Pemerintah akan Menambah Porsi Pendanaan dari SBN mulai Tahun Depan

Rabu, 12 Juni 2019 | 09:35 WIB
Pemerintah akan Menambah Porsi Pendanaan dari SBN mulai Tahun Depan
[]
Reporter: Adinda Ade Mustami, Grace Olivia | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID - JAKARTA.  Pemerintah bakal menambah porsi penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) di pasar domestik pada tahun depan. Tambahan utang dari masyarakat ini untuk menutup defisit anggaran 2020. Pemerintah merencanakan defisit Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2020 kisaran 1,6%–1,9% dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Untuk tambahan utang dari dalam negeri ini, pemerintah ingin memperbanyak surat utang ritel agar bisa menjangkau masyarakat lebih luas. Tujuannya, memperluas basis investor ritel sehingga harga surat utang pemerintah tidak mudah goyah saat terjadi guncangan di pasar keuangan global.

"Serta untuk meminimalkan volatilitas global dan menjaga stabilitas. Sehingga lebih banyak lagi masyarakat Indonesia sendiri yang membiayai pembangunan," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Selasa (11/6).

Agar masyarakat berminat membeli, pemerintah akan menawarkan imbal hasil yang menarik di masa depan. Hanya saja pemerintah belum memberikan indikator imbal hasil yang menarik tersebut.

Pertimbangan lain untuk memperbanyak utang dari dalam negeri, atau mengurangi surat utang berbasis valuta asing, karena pemerintah melihat masih banyak risiko yang belum terprediksi di pasar global pada tahun depan. Dengan memperbanyak surat utang di dalam negeri, dengan sendirinya porsi utang valas Indonesia berkurang. Sebagai gambaran dalam catatan kementerian keuangan tren utang valas sejak 2018 yang berada di kisaran 40,97% dari total utang.

"Pemanfaatan utang juga kami tujukan untuk kegiatan produktif, dan investasi dalam rangka pembangunan infrastruktur serta berbagai program prioritas lain yang memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi," tambahnya.

Pemerintah juga terus berupaya agar realisasi defisit anggaran pada tahun tahun depan lebih rendah, meskipun di sisi lain pemerintah akan terus menerapkan strategi kebijakan fiskal ekspansif agar bisa menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.

Bagi peneliti Institute Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira Adhinegara, strategi pemerintah dalam mengelola utang ini masih relevan untuk diterapkan pada tahun depan. Menurut Bhima, nilai tukar rupiah tahun depan masih berisiko fluktuatif sejalan dengan masih berlangsungnya perang dagang.

Sebab itu, "Risiko missmatch kurs-nya meningkat. Ini yang perlu diwaspadai," kata Bhima. Ia memperkirakan, nilai tukar rupiah tahun depan di kisaran Rp 14.700–Rp 15.100 per dollar Amerika Serikat (AS), sedikit di atas kisaran dalam KEM-PPKF 2020 sebesar Rp 14.000–Rp 15.000 per dollar AS.

Meski demikian, Bhima mengingatkan konsekuensi dari penerbitan SBN ritel yang bakal diperbesar. Sebab, bunga SBN ritel relatif mahal dibanding SBN valas, yaitu di atas 8% dan tenor yang relatif pendek di bawah 10 tahun. Ini akan meningkatkan beban bunga utang pemerintah.

Bagikan

Berita Terbaru

Transformasi Bisnis Kopi, Bukan Sekadar Teman Begadang
| Minggu, 29 Juni 2025 | 05:15 WIB

Transformasi Bisnis Kopi, Bukan Sekadar Teman Begadang

Kedai kopi kini bukan sekadar tempat minum. Ia menjelma jadi ruang sosial, kantor sementara, tempat pelarian, hingga lad

 
Meracik Bisnis Minuman biar Tetap Manis
| Minggu, 29 Juni 2025 | 05:10 WIB

Meracik Bisnis Minuman biar Tetap Manis

Minuman boba dan es teh masih jadi favorit konsumen di Indonesia. Munculnya pemain baru di sektor ini mendorong pelaku u

Surono Subekti Masuk Daftar Pemegang Saham Brigit Biofarmaka di Tengah Koreksi Harga
| Sabtu, 28 Juni 2025 | 16:30 WIB

Surono Subekti Masuk Daftar Pemegang Saham Brigit Biofarmaka di Tengah Koreksi Harga

Surono menjadi satu-satunya pemegang saham individu di luar afiliasi dan manajemen yang punya saham OBAT lebih dari 5%.

Menengok Portofolio Grup Djarum yang Baru Masuk ke Saham RS Hermina (HEAL)
| Sabtu, 28 Juni 2025 | 15:00 WIB

Menengok Portofolio Grup Djarum yang Baru Masuk ke Saham RS Hermina (HEAL)

Grup Djarum pada 25 Juni 2025 mencaplok 3,63% PT Medikaloka Hermina Tbk (HEAL), emiten yang mengelola jaringan Rumah Sakit Hermina.

Kinerjanya Paling Bontot di ASEAN Pada 23-26 Juni, Gimana Prospek IHSG Ke Depan?
| Sabtu, 28 Juni 2025 | 15:00 WIB

Kinerjanya Paling Bontot di ASEAN Pada 23-26 Juni, Gimana Prospek IHSG Ke Depan?

Tercapainya gencatan senjata antara Israel dan Iran, bisa berimbas pada meningkatkan risk appetite investor atas aset berisiko di emerging markets

Ada Normalisasi Permintaan, Serapan Semen Nasional Melemah per Mei 2025
| Sabtu, 28 Juni 2025 | 14:13 WIB

Ada Normalisasi Permintaan, Serapan Semen Nasional Melemah per Mei 2025

Volume penjualan semen domestik pada lima bulan pertama tahun 2025 turun 2,1% year on year (YoY) menjadi 22,27 ton.

Pabrik Baterai EV Terintegrasi Pertama Berdiri Akhir Juni , Ini Mereka yang Terlibat
| Sabtu, 28 Juni 2025 | 13:26 WIB

Pabrik Baterai EV Terintegrasi Pertama Berdiri Akhir Juni , Ini Mereka yang Terlibat

Indonesia akan memiliki pabrik baterai EV pertama pada akhir Juni 2026 ini. Selain China, sejumlah perusahaan lokal terlibat. Ini detailnya.

Dugaan Korupsi Pengadaan EDC BRI, Oknum Rekanannya Juga Tersandung di Kasus Pertamina
| Sabtu, 28 Juni 2025 | 08:22 WIB

Dugaan Korupsi Pengadaan EDC BRI, Oknum Rekanannya Juga Tersandung di Kasus Pertamina

PT Pasifik Cipta Solusi (PCS) dalam situs webnya mengaku sebagai partner BRI sejak tahun 2020 dalam pengadaan mesin EDC agen BRILink.

Waspada Risiko Kontraksi Setoran Pajak
| Sabtu, 28 Juni 2025 | 07:21 WIB

Waspada Risiko Kontraksi Setoran Pajak

Penerimaan pajak semester I-2025 berisiko terkontraksi 35%-40% dibanding periode yang sama tahun lalu.

Wajib Pajak UMKM Masih Bisa Bebas PPh Final
| Sabtu, 28 Juni 2025 | 07:01 WIB

Wajib Pajak UMKM Masih Bisa Bebas PPh Final

Ditjen Pajak menegaskan bahwa kebijakan PPh final usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) tidak menambah beban pajak baru

INDEKS BERITA

Terpopuler