KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah memperkuat integrasi data antara Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan dan Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri. Integrasi ini tertuang dalam Perjanjian Kerjasama tentang Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Data Kependudukan, dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dalam Layanan Ditjen Pajak yang ditandatangani pada Jumat (20/5).
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Neilmaldrin Noor menyampaikan, perjanjian kerjasama ini adalah kelanjutan dari kesepakatan antara Ditjen Pajak dan Ditjen Dukcapil sejak tahun 2013 yang diperbarui oleh kedua lembaga tersebut di tahun 2018. "Perjanjian ini merupakan adendum dari perjanjian kerjasama sebelumnya yang telah ditandatangani pada 2 November 2018, yang bertujuan untuk memperkuat integrasi data antara Ditjen Pajak dan Ditjen Dukcapil, utamanya terkait NIK dan NPWP," ujarnya, kemarin (20/5).
