Pemerintah Tegaskan Hilirisasi Mineral Berlanjut Sesuai Target

Senin, 15 April 2019 | 08:24 WIB
Pemerintah Tegaskan Hilirisasi Mineral Berlanjut Sesuai Target
[]
Reporter: Ridwan Nanda Mulyana | Editor: Tedy Gumilar

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) optimistis 57 pabrik pemurnian dan pengolahan mineral atau smelter beroperasi pada tahun 2022. Target itu sesuai peta jalan atau roadmap peralihan ekspor komoditas mineral mentah ke industri hilir produk mineral dalam negeri.

Direktur Pembinaan dan Pengusahaan Mineral Kementerian ESDM Yunus Saefulhak menegaskan, semua proyek smelter wajib rampung pada tahun 2022. Jika tidak, pemerintah akan menjatuhkan sanksi kepada para pengelola smelter, salah satunya berupa pencabutan izin ekspor.

Yunus bilang, sanksi tersebut tetap diiringi pembangunan smelter yang wajib diselesaikan. "Jadi tidak ada roadmap (pembangunan smelter) setelah 2022. Itu wajib, kalau tidak, secara regulasi dikenai sanksi, tapi tetap kewajiban pembangunannya berlanjut," ungkap dia kepada KONTAN, Minggu (14/4).

Kementerian ESDM meyakini perusahaan akan menyelesaikan kewajiban tersebut. Meski pembangunan smelter memerlukan investasi tidak sedikit. "Sudah hampir jadi, sudah 90% misalnya, masa tidak selesai, kan tanggung," imbuh dia.

Pemerintah sudah mencabut rekomendasi ekspor tiga perusahaan mineral. Ini merupakan sanksi akibat pembangunan smelter ketiga perusahaan itu tidak sesuai target.

Yunus menyebutkan, ketiga perusahaan itu adalah PT Surya Saga Utama (nikel), PT Lobindo Nusa Persada (bauksit) dan PT Gunung Bintan Abadi (bauksit). "Progres smelter tidak mencapai 90% dari target yang dijanjikan," ungkap dia.

Pendiri Asosiasi Perusahaan Industri Pengolahan & Pemurnian (AP3I) Jonatan Handoyo sepakat bila perusahaan yang tidak berkomitmen membangun smelter ditindak tegas. "Jika tidak ada hukuman, banyak penambang yang enggak niat bangun smelter, tapi terus mengajukan kuota ekspor (mineral mentah)," kata dia.

Hingga tahun 2018, sudah ada 27 smelter yang telah beroperasi, yang mana 17 diantaranya merupakan pabrik pengolahan nikel. Sedangkan, sampai tahun 2022 direncanakan akan ada tambahan tiga smelter tembaga, 16 smelter nikel, lima smelter bauksit, dua smelter besi dan empat smelter timbal serta seng.

Soal perizinan, smelter tersebut mayoritas dibangun menggunakan Izin Usaha Pertambangan (IUP) dari Kementerian ESDM. Ada pula yang memakai Izin Usaha Industri (IUI) dari Kementerian Perindustrian (Kemperin).

Di sisi lain, Yunus mengakui, industri pengolahan saat ini mayoritas masih merupakan produk menengah atau setengah jadi. "Sehingga memang semestinya ada produk dan industri hilirisasi lagi," ungkap dia.

Mengenai hilirisasi dalam konteks penyerapan pasar terhadap produk olahan mineral, Yunus menyebutkan, hal itu menjadi kewenangan Kementerian Perindustrian. Sementara Kementerian ESDM memastikan pasokan mineral bahan baku untuk smelter tetap terjaga.

Dalam menyetujui target produksi dan ekspor, Kementerian ESDM memperhitungkan sejumlah kriteria. Misalnya cadangan serta kapasitas produksi dan pengolahan milik perusahaan. "Jadi sudah dihitung sehingga smelter bisa tetap ekonomis. Artinya, smelter tetap ada asupan (mineral bahan baku) yang bisa mencapai umur tambang atau perizinan perusahaan," kata Yunus.

Roadmap hilirisasi lanjutan

Oleh sebab itu, Kementerian ESDM tengah menyusun roadmap hilirisasi lanjutan bersama Kemperin dan Kementerian Koordinator Perekonomian. Hal ini untuk memastikan rantai pasokan mineral bahan baku hingga penyerapan pasar untuk produk olahan dari smelter.

Yunus mengungkapkan, akan ada tiga smelter yang akan beroperasi pada tahun ini, yakni smelter nikel PT Aneka Tambang di Tanjung Buli-Halmera, smelter timbal PT Kapuas Prima Citra di Kalimantan Tengah, serta smelter nikel PT Wanatiara Persada di Obi, Halmahera.

