KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Meski menuai polemik, pemerintah dan DPR sudah resmi menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang (UU) Nomor 6/2023.
Setelah diundangkan, Deputi III Kantor Staf Presiden (KSP) Edy Priyono menyatakan, dari sisi hukum, pemerintah dan DPR akan memproses pengesahan beleid tersebut. Sambil jalan, pemerintah akan melanjutkan proses sosialisasi dan implementasi UU Cipta Kerja tersebut.
Ini Artikel Spesial
Agar bisa lanjut membaca sampai tuntas artikel ini, pastikan Anda sudah berlangganan.
Sudah Berlangganan? Masuk
Berlangganan dengan Google
Gratis uji coba 7 hari pertama dan gunakan akun Google sebagai metode pembayaran.
Business Insight
Artikel pilihan editor Kontan yang menyajikan analisis mendalam, didukung data dan investigasi.
Kontan Digital Premium Access
Paket bundling Kontan berisi Business Insight, e-paper harian dan tabloid serta arsip e-paper selama 30 hari.
Masuk untuk Melanjutkan Proses Berlangganan
