Pemerintah Akan Lunasi Utang Subsidi Energi dan Pupuk Senilai Rp 20 T

Jumat, 22 Februari 2019 | 07:30 WIB
Pemerintah Akan Lunasi Utang Subsidi Energi dan Pupuk Senilai Rp 20 T
[]
Reporter: Grace Olivia | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID -  JAKARTA.  Kementerian Keuangan siap menyelesaikan kurang bayar atau utang subsidi kepada beberapa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) beberapa tahun terakhir. Rencananya, pemerintah akan melunasi utang subsidi pupuk dan subsidi energi yang totalnya melebihi Rp 20 triliun.

Dari catatan KONTAN,  utang subsidi energi yang belum dibayarkan pemerintah ke PT Pertamina dan PT PLN mencapai Rp 18,2 triliun. Perinciannya, utang ke Pertamina atas subsidi pemerintah pada 2016 dan 2017 senilai total Rp 15,91 triliun. Sementara, utang subsidi listrik ke PLN mencapai Rp 2,29 triliun.

Kewajiban ini masih ditambah lagi dengan utang subsidi pupuk pemerintah kepada sejumlah perusahaan yang tergabung dalam induk BUMN pupuk yakni PT Pupuk Indonesia Holding Company sebesar Rp 9 triliun.

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemkeu) Askolani mengatakan  Kemkeu akan kembali mengulas berapa total utang subsidi pemerintah, baik untuk subsidi pupuk maupun energi. "Terakhir audit subsidi pupuk itu seingat saya (kurang bayarnya) Rp 6 triliun sampai Rp 7 triliun. Kalau menjadi Rp 9 triliun, itu mungkin ada tambahan lagi yang nanti akan kami lihat," ujarnya kepada KONTAN, Rabu (20/2).

Sementara, untuk utang subsidi pemerintah ke Pertamina memang di atas Rp 10 triliun. Sedangkan utang subsidi ke PLN, menurutnya, relatif kecil, yakni sekitar Rp 2 triliun sampai Rp 3 triliun.

Meski begitu, ia memastikan kalau pemerintah sudah mengalokasikan pagu dalam anggaran subsidi APBN 2019 untuk menyelesaikan ragam utang subsidi tersebut. Namun, ia masih enggan memastikan kapan  pastinya pemerintah akan melunasi utang subsidi tersebut.

Yang jelas, kalau tidak ada halangan, pemerintah sudah bisa melunasi utang tersebut mulai April 2019. "Nanti kami lihat, apakah (pembayarannya) di bulan April, Mei, atau Juni 2019," tuturnya.

Salah satu BUMN yang punya piutang subsidi yakni PT Pertamina untuk sementara belum mau merinci besaran utang subsidi yang harus dibayarkan oleh pemerintah. "Kami masih menunggu hasil laporan keuangan yang audited," ucap Arya Dwi Paramita, Media Communication Manager Pertamina ke KONTAN.

Direktur Riset Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Piter Abdullah menilai, pembayaran utang subsidi yang besar memang berpotensi menambah beban defisit anggaran. "Pemerintah mesti jeli melihat cashflow, kalau penerimaan negara meningkat, ya, bisa saja membayar utang subsidi. Tapi, kalau menurun, pemerintah pasti akan menunda dulu membayar utang subsidi,” kata Piter,  Kamis (21/2).

Selain itu, pembayaran utang subsidi tersebut juga pada akhirnya akan menguntungkan perusahaan pelat merah yang pada akhirnya juga menjadi penerimaan negara bukan pajak.

Adapun anggaran keseluruhan subsidi yang ditanggung pemerintah pada tahun ini sebesar Rp 224,32 triliun. Alokasi subsidi tersebut melonjak hingga 43,6% dibandingkan  dengan alokasi subsidi pada APBN 2018 yang hanya sebesar Rp 156,23 triliun.