Ketua Indonesia Mining Institute (IMI) Irwandy Arif menilai, perlu upaya ekstra untuk mengakselerasi pembangunan smelter, antara lain menghilangkan berbagai hambatan termasuk tumpang tindih perizinan lahan antara IUP atau IUI, pengenaan tarif royalti bijih dan hasil pengolahan, serta pemberlakuan regulasi untuk mendorong pembangunan smelter.

Perihal nilai keekonomian, Irwandy menjelaskan, hal itu tergantung komoditas yang diolah, serta kesiapan rantai pasar dari komoditas dan hasil olahannya. Meski demikian, roadmap antara pasokan mineral dan kesiapan pasar mesti disiapkan agar investasi di sektor hilir mineral bisa lebih menarik.

"Memang keluhan (perusahaan) karena margin lebih kecil dari bisnis hulunya. Kemudian investasi perlu jangka panjang dan itu pun perlu dilihat secara detail per komoditi," ungkap dia.

Bagikan

Berita Terbaru

BEI Suspensi Belasan Saham Sepanjang November, Redam Euforia Lonjakan Harga Saham IPO
| Kamis, 21 November 2024 | 18:03 WIB

BEI Suspensi Belasan Saham Sepanjang November, Redam Euforia Lonjakan Harga Saham IPO

PT Bursa Efek Indonesia (BEI) cukup getol menggembok saham emiten beberapa waktu terakhir, meski di tengah kondisi pasar yang lesu.

Pasar IPO Tahun 2024 Kurang Bergairah, Otoritas Perlu Berbenah untuk Tahun 2025
| Kamis, 21 November 2024 | 17:37 WIB

Pasar IPO Tahun 2024 Kurang Bergairah, Otoritas Perlu Berbenah untuk Tahun 2025

Deloitte mengungkapkan terjadi penurunan yang signifikan perusahaan yang melaksanakan IPO di Indonesia, dibandingkan tahun sebelumnya.

Dampak Perang Dagang AS-China, Ekspor RI Turun Hingga Kebanjiran Produk Murah China
| Kamis, 21 November 2024 | 16:59 WIB

Dampak Perang Dagang AS-China, Ekspor RI Turun Hingga Kebanjiran Produk Murah China

Terpilihnya Donald Trump menimbulkan kekhawatiran terjadi perang dagang Amerika Serikat-China, seperti yang terjadi tahun 2018 silam. 

 Investasi Hilirisasi Butuh Rp 9.800 T Hingga 2040, Berikut Perincian 28 Komoditasnya
| Kamis, 21 November 2024 | 09:12 WIB

Investasi Hilirisasi Butuh Rp 9.800 T Hingga 2040, Berikut Perincian 28 Komoditasnya

PTBA menggadang hilirisasi batubara menjadi Artificial graphite dan anode sheet. Sementara ADRO berambisi menjadikannya bahan baku pupuk.

Geber Pengembangan Energi Hijau, Indonesia Butuh Rp 1.000 T Satu Dekade ke Depan
| Kamis, 21 November 2024 | 08:54 WIB

Geber Pengembangan Energi Hijau, Indonesia Butuh Rp 1.000 T Satu Dekade ke Depan

Pemerintah mengklaim bakal membantu pembangunan transmisi dan gardu induk lantaran tidak mudah untuk mencapai nilai keekonomian.. 

Mata Uang Asia Masih Sulit Bangkit
| Kamis, 21 November 2024 | 08:45 WIB

Mata Uang Asia Masih Sulit Bangkit

Mata uang Asia masih berpeluang melemah di hadapan dolar Amerika Serikat (AS) setidaknya sampai akhir tahun 2024 ini.

Mengail Potensi Cuan Obligasi Korporasi
| Kamis, 21 November 2024 | 08:43 WIB

Mengail Potensi Cuan Obligasi Korporasi

Berinvestasi pada surat utang korporasi menjadi alternatif menarik bagi investor, Terlebih, di tengah kondisi pasar yang volatil 

Harga Amonia Memoles Prospek ESSA, Analis Beri Rekomendasi Buy
| Kamis, 21 November 2024 | 08:37 WIB

Harga Amonia Memoles Prospek ESSA, Analis Beri Rekomendasi Buy

Menakar prospek bisnis dan kinerja saham PT Essa Industries Indonesia Tbk (ESSA) di tengah tren laju harga amonia

Saham INDF Jadi Primadona Investor Asing, FMR Hingga SEI Investments Rajin Akumulasi
| Kamis, 21 November 2024 | 08:05 WIB

Saham INDF Jadi Primadona Investor Asing, FMR Hingga SEI Investments Rajin Akumulasi

Net foreign buy terbesar dalam lima hari terakhir tercatat berlangsung di saham PT Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF).

Koperasi Bisa Kelola Sumur Minyak Ilegal
| Kamis, 21 November 2024 | 07:55 WIB

Koperasi Bisa Kelola Sumur Minyak Ilegal

Undang-Undang (UU) Migas memperbolehkan entitas koperasi untuk mengelola sumur minyak tua yang selama ini dibor secara ilegal oleh masyarakat.

INDEKS BERITA