Pemerintah Mengejar Pajak Digital Namun Pajak Orang Kaya Belum Optimal
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah tengah mematangkan skema kebijakan pemungutan pajak digital yang secara langsung akan melibatkan sektor perbankan, perusahaan teknologi finansial (fintech), serta platform digital raksasa.
Wacana ini semakin memanas setelah Hashim Djojohadikusumo, adik dari Presiden Prabowo Subianto yang juga menduduki posisi sebagai Ketua Dewan Penasihat Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, secara terbuka mendeklarasikan bahwa kebijakan agresif ini akan mulai efektif pada 9 November 2026.
