Pemerintah Tengah Merancang Lembaga yang Tidak Bisa Bangkrut

Jumat, 19 Juli 2019 | 05:30 WIB
Pemerintah Tengah Merancang Lembaga yang Tidak Bisa Bangkrut
[]
Reporter: Ferrika Sari, Yasmine Maghfira | Editor: Tedy Gumilar

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah tengah merancang lembaga yang tidak bakalan bisa bangkrut. Hal ini termaktub dalam Rancangan Undang-undang (RUU) Lembaga Pembiayaan Pembangunan Indonesia (LPPI).

Direktur Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Kementerian Keuangan Meirijal Nur menjelaskan, lembaga itu tidak bisa dibangkrutkan begitu saja kecuali ada undang-undang khusus. "Tidak bisa dibangkrutkan begitu saja. Dia hanya bisa dibangkrutkan oleh UU LPPI," kata dia kepada KONTAN.

Di dalam RUU tersebut, PT Sarana Multi Infrastruktur disiapkan sebagai bank infrastruktur yang dijamin dari kebangkrutan atau bankruptcy remote. Keberadaannya ditujukan untuk menyokong keterbatasan sumber dana infrastruktur.

"Kenapa membuat ini? Supaya ketika ada permasalahan anggaran institusi ini bisa jadi yang pertama. Bisa yang membiayai, mencari pembiayaan, penjaminan juga segala macam yang tidak langsung terkena ke APBN," terang Meirijal.

Sementara Plt. Direktur Utama dan Direktur Pembiayaan & Investasi PT SMI Edwin Syahruzad mengakui rencana transformasi SMI menjadi LPPI. "Pembentukan LPPI baru rencana dan kami masih menjalankan bisnis sebagai lembaga pembiayaan infrastruktur," terangnya.

Bagikan

Berita Terbaru

Mewaspadai Dana Asing Hengkang Setelah Lembaga Pemeringkat Beri Peringatan
| Sabtu, 28 Februari 2026 | 04:16 WIB

Mewaspadai Dana Asing Hengkang Setelah Lembaga Pemeringkat Beri Peringatan

S&P memberikan peringatan terkait peningkatan tekanan fiskal di Indonesia. Pasar mencemaskan defisit anggaran dan kebijakan pendanaan pemerintah. 

Menjaga Amanah LPDP
| Sabtu, 28 Februari 2026 | 04:15 WIB

Menjaga Amanah LPDP

Memperkuat ekosistem menjadi pekerjaan rumah pemerintah untuk bisa membuat investasi pendidikan LPDP berbuah.

Ekstasi Pemberantasan Korupsi
| Sabtu, 28 Februari 2026 | 04:00 WIB

Ekstasi Pemberantasan Korupsi

Mekanisme perampasan aset yang masih berbentuk rancangan beleid harus menjadi agenda utama pemberantasan korupsi.​

Peringatan Dini Agar Pemerintah Berbenah
| Sabtu, 28 Februari 2026 | 04:00 WIB

Peringatan Dini Agar Pemerintah Berbenah

Giliran S&P mewanti-wanti Indonesia terkait bengkaknya bunga utang yangb memperngaruhi profil utang RI

Perintis Triniti (TRIN) Incar Pendapatan dari Hospitality
| Sabtu, 28 Februari 2026 | 03:05 WIB

Perintis Triniti (TRIN) Incar Pendapatan dari Hospitality

Potensi pendapatan berulang (recurring income) dari kerjasama dengan Artotel Group tersebut mencapai Rp 1,5 triliun dalam beberapa tahun ke depan.

Lini Asuransi Kesehatan Semakin Tertekan
| Sabtu, 28 Februari 2026 | 03:05 WIB

Lini Asuransi Kesehatan Semakin Tertekan

Masih tingginya rasio klaim, membuat sejumlah perusahaan memutuskan mundur dari bisnis asuransi kesehatan.

Pemerintah Janji Menjaga Defisit Anggaran
| Sabtu, 28 Februari 2026 | 02:30 WIB

Pemerintah Janji Menjaga Defisit Anggaran

Wakil Menteri Keuangan Juda Agung mengatakan, pemerintah akan mengelola APBN secara hati-hati       

Geliat Bisnis Blue Bird (BIRD) di Musim Lebaran
| Sabtu, 28 Februari 2026 | 02:20 WIB

Geliat Bisnis Blue Bird (BIRD) di Musim Lebaran

Fokus utama diarahkan pada titik mobilitas tinggi, seperti pusat belanja, kawasan kuliner, area residensial, hotel, dan simpul transportasi 

Impor Pikap Persempit Ruang Gerak Fiskal
| Sabtu, 28 Februari 2026 | 02:15 WIB

Impor Pikap Persempit Ruang Gerak Fiskal

Sebesar Rp 40 triliun dana desa per tahun akan terpakai untuk melunasi cicilan utang                

Monetisasi Ore Jadi Game Changer, Dorong Prospek INCO
| Jumat, 27 Februari 2026 | 17:10 WIB

Monetisasi Ore Jadi Game Changer, Dorong Prospek INCO

Analis BRI Danareksa Sekuritas, Andhika Audrey melanjutkan, INCO telah mengamankan kuota RKAB 2026 sekitar 22 juta wet metric ton (wmt).

INDEKS BERITA

Terpopuler