Pemerintah Pertimbangkan Pemberlakuan Tobin Tax untuk Kendalikan Dana Asing

Rabu, 09 Januari 2019 | 07:00 WIB
Pemerintah Pertimbangkan Pemberlakuan Tobin Tax untuk Kendalikan Dana Asing
[]
Reporter: Benedicta Prima | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID -  JAKARTA. Aliran modal asing yang masuk (capital inflow) ke pasar domestik semakin deras. Pemerintah mulai menimbang penggunaan aspek perpajakan untuk mengendalikan dana asing yang masuk. Selama ini dana asing bebas keluar masuk negeri ini, hingga kerap mengganggu stabilitas perekonomian.

Sepanjang tahun 2018 dana asing yang mengalir keluar dari bursa saham lokal mencapai Rp 50,74 triliun. Sementara di awal tahun ini, capital inflow mencapai Rp 2,47 triliun. Aliran dana asing ke pasar domestik diprediksi bertambah tinggi mengingat pamor surat utang Indonesia sebagai instrumen pencetak yield menarik.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menuturkan, menyadari risiko arus masuk modal asing jangka pendek, pemerintah berupaya menciptakan kebijakan pencegahan. Salah satunya adalah skema Tobin Tax, yaitu pengenaan pajak atas semua pembayaran transaksi kurs yang bertujuan membendung pergerakan masif sejumlah dana ke valuta lain, baik saham, obligasi, maupun mata uang.

Tobin Tax diharapkan membantu pemerintah menyaring kualitas modal asing untuk jangka pendek. Kendati begitu, Sri Mulyani menjelaskan, sangat penting untuk memformulasi desain yang tepat untuk kebijakan Tobin Tax tersebut. "Desain seperti apa yang bisa mengidentifikasi antara pelaku capital inflow yang baik, yang biasanya dalam bentuk FDI, dengan inflow yang sifatnya volatil dan bisa sangat disruptif," tutur dia, Selasa (8/1).

Namun Sri Mulyani belum bisa memastikan penerapan kebijakan tersebut. Kemkeu bersama Bank Indonesia masih terus memantau dinamika yang terjadi secara global bersama. Ia juga melihat berbagai opsi kebijakan yang dianggap sesuai dengan rezim undang-undang Indonesia, serta mampu mengatasi fenomena yang terjadi dalam rangka mengelola stabilitas. "Masalahnya bukan perlu tidak perlu (Tobin Tax), tapi bagaimana desainnya bisa mencegah ketidakstabilan tapi kita juga tetap mendapat manfaat dari capital inflow," tukas Sri Mulyani.

Pakar ekonom yang juga mantan Menteri Keuangan Chatib Basri menilai saat ini adalah waktu yang tepat untuk mulai menimbang pemberlakuan Tobin Tax. Pasalnya, masuknya dana asing kali ini karena bank sentral AS, Federal Reserve tidak akan agresif menaikkan suku bunga tahun 2019. "Apalagi fundamental kita masih lemah, dana asing bisa saja balik lagi ke AS jika kondisinya membaik," terang Chatib.

Bagikan

Berita Terbaru

Fraud di Perbankan Marak, Pengawas Internal Disorot
| Senin, 20 April 2026 | 05:54 WIB

Fraud di Perbankan Marak, Pengawas Internal Disorot

Mantan Kepala Kas BNI diduga gelapkan Rp 28 miliar, terdeteksi setelah 7 tahun!                          

Harga Plastik Ikut Mengerek Harga Pangan
| Senin, 20 April 2026 | 05:35 WIB

Harga Plastik Ikut Mengerek Harga Pangan

Kenaikan harga di pasar lebih banyak dipicu oleh biaya kemasan dibandingkan harga komoditas itu sendiri. 

Usai BBM & Elpiji Nonsubsidi Naik, Cermati Potensi Pergeseran Konsumsi ke Subsidi
| Senin, 20 April 2026 | 05:32 WIB

Usai BBM & Elpiji Nonsubsidi Naik, Cermati Potensi Pergeseran Konsumsi ke Subsidi

Selain itu, ketersediaan pasokan BBM saat ini menjadi jauh lebih krusial dibandingkan sekadar isu harga.

Tabungan Kelas Menengah Mulai Pulih, Namun Bukan Karena Fundamental
| Senin, 20 April 2026 | 05:30 WIB

Tabungan Kelas Menengah Mulai Pulih, Namun Bukan Karena Fundamental

Data LPS, simpanan rekening dengan saldo di bawah Rp 100 juta tumbuh dari 3,6% secara tahunan pada Januari 2026 menjadi 4,4% pada Februari 2026.

Politik El Nino Godzilla
| Senin, 20 April 2026 | 05:22 WIB

Politik El Nino Godzilla

Dampak El Nino bersifat lintas sektor, dari energi, pangan, air hingga kehutanan. Oleh karena itu, responsnya tidak bisa parsial.

Prodia Widyahusada (PRDA) Antisipasi Pelemahan Rupiah
| Senin, 20 April 2026 | 05:20 WIB

Prodia Widyahusada (PRDA) Antisipasi Pelemahan Rupiah

PRDA mengakui banyak melakukan impor barang dari luar negeri. Namun, upaya impor akan tetap terjaga meskipun nilai tukar rupiah terus melemah.

Pemerintah Mengamankan Aset untuk Rumah Rakyat
| Senin, 20 April 2026 | 05:20 WIB

Pemerintah Mengamankan Aset untuk Rumah Rakyat

Kementerian PKP mulai memetakan lokasi pengembangan hunian rakyat di sejumlah kota baru dengan memanfaatkan aset negara.

Pajak Progresif Keuntungan Komoditas Bisa Kerek Setoran Rp 67 Triliun
| Senin, 20 April 2026 | 05:15 WIB

Pajak Progresif Keuntungan Komoditas Bisa Kerek Setoran Rp 67 Triliun

Indef mengusulkan penerapan Progressive Resource Rent Tax, pajak tambahan yang dikenakan atas keuntungan di atas tingkat pengembalian normal. 

KPK Endus Potensi Korupsi MBG
| Senin, 20 April 2026 | 05:10 WIB

KPK Endus Potensi Korupsi MBG

Komisi Pemberantasan Korupsi alias KPK menyodorkan rekomendasi agar program MBG terbebas dari korupsi. 

Ancaman Gelombang PHK Semakin Dekat
| Senin, 20 April 2026 | 05:10 WIB

Ancaman Gelombang PHK Semakin Dekat

Pemerintah diminta mengantisipasi ancaman pemutusan hubungan kerja alias PHK dengan mengucurkan insentif kepada dunia usaha.

INDEKS BERITA

Terpopuler