangan 31 Desember 2021 HKMU menyebut, publik mendekap 96,95% saham perusahaan ini. HKMU tidak menyatakan siapa pengendalinya kini, dan hanya menyebut Ngasidjo Achmad merupakan mantan pemegang saham pengendali.

Nama Ngasidjo kini tidak lagi tercatat sebagai pemegang saham dalam laporan keuangan HKMU.

Nah, pada RPOJK kali ini, OJK memasukkan frasa kelompok yang terorganisasi pada Pasal 2 ayat 1 huruf c. Pada pasal ini menyatakan bahwa pihak yang merupakan kelompok yang terorganisasi dengan total kepemilikan saham paling sedikit 5%, wajib menyampaikan laporan kepemilikan atau setiap perubahan kepemilikan saham perusahaan terbuka itu melalui wakilnya kepada OJK.

OJK tidak mendefinisikan arti dari kelompok yang terorganisasi itu. Penulis sendiri memaknai kelompok yang terorganisasi berbeda dengan pemilik manfaat yang sebenarnya alias ultimate beneficial owner, yang memiliki saham baik langsung maupun tidak langsung.

Di era digital saat ini, hal paling utama adalah membentuk ekosistem, bukan lagi menjadi pengendali atau tidak. Ekosistem digital yang terbentuk dari ragam pelaku bisnis, boleh jadi pada saatnya nanti berfungsi layaknya konglomerasi keuangan.

Lewat bahasan kelompok yang terorganisasi, OJK rasanya sedang mengantisipasi hadirnya konglomerasi keuangan digital. 

Bagikan

Berita Terbaru

Menanti Hasil Kinerja, Asing Net Sell, Rupiah Jeblok, Cek Rekomendasi Saham Hari Ini
| Kamis, 23 April 2026 | 06:55 WIB

Menanti Hasil Kinerja, Asing Net Sell, Rupiah Jeblok, Cek Rekomendasi Saham Hari Ini

Pasar hari ini menanti rilis laporan keuangan kuartal I-2026 dari sejumlah emiten berkapitalisasi besar.

Bunga Tinggi Masih Jadi Beban Emiten Properti
| Kamis, 23 April 2026 | 06:52 WIB

Bunga Tinggi Masih Jadi Beban Emiten Properti

BI masih mempertahankan suku bunga acuannya di level 4,75%. Prospek emiten properti pada 2026 diproyeksi masih dibayangi lesunya daya beli.

Imbas Keputusan MSCI, BEI Rombak Kriteria Indeks Utama
| Kamis, 23 April 2026 | 06:43 WIB

Imbas Keputusan MSCI, BEI Rombak Kriteria Indeks Utama

BEI merilis perubahan kriteria evaluasi terbaru indeks utama, yaitu LQ45, IDX30, dan IDX80. Saham dengan free float kecil terancam terdepak.

Purbaya Copot Dua Pejabat Eselon I Kemkeu
| Kamis, 23 April 2026 | 06:26 WIB

Purbaya Copot Dua Pejabat Eselon I Kemkeu

Purbaya membenarkan pencopotan Luky Alfirman dari jabatan Dirjen Anggaran dan Febrio Kacaribu dari jabatan Dirjen Strategi Ekonomi dan Fiskal

Laju Kredit Bank Membaik  Ditopang Kredit Investasi
| Kamis, 23 April 2026 | 06:25 WIB

Laju Kredit Bank Membaik Ditopang Kredit Investasi

Bank Indonesia (BI) mencatat kredit industri perbankan per Maret tumbuh 9,49% secara tahunan​, didorong kredit investasi

Risiko Tekanan Ekonomi di Kuartal Dua
| Kamis, 23 April 2026 | 06:20 WIB

Risiko Tekanan Ekonomi di Kuartal Dua

Bank Indonesia (BI) melihat perekonomian Indonesia pada kuartal I masih kuat di tengah tekanan global

Kredibilitas Fiskal Pemerintah Jadi Kunci Stabilitas Kurs Rupiah
| Kamis, 23 April 2026 | 06:15 WIB

Kredibilitas Fiskal Pemerintah Jadi Kunci Stabilitas Kurs Rupiah

Rupiah di kisaran Rp 17.000 per dolar AS, sebuah zona kritis. Analis sebut intervensi BI takkan cukup tanpa dukungan kebijakan fiskal kuat.

Menambal Masalah
| Kamis, 23 April 2026 | 06:10 WIB

Menambal Masalah

Hal yang dibutuhkan saat ini bukan sekadar reshuffle birokrasi, melainkan keberanian untuk mengevaluasi arah kebijakan secara menyeluruh.

BI Jaga Rupiah, Namun Tekanan Tetap Ada
| Kamis, 23 April 2026 | 06:10 WIB

BI Jaga Rupiah, Namun Tekanan Tetap Ada

Bank Indonesia memutuskan menahan kembali BI rate di level 4,75% pada bulan April                   

Tekanan Harga dan Daya Beli Pengaruhi Kinerja Indofood (INDF) di 2026
| Kamis, 23 April 2026 | 06:00 WIB

Tekanan Harga dan Daya Beli Pengaruhi Kinerja Indofood (INDF) di 2026

Kinerja positif INDF 2025 memicu optimisme analis. Target harga saham bisa sentuh Rp 9.400 per saham. Temukan detail pendorongnya

INDEKS BERITA