Pemerintah Akan Lunasi Utang Subsidi Energi dan Pupuk Senilai Rp 20 T

Jumat, 22 Februari 2019 | 07:30 WIB
Pemerintah Akan Lunasi Utang Subsidi Energi dan Pupuk Senilai Rp 20 T
[]
Reporter: Grace Olivia | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID -  JAKARTA.  Kementerian Keuangan siap menyelesaikan kurang bayar atau utang subsidi kepada beberapa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) beberapa tahun terakhir. Rencananya, pemerintah akan melunasi utang subsidi pupuk dan subsidi energi yang totalnya melebihi Rp 20 triliun.

Dari catatan KONTAN,  utang subsidi energi yang belum dibayarkan pemerintah ke PT Pertamina dan PT PLN mencapai Rp 18,2 triliun. Perinciannya, utang ke Pertamina atas subsidi pemerintah pada 2016 dan 2017 senilai total Rp 15,91 triliun. Sementara, utang subsidi listrik ke PLN mencapai Rp 2,29 triliun.

Kewajiban ini masih ditambah lagi dengan utang subsidi pupuk pemerintah kepada sejumlah perusahaan yang tergabung dalam induk BUMN pupuk yakni PT Pupuk Indonesia Holding Company sebesar Rp 9 triliun.

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemkeu) Askolani mengatakan  Kemkeu akan kembali mengulas berapa total utang subsidi pemerintah, baik untuk subsidi pupuk maupun energi. "Terakhir audit subsidi pupuk itu seingat saya (kurang bayarnya) Rp 6 triliun sampai Rp 7 triliun. Kalau menjadi Rp 9 triliun, itu mungkin ada tambahan lagi yang nanti akan kami lihat," ujarnya kepada KONTAN, Rabu (20/2).

Sementara, untuk utang subsidi pemerintah ke Pertamina memang di atas Rp 10 triliun. Sedangkan utang subsidi ke PLN, menurutnya, relatif kecil, yakni sekitar Rp 2 triliun sampai Rp 3 triliun.

Meski begitu, ia memastikan kalau pemerintah sudah mengalokasikan pagu dalam anggaran subsidi APBN 2019 untuk menyelesaikan ragam utang subsidi tersebut. Namun, ia masih enggan memastikan kapan  pastinya pemerintah akan melunasi utang subsidi tersebut.

Yang jelas, kalau tidak ada halangan, pemerintah sudah bisa melunasi utang tersebut mulai April 2019. "Nanti kami lihat, apakah (pembayarannya) di bulan April, Mei, atau Juni 2019," tuturnya.

Salah satu BUMN yang punya piutang subsidi yakni PT Pertamina untuk sementara belum mau merinci besaran utang subsidi yang harus dibayarkan oleh pemerintah. "Kami masih menunggu hasil laporan keuangan yang audited," ucap Arya Dwi Paramita, Media Communication Manager Pertamina ke KONTAN.

Direktur Riset Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Piter Abdullah menilai, pembayaran utang subsidi yang besar memang berpotensi menambah beban defisit anggaran. "Pemerintah mesti jeli melihat cashflow, kalau penerimaan negara meningkat, ya, bisa saja membayar utang subsidi. Tapi, kalau menurun, pemerintah pasti akan menunda dulu membayar utang subsidi,” kata Piter,  Kamis (21/2).

Selain itu, pembayaran utang subsidi tersebut juga pada akhirnya akan menguntungkan perusahaan pelat merah yang pada akhirnya juga menjadi penerimaan negara bukan pajak.

Adapun anggaran keseluruhan subsidi yang ditanggung pemerintah pada tahun ini sebesar Rp 224,32 triliun. Alokasi subsidi tersebut melonjak hingga 43,6% dibandingkan  dengan alokasi subsidi pada APBN 2018 yang hanya sebesar Rp 156,23 triliun.

