Pemerintah Pertimbangkan Pemberlakuan Tobin Tax untuk Kendalikan Dana Asing

Rabu, 09 Januari 2019 | 07:00 WIB
Pemerintah Pertimbangkan Pemberlakuan Tobin Tax untuk Kendalikan Dana Asing
[]
Reporter: Benedicta Prima | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID -  JAKARTA. Aliran modal asing yang masuk (capital inflow) ke pasar domestik semakin deras. Pemerintah mulai menimbang penggunaan aspek perpajakan untuk mengendalikan dana asing yang masuk. Selama ini dana asing bebas keluar masuk negeri ini, hingga kerap mengganggu stabilitas perekonomian.

Sepanjang tahun 2018 dana asing yang mengalir keluar dari bursa saham lokal mencapai Rp 50,74 triliun. Sementara di awal tahun ini, capital inflow mencapai Rp 2,47 triliun. Aliran dana asing ke pasar domestik diprediksi bertambah tinggi mengingat pamor surat utang Indonesia sebagai instrumen pencetak yield menarik.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menuturkan, menyadari risiko arus masuk modal asing jangka pendek, pemerintah berupaya menciptakan kebijakan pencegahan. Salah satunya adalah skema Tobin Tax, yaitu pengenaan pajak atas semua pembayaran transaksi kurs yang bertujuan membendung pergerakan masif sejumlah dana ke valuta lain, baik saham, obligasi, maupun mata uang.

Tobin Tax diharapkan membantu pemerintah menyaring kualitas modal asing untuk jangka pendek. Kendati begitu, Sri Mulyani menjelaskan, sangat penting untuk memformulasi desain yang tepat untuk kebijakan Tobin Tax tersebut. "Desain seperti apa yang bisa mengidentifikasi antara pelaku capital inflow yang baik, yang biasanya dalam bentuk FDI, dengan inflow yang sifatnya volatil dan bisa sangat disruptif," tutur dia, Selasa (8/1).

Namun Sri Mulyani belum bisa memastikan penerapan kebijakan tersebut. Kemkeu bersama Bank Indonesia masih terus memantau dinamika yang terjadi secara global bersama. Ia juga melihat berbagai opsi kebijakan yang dianggap sesuai dengan rezim undang-undang Indonesia, serta mampu mengatasi fenomena yang terjadi dalam rangka mengelola stabilitas. "Masalahnya bukan perlu tidak perlu (Tobin Tax), tapi bagaimana desainnya bisa mencegah ketidakstabilan tapi kita juga tetap mendapat manfaat dari capital inflow," tukas Sri Mulyani.

Pakar ekonom yang juga mantan Menteri Keuangan Chatib Basri menilai saat ini adalah waktu yang tepat untuk mulai menimbang pemberlakuan Tobin Tax. Pasalnya, masuknya dana asing kali ini karena bank sentral AS, Federal Reserve tidak akan agresif menaikkan suku bunga tahun 2019. "Apalagi fundamental kita masih lemah, dana asing bisa saja balik lagi ke AS jika kondisinya membaik," terang Chatib.

Bagikan

Berita Terbaru

BEI Suspensi Belasan Saham Sepanjang November, Redam Euforia Lonjakan Harga Saham IPO
| Kamis, 21 November 2024 | 18:03 WIB

BEI Suspensi Belasan Saham Sepanjang November, Redam Euforia Lonjakan Harga Saham IPO

PT Bursa Efek Indonesia (BEI) cukup getol menggembok saham emiten beberapa waktu terakhir, meski di tengah kondisi pasar yang lesu.

Pasar IPO Tahun 2024 Kurang Bergairah, Otoritas Perlu Berbenah untuk Tahun 2025
| Kamis, 21 November 2024 | 17:37 WIB

Pasar IPO Tahun 2024 Kurang Bergairah, Otoritas Perlu Berbenah untuk Tahun 2025

Deloitte mengungkapkan terjadi penurunan yang signifikan perusahaan yang melaksanakan IPO di Indonesia, dibandingkan tahun sebelumnya.

Dampak Perang Dagang AS-China, Ekspor RI Turun Hingga Kebanjiran Produk Murah China
| Kamis, 21 November 2024 | 16:59 WIB

Dampak Perang Dagang AS-China, Ekspor RI Turun Hingga Kebanjiran Produk Murah China

Terpilihnya Donald Trump menimbulkan kekhawatiran terjadi perang dagang Amerika Serikat-China, seperti yang terjadi tahun 2018 silam. 

 Investasi Hilirisasi Butuh Rp 9.800 T Hingga 2040, Berikut Perincian 28 Komoditasnya
| Kamis, 21 November 2024 | 09:12 WIB

Investasi Hilirisasi Butuh Rp 9.800 T Hingga 2040, Berikut Perincian 28 Komoditasnya

PTBA menggadang hilirisasi batubara menjadi Artificial graphite dan anode sheet. Sementara ADRO berambisi menjadikannya bahan baku pupuk.

Geber Pengembangan Energi Hijau, Indonesia Butuh Rp 1.000 T Satu Dekade ke Depan
| Kamis, 21 November 2024 | 08:54 WIB

Geber Pengembangan Energi Hijau, Indonesia Butuh Rp 1.000 T Satu Dekade ke Depan

Pemerintah mengklaim bakal membantu pembangunan transmisi dan gardu induk lantaran tidak mudah untuk mencapai nilai keekonomian.. 

Mata Uang Asia Masih Sulit Bangkit
| Kamis, 21 November 2024 | 08:45 WIB

Mata Uang Asia Masih Sulit Bangkit

Mata uang Asia masih berpeluang melemah di hadapan dolar Amerika Serikat (AS) setidaknya sampai akhir tahun 2024 ini.

Mengail Potensi Cuan Obligasi Korporasi
| Kamis, 21 November 2024 | 08:43 WIB

Mengail Potensi Cuan Obligasi Korporasi

Berinvestasi pada surat utang korporasi menjadi alternatif menarik bagi investor, Terlebih, di tengah kondisi pasar yang volatil 

Harga Amonia Memoles Prospek ESSA, Analis Beri Rekomendasi Buy
| Kamis, 21 November 2024 | 08:37 WIB

Harga Amonia Memoles Prospek ESSA, Analis Beri Rekomendasi Buy

Menakar prospek bisnis dan kinerja saham PT Essa Industries Indonesia Tbk (ESSA) di tengah tren laju harga amonia

Saham INDF Jadi Primadona Investor Asing, FMR Hingga SEI Investments Rajin Akumulasi
| Kamis, 21 November 2024 | 08:05 WIB

Saham INDF Jadi Primadona Investor Asing, FMR Hingga SEI Investments Rajin Akumulasi

Net foreign buy terbesar dalam lima hari terakhir tercatat berlangsung di saham PT Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF).

Koperasi Bisa Kelola Sumur Minyak Ilegal
| Kamis, 21 November 2024 | 07:55 WIB

Koperasi Bisa Kelola Sumur Minyak Ilegal

Undang-Undang (UU) Migas memperbolehkan entitas koperasi untuk mengelola sumur minyak tua yang selama ini dibor secara ilegal oleh masyarakat.

INDEKS BERITA

Terpopuler