Pemerintah Inggris Kucurkan Dana US$ 2,5 Miliar untuk Persiapan Brexit No-Deal
KONTAN.CO.ID - LONDON. Di tengah kritik terkait kesepakatan Brexit antara Perdana Menteri Inggris Theresa May dengan para pemimpin di Uni Eropa, pemerintah kerajaan justru meningkatkan kesiapan jika Inggris keluar dari kawasan itu tanpa kesepakatan (no-deal).
Dalam rapat kabinet yang berlangsung Selasa (18/20), para menteri menyetujui kucuran dana senilai £ 2 miliar setara dengan US$ 2,5 miliar kepada departemen di pemerintahan. Anggaran ini rencananya dipakai Inggris untuk persiapan meninggalkan Uni Eropa tanpa kesepakatan.
Kabinet juga menyetujui agar semua departemen di pemerintahan Inggris juga bersiap untuk menerapkan berbagai rencana darurat. Pemerintah Inggris juga rencananya akan mengirim ribuan surat kepada pebisnis untuk mempersiapkan skenario terburuk itu. Maklum waktu semakin sempit, dalam tiga bulan lagi Inggris akan keluar dari keanggotaan Uni Eropa.
“Kabinet setuju bahwa dalam waktu tiga bulan sampai kami keluar dari Uni Eropa, kami sekarang perlu meningkatkan persiapan. Artinya, sekarang kami akan menggerakkan elemen yang tersisa dari rencana no-deal,” kata juru bicara Theresa May, sebagaimana dikutip Al Jazeera, Selasa (18/12).
Tanpa kesepakatan, ekonomi Inggris diprediksi terkena dampak negatif atas kebijakan Brexit. Bank sentral Inggris, Bank of England telah mengingatkan PDB Inggris dapat menyusut 8%.
Sementara, pemerintah Inggris juga telah memprediksi akan ada kemerosotan ekonomi lebih dari 9% pasca-Brexit tanpa kesepakatan dengan Uni Eropa. Menurut riset dari The National Institute of Economic and Social Research (NIESR), Inggris berpotensi mengalami kerugian hingga £ 100 miliar pada 2030.
Inti perdebatan dalam kesepakatan itu adalah penjaminan tidak ada perbatasan ketat antara Irlandia Utara dan Republik Irlandia dalam negosiasi perdagangan pasca-Brexit antara Inggris dan Uni Eropa.
Klausul ini mengusulkan seluruh Inggris, termasuk Irlandia Utara tetap dalam satu bea cukai dengan Uni Eropa. Kesepakatan itu akhirnya membuat Inggris dan Uni Eropa seolah bercerai tapi tetap satu atap rumah.
Kesepakatan ini menuai banyak kritik. Parlemen pun tak menyetujui kesepakatan ini, dan voting ditunda hingga Januari mendatang. Menurut kelompok pro-Brexit kesepakatan ini tak membawa banyak perubahan bagi Inggris, sebab langkah ini tak cukup untuk membuat Inggris sepenuhnya berpisah dari Eropa. Sedangkan bagi oposisi yang ingin Inggris tetap menjadi bagian dari Uni Eropa bersikeras melanjutkan kesepakatan ini atau membatalkan rencana Brexit.
