Pemerintah Lakukan Pelunasan, Utang Luar Negeri Per Mei Melandai

Jumat, 30 Juli 2021 | 14:46 WIB
Pemerintah Lakukan Pelunasan, Utang Luar Negeri Per Mei Melandai
[ILUSTRASI. Infografik: Statistik utang luar negeri Indonesia per Mei 2021]
Reporter: Thomas Hadiwinata | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pertumbuhan utang luar negeri pemerintah dalam basis tahunan melambat di bulan Mei 2021. Mengutip Statistik Utang Luar Negeri Indonesia, per akhir Mei 2021, nilai utang luar negeri pemerintah naik 5,9% dalam basis year-on-year (yoy). Nilai itu lebih kecil daripada pertumbuhan yang terjdi di bulan April 2021, yaitu 8,6% yoy.

Sejalan dengan pertumbuhan utang luar negeri pemerintah yang berjalan lebih perlahan, utang luar negeri Indonesia secara total pun tumbuh lebih rendah. Outstanding utang luar negeri per akhir Mei tumbuh 3,1% yoy, lebih rendah dibandingkan kenaikan di bulan sebelumnya yang mencapai 4,9% yoy.

Jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, nilai utang luar negeri per akhir Mei juga tergerus. Posisi utang luar negeri per Mei sebesar US$ 415 miliar, lebih rendah 0,6% daripada outstanding di akhir April 2021 yang mencapai US$ 417,6 miliar.

Baca Juga: Porsi Investor Ritel di IPO Bukalapak Bisa Membesar

Total utang luar negeri di Mei turun mengikuti penurunan utang luar negeri pemeritah. Mengutip keterangan Bank Indonesia, utang luar negeri pemerintah turun seiring dengan pelunasan Surat Berharga Negara dan pinjaman dalam valuta asing sepanjang Mei lalu.

Namun selama Mei kemarin, pemerintah tetap melakukan penarikan utang luar negeri. Pencairan pinjaman itu, menurut BI, dialokasikan untuk mendukung belanja prioritas, termasuk upaya penanganan Covid-19 dan program pemulihan ekonomi nasional.

Jika dirinci per sektor, fasilitas pinjaman itu dialokasikan untuk sektor administrasi

Baca Juga: Pemerintah Harus Evaluasi Total PPKM Darurat

Mengutip statistik utang luar negeri Indonesia, rincian utang luar negeri pemerintah berdasar sektor adalah pemerintah, pertahanan dan jaminan sosial wajib, sebesar 17,8% dari total utang luar negeri pemerintah. Lalu, sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (17,2%) dan sektor jasa pendidikan (16,3%). Dua yang terakhir adalah sektor konstruksi (15,4%) dan sektor jasa keuangan serta asuransi (12,6%).

Utang luar negeri sektor swasta juga mengikuti kecenderungan utang luar negeri pemerintah. Pertumbuhannya melambat di bulan Mei, menjadi 0,5% yoy dibandingkan pertumbuhan di bulan berikutnya, yaitu 1,4% yoy. Ini dipicu oleh perlambatan pertumbuhan utang luar negeri perusahaan bukan lembaga keuangan menjadi 2,3% yoy dari 4,5% yoy di bulan sebelumnya.

Mengutip pernyataan BI, struktur utang luar negeri hingga Mei tetap sehat berkat pengelolaan yang didasarkan atas prinsip kehati-hatian. Utang luar negeri juga tetap terkendali tercermin dari rasio utang luar negeri terhadap produk domestik bruto yang terjaga di kisaran 37,6% per Mei, lebih rendah dibandingkan rasio di bulan sebelumnya, yaitu 37,9%

Selanjutnya: Ini Besaran Kupon Minimal dari Saving Bond Ritel

 

Bagikan

Berita Terbaru

Peluang Saham ICBP di Tengah Isu Daya Beli dan Kenaikan Harga Bahan Baku
| Senin, 23 Maret 2026 | 15:00 WIB

Peluang Saham ICBP di Tengah Isu Daya Beli dan Kenaikan Harga Bahan Baku

PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP) diproyeksikan masih akan melanjutkan tren kinerja keuangan yang solid di tahun ini.

