Pemerintah akan Menambah Porsi Pendanaan dari SBN mulai Tahun Depan

Rabu, 12 Juni 2019 | 09:35 WIB
Pemerintah akan Menambah Porsi Pendanaan dari SBN mulai Tahun Depan
[]
Reporter: Adinda Ade Mustami, Grace Olivia | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID - JAKARTA.  Pemerintah bakal menambah porsi penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) di pasar domestik pada tahun depan. Tambahan utang dari masyarakat ini untuk menutup defisit anggaran 2020. Pemerintah merencanakan defisit Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2020 kisaran 1,6%–1,9% dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Untuk tambahan utang dari dalam negeri ini, pemerintah ingin memperbanyak surat utang ritel agar bisa menjangkau masyarakat lebih luas. Tujuannya, memperluas basis investor ritel sehingga harga surat utang pemerintah tidak mudah goyah saat terjadi guncangan di pasar keuangan global.

"Serta untuk meminimalkan volatilitas global dan menjaga stabilitas. Sehingga lebih banyak lagi masyarakat Indonesia sendiri yang membiayai pembangunan," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Selasa (11/6).

Agar masyarakat berminat membeli, pemerintah akan menawarkan imbal hasil yang menarik di masa depan. Hanya saja pemerintah belum memberikan indikator imbal hasil yang menarik tersebut.

Pertimbangan lain untuk memperbanyak utang dari dalam negeri, atau mengurangi surat utang berbasis valuta asing, karena pemerintah melihat masih banyak risiko yang belum terprediksi di pasar global pada tahun depan. Dengan memperbanyak surat utang di dalam negeri, dengan sendirinya porsi utang valas Indonesia berkurang. Sebagai gambaran dalam catatan kementerian keuangan tren utang valas sejak 2018 yang berada di kisaran 40,97% dari total utang.

"Pemanfaatan utang juga kami tujukan untuk kegiatan produktif, dan investasi dalam rangka pembangunan infrastruktur serta berbagai program prioritas lain yang memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi," tambahnya.

Pemerintah juga terus berupaya agar realisasi defisit anggaran pada tahun tahun depan lebih rendah, meskipun di sisi lain pemerintah akan terus menerapkan strategi kebijakan fiskal ekspansif agar bisa menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.

Bagi peneliti Institute Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira Adhinegara, strategi pemerintah dalam mengelola utang ini masih relevan untuk diterapkan pada tahun depan. Menurut Bhima, nilai tukar rupiah tahun depan masih berisiko fluktuatif sejalan dengan masih berlangsungnya perang dagang.

Sebab itu, "Risiko missmatch kurs-nya meningkat. Ini yang perlu diwaspadai," kata Bhima. Ia memperkirakan, nilai tukar rupiah tahun depan di kisaran Rp 14.700–Rp 15.100 per dollar Amerika Serikat (AS), sedikit di atas kisaran dalam KEM-PPKF 2020 sebesar Rp 14.000–Rp 15.000 per dollar AS.

Meski demikian, Bhima mengingatkan konsekuensi dari penerbitan SBN ritel yang bakal diperbesar. Sebab, bunga SBN ritel relatif mahal dibanding SBN valas, yaitu di atas 8% dan tenor yang relatif pendek di bawah 10 tahun. Ini akan meningkatkan beban bunga utang pemerintah.

Bagikan

Berita Terbaru

Beredar Rumor, Prajogo Pangestu Ditawari Divestasi Saham BBYB Oleh Akulaku
| Jumat, 22 November 2024 | 15:14 WIB

Beredar Rumor, Prajogo Pangestu Ditawari Divestasi Saham BBYB Oleh Akulaku

Kepemilikan Prajogo Pangestu dalam emiten Gozco Group, diakitkan dengan investasi Gozco di PT Bank Neo Commerce Tbk (BBYB),  

Draf Kabinet Donald Trump Pro Energi Fosil, Begini Dampaknya ke Emiten Energi di RI
| Jumat, 22 November 2024 | 14:33 WIB

Draf Kabinet Donald Trump Pro Energi Fosil, Begini Dampaknya ke Emiten Energi di RI

Dua nama calon menteri Donald Trump yang pro energi fosil, yakni Doug Burgum calon Menteri Dalam Negeri dan Chris Wright calon Menteri Energi.

Pungutan Ekspor Sawit Turun dari Target Awal
| Jumat, 22 November 2024 | 09:50 WIB

Pungutan Ekspor Sawit Turun dari Target Awal

Tahun ini BPDPKS menargetkan setoran pungutan ekspor sawit sebesar Rp 24 triliun, turun dari target awal

Rencana PPN Naik Menuai Petisi Penolakan
| Jumat, 22 November 2024 | 09:32 WIB

Rencana PPN Naik Menuai Petisi Penolakan

Ribuan masyarakat Indonesia menandatangani petisi yang menolak rencana kenaikan tarif PPN menjadi 12% tersebut

Tax Amnesty Bisa Gagal Tarik Dana
| Jumat, 22 November 2024 | 09:14 WIB

Tax Amnesty Bisa Gagal Tarik Dana

Menurut Direktur Eksekutif Indef Eko Listiyanto, tax amnesty tidak bisa diterapkan terus-menerus dalam waktu singkat

Cuan Tinggi Saham Pendatang Baru
| Jumat, 22 November 2024 | 09:12 WIB

Cuan Tinggi Saham Pendatang Baru

Kendati harga saham pendatang baru sudah naik tinggi hingga ratusan persen, waspadai pembalikan arah

Upaya Dorong Ekonomi Akan Memperlebar CAD
| Jumat, 22 November 2024 | 08:58 WIB

Upaya Dorong Ekonomi Akan Memperlebar CAD

Bank Indonesia memperkirakan defisit transaksi berjalan atau current account deficit (CAD) sepanjang tahun 2024 bisa melebar jadi 0,9% PDB

WTON Memangkas Target Nilai Kontrak Baru Jadi Rp 6 Triliun
| Jumat, 22 November 2024 | 08:52 WIB

WTON Memangkas Target Nilai Kontrak Baru Jadi Rp 6 Triliun

PT Wika Beton Tbk (WTON) memperkirakan, hingga akhir 2024 ini nilai kontrak baru hanya akan mencapai ke Rp 6 triliun.

Nobel Ekonomi 2024 dan Pengendalian Inflasi
| Jumat, 22 November 2024 | 08:15 WIB

Nobel Ekonomi 2024 dan Pengendalian Inflasi

Keberadaan tiga BUMD pangan yang ada di Jakarta jadi kunci pengendalian inflasi di Provinsi DKI Jakarta

Mimpi ke Piala Dunia
| Jumat, 22 November 2024 | 08:00 WIB

Mimpi ke Piala Dunia

Indonesia harus mulai membuat cetak biru pengembangan sepakbola nasional yang profesional agar mimpi ke Piala Dunia jadi kenyataan.

INDEKS BERITA

Terpopuler