Pemerintah-DPR Revisi UU Minerba, Hambar Bagi Pasar Saham

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) telah ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPR, Selasa (18/2). Respons pasar tampak masih hambar terhadap revisi UU Minerba tersebut.
Pemerintah dan DPR sepakat mengubah 20 pasal dan menambah delapan pasal baru. Salah satu poin yang menjadi sorotan adalah pemberian prioritas Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) mineral logam dan batubara kepada koperasi, badan usaha kecil dan menengah (UKM) serta badan usaha yang milik organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan.
Ini Artikel Spesial
Agar bisa lanjut membaca sampai tuntas artikel ini, pastikan Anda sudah berlangganan atau membeli artikel ini.
Sudah berlangganan? MasukKontan Digital Premium Access
Business Insight, Epaper Harian + Tabloid, Arsip Epaper 30 Hari
Rp 120.000
Business Insight
Hanya dengan 20rb/bulan Anda bisa mendapatkan berita serta analisis ekonomi bisnis dan investasi pilihan
Berlangganan dengan Google
Gratis uji coba 7 hari pertama. Anda dapat menggunakan akun Google sebagai metode pembayaran.