Pemerintah Akan Tambah Porsi Penerbitan SBN Ritel di Tahun Depan

Jumat, 12 Juli 2019 | 09:27 WIB
Pemerintah Akan Tambah Porsi Penerbitan SBN Ritel di Tahun Depan
[]
Reporter: Grace Olivia | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah berencana untuk meningkatkan porsi penerbitan surat berharga negara (SBN) untuk ritel di tahun depan. Penambahan itu bertujuan untuk memperdalam pasar keuangan domestik dengan memperluas basis investor lokal di pasar obligasi.

Sepanjang semester I-2019, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan mencatat penerbitan SBN ritel mencapai Rp 33 triliun. Sampai akhir 2019, pemerintah memproyeksi penerbitan SBN ritel mencapai Rp 60 triliun hingga Rp 80 triliun.

Berdasarkan data DJPPR, kepemilikan investor ritel di SBN saat ini memang masih minim. Direktur Surat Utang Negara DJPPR Loto Srinaita Ginting menyebut, porsinya baru sekitar 2%–3% dari total kepemilikan SBN.

Dalam jangka panjang yakni lima sampai sepuluh tahun ke depan, pemerintah sejatinya berharap porsi investor ritel di dalam negeri bisa meningkat hingga mencapai 9%–10% dari total pemilikan SBN. "Kami sudah memberikan ruang ke arah situ, tinggal bagaimana investor menyerapnya, kata Loto, Kamis (11/7).

Ia mencontohkan sejak tahun lalu, pemerintah membuka penjualan SBN ritel melalui platform online. Dalam penerbitan setiap instrumennya, DJPPR menggandeng bank hingga perusahaan teknologi finansial (tekfin) untuk menjadi mitra distribusi. Mereka yang menyediakan layanan penjualan SBN ritel secara online kepada masyarakat.

Pada tahun ini, pemerintah juga menambah frekuensi penerbitan SBN Ritel hingga 10 kali dalam setahun. Loto mengatakan, tahun depan pemerintah masih akan menerbitkan SBN ritel paling tidak dengan frekuensi yang sama dengan tahun ini.

"Akan kami evaluasi dulu hasil dari penerbitan sepanjang tahun ini. Kalau melampaui target kami Rp 80 triliun, maka tahun depan akan kami tambah targetnya," ujar dia.

Namun, jika penyerapan SBN ritel yang tercapai tahun ini masih di bawah dari kisaran Rp 80 triliun tersebut, maka pemerintah kemungkinan masih akan memasang target penerbitan SBN ritel yang sama pada tahun depan.

Direktur Jenderal DJPPR Luky Alfirman menuturkan, upaya pemerintah memperluas basis investor domestik memang perlu waktu dan harus dilakukan secara bertahap. Namun ia melihat, perkembangan minat investor ritel beberapa tahun belakangan cukup membanggakan.

"Waktu SBN ritel masih dipasarkan secara offline, investor milenial (yang membeli) paling hanya 13%–15%. Sekarang, penerbitan SBN ritel terakhir, minat investor milenial sudah mencapai 50%–52%. Setidaknya selama ini sudah kami lihat perkembangannya sangat menjanjikan, tutur Luky, kemarin.

Bagikan

Berita Terbaru

Utang Luar Negeri Tinggi, Modal Asing Serbu SBN
| Sabtu, 16 Agustus 2025 | 08:48 WIB

Utang Luar Negeri Tinggi, Modal Asing Serbu SBN

Posisi ULN pemerintah tercatat US$ 210,1 miliar, tumbuh 10% secara tahunan per akhir Juni 2025      

Sudah 81.000 Koperasi Merah Putih Terbentuk
| Sabtu, 16 Agustus 2025 | 08:38 WIB

Sudah 81.000 Koperasi Merah Putih Terbentuk

Kopdeskel Merah Putih itu juga sudah berbadan hukum dan tersebar di seluruh penjuru Tanah Air       

DPR dan Pemerintah Selesaikan 14 RUU
| Sabtu, 16 Agustus 2025 | 08:33 WIB

DPR dan Pemerintah Selesaikan 14 RUU

DPR bersama pemerintah telah menyelesaikan pembahasan 14 rancangan undang-undang pada tahun pertama keanggotaan DPR RI periode 2024-2029

Anggaran Rp 1.300 Triliun untuk Masyarakat Berpenghasilan Mini
| Sabtu, 16 Agustus 2025 | 08:15 WIB

Anggaran Rp 1.300 Triliun untuk Masyarakat Berpenghasilan Mini

Presiden Prabowo Subianto disebut ingin APBN dinikmati oleh lebih banyak masyarakat                .​

Anggaran Jumbo MBG
| Sabtu, 16 Agustus 2025 | 07:00 WIB

Anggaran Jumbo MBG

Pemerintah harus memastikan program MBG dengan dana jumbo itu bisa menjangkau target yang dipatok lebih banyak dari jumlah orang miskin.

Menyikapi Polemik Pertumbuhan Ekonomi
| Sabtu, 16 Agustus 2025 | 07:00 WIB

Menyikapi Polemik Pertumbuhan Ekonomi

Badan Pusat Statistik (BPS) dituntut terbuka untuk menjabarkan metodologi dan asumsi perhitungan PDB.

Theo Lekatompessy Membagi Portofolio Sesuai Tujuan Investasi
| Sabtu, 16 Agustus 2025 | 06:20 WIB

Theo Lekatompessy Membagi Portofolio Sesuai Tujuan Investasi

Theo Lekatompessy, Komisaris Independen PT Temas Tbk (TMAS) membagikan strateginya dalam berinvestasi

Rukun Raharja (RAJA) dan Petrosea (PTRO) Berkongsi Akuisisi Entitas Grup Hafar
| Sabtu, 16 Agustus 2025 | 06:15 WIB

Rukun Raharja (RAJA) dan Petrosea (PTRO) Berkongsi Akuisisi Entitas Grup Hafar

Kedua emiten pertambangan ini berkongsi mengakuisisi dua perusahaan milik Grup Hafar. Yakni, PT Hafar Daya Konstruksi dan PT Hafar Daya Samudera.​

Upaya Arkora Hydro Tbk (ARKO) Lewat Anak Usaha Baru
| Sabtu, 16 Agustus 2025 | 06:10 WIB

Upaya Arkora Hydro Tbk (ARKO) Lewat Anak Usaha Baru

Mengupas profil dan strategi bisnis di sektor EBT dari PT Arkora Hydro Tbk (ARKO) pasca membangun dua anak usaha baru 

Harga dan Permintaan Komoditas Mendaki, Saham Emiten CPO Melejit Tinggi
| Sabtu, 16 Agustus 2025 | 06:05 WIB

Harga dan Permintaan Komoditas Mendaki, Saham Emiten CPO Melejit Tinggi

Mayoritas saham emiten produsen minyak sawit (CPO) tumbuh kencang sejak awal tahun ini atau year to date (ytd). 

INDEKS BERITA