Kenaikan Harga Ayam Broiler dan Impor Bahan Baku Jadi Penentu Kinerja CPIN
| Senin, 23 Maret 2026 | 14:50 WIB

Kenaikan Harga Ayam Broiler dan Impor Bahan Baku Jadi Penentu Kinerja CPIN

Pemerintah berencana memperluas cakupan MBG hingga 83 juta penerima pada Mei 2026, naik signifikan dibandingkan 55 juta penerima di Januari 2026.

Konflik Iran: Jebakan Perang yang Kini Menjegal Kekuasaan Trump
| Senin, 23 Maret 2026 | 14:27 WIB

Konflik Iran: Jebakan Perang yang Kini Menjegal Kekuasaan Trump

Goldman Sachs dan JP Morgan proyeksikan harga Brent bisa tembus US$100. Ketahui pemicu kenaikan dan dampaknya pada pasar energi global.

Ekspor RI Tahan Guncangan Timur Tengah, Tapi Terjepit dari Sisi Biaya
| Senin, 23 Maret 2026 | 14:20 WIB

Ekspor RI Tahan Guncangan Timur Tengah, Tapi Terjepit dari Sisi Biaya

Jika konflik berkepanjangan, harga minyak global pada 2026 diproyeksikan berada di kisaran US$ 85 – US$ 120 per barel.

Meramu Portofolio Tahan Banting di Tengah Ketidakpastian Global Ala Bank DBS
| Senin, 23 Maret 2026 | 13:00 WIB

Meramu Portofolio Tahan Banting di Tengah Ketidakpastian Global Ala Bank DBS

Bank DBS bahkan menaikkan proyeksi harga emas ke level US$ 6.250 per ons troi pada paruh kedua 2026.

Kinerja 2025 Belum Maksimal, Pemulihan APLN Diproyeksi Akan Lambat
| Senin, 23 Maret 2026 | 11:00 WIB

Kinerja 2025 Belum Maksimal, Pemulihan APLN Diproyeksi Akan Lambat

Sepanjang 2025, APLN mencatatkan penjualan dan pendapatan usaha sebesar Rp 3,56 triliun, merosot 36,08% year on year (YoY).

MSCI Indonesia Index Minus di Awal 2026, Kalah dari Malaysia dan Thailand
| Senin, 23 Maret 2026 | 10:00 WIB

MSCI Indonesia Index Minus di Awal 2026, Kalah dari Malaysia dan Thailand

MSCI Indonesia Index berisi 18 saham dengan total market cap senilai US$ 111,98 miliar. Sepuluh saham terbesarnya merupakan saham-saham big caps.

Usai Kemeriahan Lebaran, MAPI Bakal Hadapi Tantangan Tekanan Daya Beli
| Senin, 23 Maret 2026 | 08:00 WIB

Usai Kemeriahan Lebaran, MAPI Bakal Hadapi Tantangan Tekanan Daya Beli

Kondisi harga minyak global yang relatif tinggi saat ini dan diperkirakan akan bertahan lama, diprediksi juga akan berpotensi menekan SSSG MAPI.

Daftar Sentimen Positif dan Negatif yang Mewarnai Kinerja PTPN IV PalmCo
| Senin, 23 Maret 2026 | 07:30 WIB

Daftar Sentimen Positif dan Negatif yang Mewarnai Kinerja PTPN IV PalmCo

PalmCo terus mengakselerasi transformasi bisnis melalui penguatan tata kelola, hingga peningkatan volume produk bersertifikasi.

TDPM Masih dalam Proses Kepailitan Rp 1,45 T, Sanksi OJK Bukti Buruknya Tata Kelola
| Senin, 23 Maret 2026 | 05:00 WIB

TDPM Masih dalam Proses Kepailitan Rp 1,45 T, Sanksi OJK Bukti Buruknya Tata Kelola

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menetapkan sanksi administratif dan/atau perintah tertulis kepada pihak-pihak tersebut pada 28 Februari 2026.

INDEKS BERITA

Terpopuler