Bagikan

Berita Terbaru

Cara Dapat Kredit Rumah BTN dengan Bunga 5% dan Tenor Panjang
| Minggu, 28 September 2025 | 13:00 WIB

Cara Dapat Kredit Rumah BTN dengan Bunga 5% dan Tenor Panjang

Manfaatkan KUR perumahan BTN bunga 5% untuk rumah subsidi, tenor lama, biaya pinjaman rendah.            

iPhone 17 Jadi Amunisi Kinerja Erajaya Swasembada (ERAA) Hingga Akhir 2025
| Minggu, 28 September 2025 | 11:05 WIB

iPhone 17 Jadi Amunisi Kinerja Erajaya Swasembada (ERAA) Hingga Akhir 2025

Penjualan telepon seluler masih menjadi kontributor tertinggi bagi PT Erajaya Swasembada Tbk (ERAA).

Aksi Anak Haji Isam Bikin Saham FAST Tancap Gas, Investor Ritel Kudu Tetap Hati-Hati
| Minggu, 28 September 2025 | 10:00 WIB

Aksi Anak Haji Isam Bikin Saham FAST Tancap Gas, Investor Ritel Kudu Tetap Hati-Hati

Risiko investasi di saham PT Fast Food Indonesia Tbk (FAST) tetap tinggi karena belum ada perubahan fundamental dan likuiditas saham yang kecil.

Menanti Hasil Eksekusi Rencana First Resources di ANJT, di Atas Kertas Mestinya Oke
| Minggu, 28 September 2025 | 09:00 WIB

Menanti Hasil Eksekusi Rencana First Resources di ANJT, di Atas Kertas Mestinya Oke

Sebagai pengendali baru, First Resources sendiri telah menyiapkan sejumlah strategi pengembangan ANJT ke depan.

Deposito Lebih Likuid, Fleksibel dan Minim Risiko
| Minggu, 28 September 2025 | 09:00 WIB

Deposito Lebih Likuid, Fleksibel dan Minim Risiko

Beberapa bank menawarkan bunga deposito lebih tinggi untuk tenor pendek. Bisa untuk kebutuhan apa saja?

Spekulan Berulah, Hati-Hati Terkecoh Kenaikan Ekstrem Waran Terstruktur
| Minggu, 28 September 2025 | 07:20 WIB

Spekulan Berulah, Hati-Hati Terkecoh Kenaikan Ekstrem Waran Terstruktur

Warran terstruktur menjanjikan keuntungan lebih atraktif ketimbang saham dasarnya. Tapi, hati-hati kalau harga naik terlalu ekstrem.

Nilai Tukar Rupiah Tertekan Faktor Internal dan Eksternal
| Minggu, 28 September 2025 | 06:30 WIB

Nilai Tukar Rupiah Tertekan Faktor Internal dan Eksternal

Kurs rupiah melemah 0,8% dalam seminggu, ditutup di Rp16.738 per dolar AS pada 26 September 2025. Lihat analisis penyebabnya.

Tidak Lagi Bingung Buang Sampah Ukuran Jumbo
| Minggu, 28 September 2025 | 06:30 WIB

Tidak Lagi Bingung Buang Sampah Ukuran Jumbo

Buang barang dengan ukuran besar, kerap merepotkan. Penyedia jasa angkut sampah jumbo pun menangkap peluang menarik ini. 

Agar Keran Kredit ke UMKM Makin Mengucur
| Minggu, 28 September 2025 | 06:15 WIB

Agar Keran Kredit ke UMKM Makin Mengucur

Regulasi baru OJK membuka peluang bagi UMKM memperoleh pembiayaan lebih cepat dan mudah.            

Siasat Perusahaan Teknologi Menjawab Penerapan ESG
| Minggu, 28 September 2025 | 06:05 WIB

Siasat Perusahaan Teknologi Menjawab Penerapan ESG

Di tengah derasnya tuntutan global akan praktik bisnis berkelanjutan, perusahaan teknologi PT Tera Data Indonusa Tbk (AXIO) menyusun jawabannya 

 
INDEKS BERITA

Terpopuler