Bagikan

Berita Terbaru

The Fed Diyakini Bakal Pangkas Suku Bunga Acuan Lagi, di Indonesia BI Akan Mengikuti
| Selasa, 05 November 2024 | 11:30 WIB

The Fed Diyakini Bakal Pangkas Suku Bunga Acuan Lagi, di Indonesia BI Akan Mengikuti

Data inflasi AS pada September 2024, inflasi AS tercatat di kisaran 2,1% yoy, sedikit di atas target The Fed di 2,0%. 

Arus Dana Asing di Pasar Keuangan Indonesia Pekan Ini Bakal Tertahan
| Selasa, 05 November 2024 | 10:50 WIB

Arus Dana Asing di Pasar Keuangan Indonesia Pekan Ini Bakal Tertahan

Bank Indonesia diperkirakan akan menahan suku bunga acuannya pada November 2024 karena rupiah sedang melemah.

Dua Investor Asing Kelas Kakap Lanjutkan Aksi Penjualan Saham TAPG
| Selasa, 05 November 2024 | 09:07 WIB

Dua Investor Asing Kelas Kakap Lanjutkan Aksi Penjualan Saham TAPG

Sejak Agustus 2024 sudah beredar kabar mengenai rencana Pemerintah Singapura untuk melepas kepemilikannya di TAPG.

Angkutan Kargo Naik, Kinerja Hasnur Internasional Shipping (HAIS) Melejit
| Selasa, 05 November 2024 | 08:15 WIB

Angkutan Kargo Naik, Kinerja Hasnur Internasional Shipping (HAIS) Melejit

Sepanjang periode Januari-September 2024, HAIS berhasil membukukan pertumbuhan pendapatan sebesar 12,40%, yakni menjadi Rp 765,37 miliar

Membedah Kinerja Keuangan Emiten Udang Kaesang (PMMP) yang Ruginya Membengkak
| Selasa, 05 November 2024 | 08:01 WIB

Membedah Kinerja Keuangan Emiten Udang Kaesang (PMMP) yang Ruginya Membengkak

PMMP masih terikat sejumlah kontrak kerja sama, salah satunya memasok udang ke Marubeni Corporation 

Pemerintah Pastikan Skema Subsidi Elpiji 3 Kg Tidak Berubah
| Selasa, 05 November 2024 | 07:50 WIB

Pemerintah Pastikan Skema Subsidi Elpiji 3 Kg Tidak Berubah

Untuk penyluran subsidi elpiji dan BBM akan diubah menjadi skema bantuan langsung tunai ke masyarakat penerima.

Mustika Ratu (MRAT) Memperkuat Ekspor ke Eropa dan Timur Tengah
| Selasa, 05 November 2024 | 07:50 WIB

Mustika Ratu (MRAT) Memperkuat Ekspor ke Eropa dan Timur Tengah

Untuk memperluas pasar ekspor, Mustika Ratu turut serta dalam Indonesia Europe Business Forum (IEBF) 2024.

Hasil Pemilu Presiden AS Penentu Prospek Aliran Dana Asing ke RI dalam Jangka Pendek
| Selasa, 05 November 2024 | 07:50 WIB

Hasil Pemilu Presiden AS Penentu Prospek Aliran Dana Asing ke RI dalam Jangka Pendek

Jika Kemala Harris terpilih menjadi presiden Amerika Serikat, maka akan lebih menguntungkan Indonesia.

Hapus Kredit Macet UMKM Rp 8,7 T, Erick Thohir: Kami Usul Minimal Berusia 5 Tahun
| Selasa, 05 November 2024 | 07:26 WIB

Hapus Kredit Macet UMKM Rp 8,7 T, Erick Thohir: Kami Usul Minimal Berusia 5 Tahun

Kebijakan hapus tagih kredit bagi petani dan nelayan menjadi salah satu prioritas bagi pemerintahan Presiden Prabowo.

Kinerja Hero Supermarket (HERO) Ditopang Guardian dan Ikea
| Selasa, 05 November 2024 | 07:15 WIB

Kinerja Hero Supermarket (HERO) Ditopang Guardian dan Ikea

Hingga kuartal III-2024, HERO berhasil membukukan laba bersih senilai Rp 184 miliar, atau meningkat 868,42% 

INDEKS BERITA

Terpopuler