Pemerintah akan Menambah Porsi Pendanaan dari SBN mulai Tahun Depan

Rabu, 12 Juni 2019 | 09:35 WIB
Pemerintah akan Menambah Porsi Pendanaan dari SBN mulai Tahun Depan
[]
Reporter: Adinda Ade Mustami, Grace Olivia | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID - JAKARTA.  Pemerintah bakal menambah porsi penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) di pasar domestik pada tahun depan. Tambahan utang dari masyarakat ini untuk menutup defisit anggaran 2020. Pemerintah merencanakan defisit Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2020 kisaran 1,6%–1,9% dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Untuk tambahan utang dari dalam negeri ini, pemerintah ingin memperbanyak surat utang ritel agar bisa menjangkau masyarakat lebih luas. Tujuannya, memperluas basis investor ritel sehingga harga surat utang pemerintah tidak mudah goyah saat terjadi guncangan di pasar keuangan global.

"Serta untuk meminimalkan volatilitas global dan menjaga stabilitas. Sehingga lebih banyak lagi masyarakat Indonesia sendiri yang membiayai pembangunan," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Selasa (11/6).

Agar masyarakat berminat membeli, pemerintah akan menawarkan imbal hasil yang menarik di masa depan. Hanya saja pemerintah belum memberikan indikator imbal hasil yang menarik tersebut.

Pertimbangan lain untuk memperbanyak utang dari dalam negeri, atau mengurangi surat utang berbasis valuta asing, karena pemerintah melihat masih banyak risiko yang belum terprediksi di pasar global pada tahun depan. Dengan memperbanyak surat utang di dalam negeri, dengan sendirinya porsi utang valas Indonesia berkurang. Sebagai gambaran dalam catatan kementerian keuangan tren utang valas sejak 2018 yang berada di kisaran 40,97% dari total utang.

"Pemanfaatan utang juga kami tujukan untuk kegiatan produktif, dan investasi dalam rangka pembangunan infrastruktur serta berbagai program prioritas lain yang memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi," tambahnya.

Pemerintah juga terus berupaya agar realisasi defisit anggaran pada tahun tahun depan lebih rendah, meskipun di sisi lain pemerintah akan terus menerapkan strategi kebijakan fiskal ekspansif agar bisa menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.

Bagi peneliti Institute Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira Adhinegara, strategi pemerintah dalam mengelola utang ini masih relevan untuk diterapkan pada tahun depan. Menurut Bhima, nilai tukar rupiah tahun depan masih berisiko fluktuatif sejalan dengan masih berlangsungnya perang dagang.

Sebab itu, "Risiko missmatch kurs-nya meningkat. Ini yang perlu diwaspadai," kata Bhima. Ia memperkirakan, nilai tukar rupiah tahun depan di kisaran Rp 14.700–Rp 15.100 per dollar Amerika Serikat (AS), sedikit di atas kisaran dalam KEM-PPKF 2020 sebesar Rp 14.000–Rp 15.000 per dollar AS.

Meski demikian, Bhima mengingatkan konsekuensi dari penerbitan SBN ritel yang bakal diperbesar. Sebab, bunga SBN ritel relatif mahal dibanding SBN valas, yaitu di atas 8% dan tenor yang relatif pendek di bawah 10 tahun. Ini akan meningkatkan beban bunga utang pemerintah.

Bagikan

Berita Terbaru

Indonesia Importir Gandum Terbesar Kedua Dunia, AS Bukan Sumber Utama
| Minggu, 06 Juli 2025 | 12:52 WIB

Indonesia Importir Gandum Terbesar Kedua Dunia, AS Bukan Sumber Utama

Indonesia menjadi negara importir gandum terbesar kedua dunia menurut data FAO. Impor Indonesia hanya kalah oleh Mesir.

Profit 26,68% Setahun, Harga Emas Antam Terbaru di Laman Resmi Belum Berubah
| Minggu, 06 Juli 2025 | 11:07 WIB

Profit 26,68% Setahun, Harga Emas Antam Terbaru di Laman Resmi Belum Berubah

Belum ada perbaruan data harga emas Antam hari ini. Harga terakhir 5 Juli 2025) tertera Rp 1.908.000 per gram.

Menguak Penyebab Kenaikan Impor Bahan Baku dan Barang Modal RI Saat PMI Terkontraksi
| Minggu, 06 Juli 2025 | 09:00 WIB

Menguak Penyebab Kenaikan Impor Bahan Baku dan Barang Modal RI Saat PMI Terkontraksi

Kenaikan impor bahan baku dan barang modal saat manufaktur lesu juga ditengarai efek praktik dumping yang dilakukan China.

Safe Haven Masih Menjadi Primadona di Semester II-2025, Emas Tetap Jadi Andalan Utama
| Minggu, 06 Juli 2025 | 08:00 WIB

Safe Haven Masih Menjadi Primadona di Semester II-2025, Emas Tetap Jadi Andalan Utama

Ketidakpastian arah suku bunga acuan The Fed dan geopolitik yang masih memanas kurang mendukung aset berisiko seperti saham.

Dilema Harga Eceran Tertinggi Beras dan Daya Beli Masyarakat
| Minggu, 06 Juli 2025 | 07:15 WIB

Dilema Harga Eceran Tertinggi Beras dan Daya Beli Masyarakat

Harga beras medium dan premium saat ini jauh di atas HET. Masih perlu harga eceran tertinggi?        

Kejayaan Jati dan Bisnis Furnitur yang Terancam Babak Belur
| Minggu, 06 Juli 2025 | 05:39 WIB

Kejayaan Jati dan Bisnis Furnitur yang Terancam Babak Belur

Ancaman tarif resiprokal ke Amerika Serikat, hingga banjir produk furnitur impor, menjadi tantangan industri.

Melaba dari Usaha Minuman Matcha
| Minggu, 06 Juli 2025 | 05:34 WIB

Melaba dari Usaha Minuman Matcha

Belakangan, olahan matcha digemari masyarakat. Peluang ini ditangkap pelaku usaha yang menuai omzet hingga ratusan juta

PR Perlindungan Investor
| Minggu, 06 Juli 2025 | 05:31 WIB

PR Perlindungan Investor

Nyoman terkejut karena dia merasa cuma mengorder 9 lot, namun mengapa bisa berubah menjadi 16.541 lot?

IHSG Turun 0,47% Sepekan, Intip Saham-Saham Top Gainers dan Top Losers Bursa
| Minggu, 06 Juli 2025 | 04:00 WIB

IHSG Turun 0,47% Sepekan, Intip Saham-Saham Top Gainers dan Top Losers Bursa

IHSG ditutup melemah ke 6.865,19 pada perdagangan terakhir, 4 Juli 2025 setelah melemah 0,47% dalam sepekan mulai 30 Juni 2025.

Akuisisi Tahap Pertama KRYA Terlaksana, Investor Asal Hongkong Lanjut Due Dilligence
| Sabtu, 05 Juli 2025 | 18:00 WIB

Akuisisi Tahap Pertama KRYA Terlaksana, Investor Asal Hongkong Lanjut Due Dilligence

Akuisisi PT Bangun Karya Perkasa Jaya Tbk (KRYA) oleh sejumlah perusahaan yang bergerak di bisnis kendaraan listrik mulai terlaksana.

INDEKS BERITA

Terpopuler