Pemerintah akan Menambah Porsi Pendanaan dari SBN mulai Tahun Depan

Rabu, 12 Juni 2019 | 09:35 WIB
Pemerintah akan Menambah Porsi Pendanaan dari SBN mulai Tahun Depan
[]
Reporter: Adinda Ade Mustami, Grace Olivia | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID - JAKARTA.  Pemerintah bakal menambah porsi penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) di pasar domestik pada tahun depan. Tambahan utang dari masyarakat ini untuk menutup defisit anggaran 2020. Pemerintah merencanakan defisit Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2020 kisaran 1,6%–1,9% dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Untuk tambahan utang dari dalam negeri ini, pemerintah ingin memperbanyak surat utang ritel agar bisa menjangkau masyarakat lebih luas. Tujuannya, memperluas basis investor ritel sehingga harga surat utang pemerintah tidak mudah goyah saat terjadi guncangan di pasar keuangan global.

"Serta untuk meminimalkan volatilitas global dan menjaga stabilitas. Sehingga lebih banyak lagi masyarakat Indonesia sendiri yang membiayai pembangunan," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Selasa (11/6).

Agar masyarakat berminat membeli, pemerintah akan menawarkan imbal hasil yang menarik di masa depan. Hanya saja pemerintah belum memberikan indikator imbal hasil yang menarik tersebut.

Pertimbangan lain untuk memperbanyak utang dari dalam negeri, atau mengurangi surat utang berbasis valuta asing, karena pemerintah melihat masih banyak risiko yang belum terprediksi di pasar global pada tahun depan. Dengan memperbanyak surat utang di dalam negeri, dengan sendirinya porsi utang valas Indonesia berkurang. Sebagai gambaran dalam catatan kementerian keuangan tren utang valas sejak 2018 yang berada di kisaran 40,97% dari total utang.

"Pemanfaatan utang juga kami tujukan untuk kegiatan produktif, dan investasi dalam rangka pembangunan infrastruktur serta berbagai program prioritas lain yang memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi," tambahnya.

Pemerintah juga terus berupaya agar realisasi defisit anggaran pada tahun tahun depan lebih rendah, meskipun di sisi lain pemerintah akan terus menerapkan strategi kebijakan fiskal ekspansif agar bisa menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.

Bagi peneliti Institute Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira Adhinegara, strategi pemerintah dalam mengelola utang ini masih relevan untuk diterapkan pada tahun depan. Menurut Bhima, nilai tukar rupiah tahun depan masih berisiko fluktuatif sejalan dengan masih berlangsungnya perang dagang.

Sebab itu, "Risiko missmatch kurs-nya meningkat. Ini yang perlu diwaspadai," kata Bhima. Ia memperkirakan, nilai tukar rupiah tahun depan di kisaran Rp 14.700–Rp 15.100 per dollar Amerika Serikat (AS), sedikit di atas kisaran dalam KEM-PPKF 2020 sebesar Rp 14.000–Rp 15.000 per dollar AS.

Meski demikian, Bhima mengingatkan konsekuensi dari penerbitan SBN ritel yang bakal diperbesar. Sebab, bunga SBN ritel relatif mahal dibanding SBN valas, yaitu di atas 8% dan tenor yang relatif pendek di bawah 10 tahun. Ini akan meningkatkan beban bunga utang pemerintah.

Bagikan

Berita Terbaru

Dua Investor Asing Kelas Kakap Lanjutkan Aksi Penjualan Saham TAPG
| Selasa, 05 November 2024 | 09:07 WIB

Dua Investor Asing Kelas Kakap Lanjutkan Aksi Penjualan Saham TAPG

Sejak Agustus 2024 sudah beredar kabar mengenai rencana Pemerintah Singapura untuk melepas kepemilikannya di TAPG.

Angkutan Kargo Naik, Kinerja Hasnur Internasional Shipping (HAIS) Melejit
| Selasa, 05 November 2024 | 08:15 WIB

Angkutan Kargo Naik, Kinerja Hasnur Internasional Shipping (HAIS) Melejit

Sepanjang periode Januari-September 2024, HAIS berhasil membukukan pertumbuhan pendapatan sebesar 12,40%, yakni menjadi Rp 765,37 miliar

Membedah Kinerja Keuangan Emiten Udang Kaesang (PMMP) yang Ruginya Membengkak
| Selasa, 05 November 2024 | 08:01 WIB

Membedah Kinerja Keuangan Emiten Udang Kaesang (PMMP) yang Ruginya Membengkak

PMMP masih terikat sejumlah kontrak kerja sama, salah satunya memasok udang ke Marubeni Corporation 

Pemerintah Pastikan Skema Subsidi Elpiji 3 Kg Tidak Berubah
| Selasa, 05 November 2024 | 07:50 WIB

Pemerintah Pastikan Skema Subsidi Elpiji 3 Kg Tidak Berubah

Untuk penyluran subsidi elpiji dan BBM akan diubah menjadi skema bantuan langsung tunai ke masyarakat penerima.

Mustika Ratu (MRAT) Memperkuat Ekspor ke Eropa dan Timur Tengah
| Selasa, 05 November 2024 | 07:50 WIB

Mustika Ratu (MRAT) Memperkuat Ekspor ke Eropa dan Timur Tengah

Untuk memperluas pasar ekspor, Mustika Ratu turut serta dalam Indonesia Europe Business Forum (IEBF) 2024.

Hasil Pemilu Presiden AS Penentu Prospek Aliran Dana Asing ke RI dalam Jangka Pendek
| Selasa, 05 November 2024 | 07:50 WIB

Hasil Pemilu Presiden AS Penentu Prospek Aliran Dana Asing ke RI dalam Jangka Pendek

Jika Kemala Harris terpilih menjadi presiden Amerika Serikat, maka akan lebih menguntungkan Indonesia.

Hapus Kredit Macet UMKM Rp 8,7 T, Erick Thohir: Kami Usul Minimal Berusia 5 Tahun
| Selasa, 05 November 2024 | 07:26 WIB

Hapus Kredit Macet UMKM Rp 8,7 T, Erick Thohir: Kami Usul Minimal Berusia 5 Tahun

Kebijakan hapus tagih kredit bagi petani dan nelayan menjadi salah satu prioritas bagi pemerintahan Presiden Prabowo.

Kinerja Hero Supermarket (HERO) Ditopang Guardian dan Ikea
| Selasa, 05 November 2024 | 07:15 WIB

Kinerja Hero Supermarket (HERO) Ditopang Guardian dan Ikea

Hingga kuartal III-2024, HERO berhasil membukukan laba bersih senilai Rp 184 miliar, atau meningkat 868,42% 

Cadangan Beras Bulog Ditargetkan 2 Juta Ton
| Selasa, 05 November 2024 | 07:15 WIB

Cadangan Beras Bulog Ditargetkan 2 Juta Ton

Pemerintah meminta Bulog untuk mengamankan pasokan beras di dalam negeri untuk cadangan beras pemerintah.

Musim Perombakan Direksi BUMN Energi
| Selasa, 05 November 2024 | 07:10 WIB

Musim Perombakan Direksi BUMN Energi

Kementerian BUMN resmi mengganti Direktur Utama Pertamina. Setelah ini menyusul pergantian direksi PLN dan Mind Id.

INDEKS BERITA

Terpopuler