Pemerintah-DPR Revisi UU Minerba, Hambar Bagi Pasar Saham

Kamis, 20 Februari 2025 | 06:46 WIB
Pemerintah-DPR Revisi UU Minerba, Hambar Bagi Pasar Saham
[ILUSTRASI. Rapat Kerja Pembahasan Revisi UU Minerba Pemerintah dan Komisi VII DPR]
Reporter: Ridwan Nanda Mulyana | Editor: Ahmad Febrian

KONTAN.CO.ID - JAKARTA.  Perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) telah ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPR, Selasa (18/2). Respons pasar tampak masih hambar terhadap revisi UU Minerba tersebut.

Pemerintah dan DPR sepakat mengubah 20 pasal dan menambah delapan pasal baru. Salah satu poin yang menjadi sorotan adalah pemberian prioritas Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) mineral logam dan batubara kepada koperasi, badan usaha kecil dan menengah (UKM) serta badan usaha yang milik organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan.

Ini Artikel Spesial

Agar bisa lanjut membaca sampai tuntas artikel ini, pastikan Anda sudah berlangganan.

Berlangganan dengan Google

Gratis uji coba 7 hari pertama. Anda dapat menggunakan akun Google sebagai metode pembayaran.

Kontan Digital Premium Access

Business Insight, Epaper Harian + Tabloid, Arsip Epaper 30 Hari

Rp 120.000
Business Insight

Hanya dengan 20rb/bulan Anda bisa mendapatkan berita serta analisis ekonomi bisnis dan investasi pilihan

-
Bagikan

Berita Terkait

Berita Terbaru

Laba Bersih MAP Aktif Adiperkasa (MAPA) Tahun 2024 Menyusut 2,48%
| Selasa, 08 April 2025 | 06:38 WIB

Laba Bersih MAP Aktif Adiperkasa (MAPA) Tahun 2024 Menyusut 2,48%

Laba bersih PT MAP Aktif Adiperkasa Tbk (MAPA) pada 2024 mencapai Rp 1,35 triliun, turun 2,48% dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp 1,38 triliun.

Beban Keuangan Bertambah, Rugi Merdeka Copper (MDKA) Membengkak Pada 2024
| Selasa, 08 April 2025 | 06:29 WIB

Beban Keuangan Bertambah, Rugi Merdeka Copper (MDKA) Membengkak Pada 2024

Pada 2024, rugi bersih  PT Merdeka Copper Gold Tbk (MDKA) naik 169,89% secara tahunan menjadi US$ 55,76 juta.

Jaga Sentimen, BI Intervensi Pasar NDF
| Selasa, 08 April 2025 | 06:12 WIB

Jaga Sentimen, BI Intervensi Pasar NDF

 Intervensi di pasar off-shore NDF dilakukan BI secara berkesinambungan di pasar Asia, Eropa dan New York. 

Transaksi EDC Kian Ramai Berkat Tebaran Promo
| Selasa, 08 April 2025 | 06:10 WIB

Transaksi EDC Kian Ramai Berkat Tebaran Promo

Transaksi via mesin electronic data capture (EDC) milik perbankan semakin hari semakin ramai berkat tebaran promo

Pemerintah Tambah Kuota Minyak Tanah untuk Maluku
| Selasa, 08 April 2025 | 06:08 WIB

Pemerintah Tambah Kuota Minyak Tanah untuk Maluku

Pemerintah menyatakan proses penambahan kuota membutuhkan waktu dan tidak bisa langsung direalisasikan dalam hitungan hari.

Bukan Negeri Autopilot
| Selasa, 08 April 2025 | 06:07 WIB

Bukan Negeri Autopilot

Sepertinya, bagi penguasa, libur panjang lebih penting dibanding mengurus negeri yang sedang dalam keadaan genting.

Industri Nikel Indonesia Masih Mengandalkan China
| Selasa, 08 April 2025 | 06:05 WIB

Industri Nikel Indonesia Masih Mengandalkan China

APNI juga menyoroti adanya tantangan dalam struktur ekspor nikel Indonesia, terutama ketergantungan tinggi terhadap satu negara tujuan China

Pelaku Industri Nasional Meminta Proteksi Segera
| Selasa, 08 April 2025 | 06:02 WIB

Pelaku Industri Nasional Meminta Proteksi Segera

Perang dagang yang dipicu pengenaan tarif tinggi AS bisa mengakibatkan Indonesia kebanjiran produk impor

Pemerintah Belum Rilis RUPTL 2025-2034
| Selasa, 08 April 2025 | 05:57 WIB

Pemerintah Belum Rilis RUPTL 2025-2034

Target pengembangan proyek 71 GW pembangkit EBT dalam 10 tahun ke depan merupakan target yang ambisius.

Pemerintah Siapkan Paket Negosiasi ke Paman Sam
| Selasa, 08 April 2025 | 05:54 WIB

Pemerintah Siapkan Paket Negosiasi ke Paman Sam

Perwakilan pemerintah RI bakal bertolak ke Amerika Serikat untuk melakukan negosiasi paling lambat 17 April 2025 

INDEKS BERITA

Terpopuler