Pemerintah Pertimbangkan Pemberlakuan Tobin Tax untuk Kendalikan Dana Asing

Rabu, 09 Januari 2019 | 07:00 WIB
Pemerintah Pertimbangkan Pemberlakuan Tobin Tax untuk Kendalikan Dana Asing
[]
Reporter: Benedicta Prima | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID -  JAKARTA. Aliran modal asing yang masuk (capital inflow) ke pasar domestik semakin deras. Pemerintah mulai menimbang penggunaan aspek perpajakan untuk mengendalikan dana asing yang masuk. Selama ini dana asing bebas keluar masuk negeri ini, hingga kerap mengganggu stabilitas perekonomian.

Sepanjang tahun 2018 dana asing yang mengalir keluar dari bursa saham lokal mencapai Rp 50,74 triliun. Sementara di awal tahun ini, capital inflow mencapai Rp 2,47 triliun. Aliran dana asing ke pasar domestik diprediksi bertambah tinggi mengingat pamor surat utang Indonesia sebagai instrumen pencetak yield menarik.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menuturkan, menyadari risiko arus masuk modal asing jangka pendek, pemerintah berupaya menciptakan kebijakan pencegahan. Salah satunya adalah skema Tobin Tax, yaitu pengenaan pajak atas semua pembayaran transaksi kurs yang bertujuan membendung pergerakan masif sejumlah dana ke valuta lain, baik saham, obligasi, maupun mata uang.

Tobin Tax diharapkan membantu pemerintah menyaring kualitas modal asing untuk jangka pendek. Kendati begitu, Sri Mulyani menjelaskan, sangat penting untuk memformulasi desain yang tepat untuk kebijakan Tobin Tax tersebut. "Desain seperti apa yang bisa mengidentifikasi antara pelaku capital inflow yang baik, yang biasanya dalam bentuk FDI, dengan inflow yang sifatnya volatil dan bisa sangat disruptif," tutur dia, Selasa (8/1).

Namun Sri Mulyani belum bisa memastikan penerapan kebijakan tersebut. Kemkeu bersama Bank Indonesia masih terus memantau dinamika yang terjadi secara global bersama. Ia juga melihat berbagai opsi kebijakan yang dianggap sesuai dengan rezim undang-undang Indonesia, serta mampu mengatasi fenomena yang terjadi dalam rangka mengelola stabilitas. "Masalahnya bukan perlu tidak perlu (Tobin Tax), tapi bagaimana desainnya bisa mencegah ketidakstabilan tapi kita juga tetap mendapat manfaat dari capital inflow," tukas Sri Mulyani.

Pakar ekonom yang juga mantan Menteri Keuangan Chatib Basri menilai saat ini adalah waktu yang tepat untuk mulai menimbang pemberlakuan Tobin Tax. Pasalnya, masuknya dana asing kali ini karena bank sentral AS, Federal Reserve tidak akan agresif menaikkan suku bunga tahun 2019. "Apalagi fundamental kita masih lemah, dana asing bisa saja balik lagi ke AS jika kondisinya membaik," terang Chatib.

Bagikan

Berita Terbaru

Mitra10 Ekspansi, CSAP Kejar Pertumbuhan Penjualan 10% di Tahun 2026
| Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:01 WIB

Mitra10 Ekspansi, CSAP Kejar Pertumbuhan Penjualan 10% di Tahun 2026

PT Catur Sentosa Adiprana Tbk (CSAP) optimistis mencapai target pertumbuhan kinerja keuangan di sepanjang tahun ini dari ekspansi gerai Mitra10.

Bali dan Target Pertumbuhan Ekonomi 8%
| Rabu, 14 Oktober 2026 | 09:15 WIB

Bali dan Target Pertumbuhan Ekonomi 8%

Bali menunjukkan sumber pertumbuhan baru sudah muncul; yang dibutuhkan kini kecepatan, keberanian dan disiplin.

Fiskal Terjepit
| Rabu, 14 Oktober 2026 | 09:05 WIB

Fiskal Terjepit

Tantangan APBN bukan memilih antara subsidi energi dan bansos, tapi memastikan keduanya berjalan efektif tanpa mengabaikan keberlanjutan fiskal.

Daftar Emiten HSC Makin Panjang, Waspadai Saham yang Bisa Keluar dari Indeks Global
| Rabu, 14 Oktober 2026 | 09:01 WIB

Daftar Emiten HSC Makin Panjang, Waspadai Saham yang Bisa Keluar dari Indeks Global

Risiko outflow membayangi emiten dengan kepemilikan terkonsentrasi (HSC) yang masuk ke indeks global

IHSG Masih Lesu, Investor Masih Berhati-hati
| Rabu, 14 Oktober 2026 | 08:56 WIB

IHSG Masih Lesu, Investor Masih Berhati-hati

Di tengah pelemahan IHSG pada perdagangan Selasa (13/10), dana asing tercatat net buy sebesar Rp 570,4 miliar.  

Potensi Ketidakhematan Subsidi Listrik Tingkatkan Risiko Fiskal Sebesar Rp 61,48 T
| Rabu, 14 Oktober 2026 | 08:40 WIB

Potensi Ketidakhematan Subsidi Listrik Tingkatkan Risiko Fiskal Sebesar Rp 61,48 T

Jika Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) digunakan, akan diperoleh penghematan nilai subsidi sebesar Rp 28,54 triliun. 

Ujian Berat Bagi IHSG: Badai Inflasi AS Hingga Penantian Evaluasi MSCI Pada November
| Rabu, 14 Oktober 2026 | 08:25 WIB

Ujian Berat Bagi IHSG: Badai Inflasi AS Hingga Penantian Evaluasi MSCI Pada November

Sentimen global yang membaik belum tentu cukup untuk memicu reli IHSG secara berkelanjutan selama ketidakpastian terkait MSCI belum terjawab.

Inflasi September 2026 Tembus 3,28%, Ini Prospek Saham Konsumer & Rekomendasi Analis
| Rabu, 14 Oktober 2026 | 08:14 WIB

Inflasi September 2026 Tembus 3,28%, Ini Prospek Saham Konsumer & Rekomendasi Analis

Emiten dengan merek yang kuat, jaringan distribusi luas, dan efisiensi operasional lebih berpeluang menjaga kinerja fundamentalnya.

Asing Mulai Net Buy Saat IHSG Ambruk, Simak Rekomendasi Saham Hari Ini, Rabu (14/10)
| Rabu, 14 Oktober 2026 | 08:12 WIB

Asing Mulai Net Buy Saat IHSG Ambruk, Simak Rekomendasi Saham Hari Ini, Rabu (14/10)

Meski pasar ambruk, investor asing mulai mencatatkan aksi beli bersih alias net buy. Kemarin net buy tercatat Rp 570,4 miliar. 

Buruh Tuntut Kenaikan Upah 7,5%-9,5%
| Rabu, 14 Oktober 2026 | 08:10 WIB

Buruh Tuntut Kenaikan Upah 7,5%-9,5%

Upah minimum provinsi (UMP) 2027 dijadwalkan ditetapkan pada 1 November 2026, sedangkan UMK dan upah minimum sektoral ditetapkan 10 November 2026.

INDEKS BERITA